Kebudayaan dan Panglima

Sumber Tulisan: Disini

Kebudayaan diseret ke sana ke mari dalam tataran politik, sekadar meredam pendapat umum.

Orang percaya, krisis moneter pada 1997 pada dasarnya cermin daro krisis kebudayaan. Kesadaran akan perkara ini berkembang luas di masyarakat. Tiap pihak bicara, krisis moneter bisa diatasi jika mampu menata kebudayaan.

Para pejabat negara pun bicara begitu. Kesadaran mereka sama dengan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dengan sangat mudah orang lalu mengutuk pembangunan ekonomi, Kita, seperti tiba-tiba saja, menemukan begitu banyak ahli ekonomi di masyarakat.

Orang yang fasih bicara pembangunan ekonomi bukan jawaban kebutuhan bangsa. Banyak orang yang berkeyakinan mendalam bahwa sebaiknya pembangunan harus difokuskan ke segi kebudayaan. Lalu hal itu sambut-menyambut, seperti burung-burung “bernyanyi”, menyambut pagi dari batang-batang pohon bambu di belakang rumah. Ini seolah menjadi suara massa yang kompak bahwa kebudayaan harus menjadi panglima. Sekali lagi: kebudayaan harus menjadi panglima!

Banyak sekali orang bicara seperti ini, hampir tanpa disertai penjelasan yang mencukupi mengenai alasan kebudayaan harus menjadi panglima. Orang setuju saja menyambutnya karena kedengarannya begitu mentereng, begitu “membebaskan”.

Kalau diperhatikan, arus pendapat di masyarakat geraknya seperti ikan mas di sebuah kolam. Kalau dimasukkan makanan, ikan datang berduyun-duyun ke tempat makanan tadi jatuh. Semua berkumpul, serempak, dan kompak.

Kemudian ketika makanan habis, mereka pergi ke suatu arah, juga dengan kompak. Begitulah gerak pendapat umum di masyarakat tentang perlunya pembangunan yang memberi tempat kebudayaan. Bahkan muncul gagasan kebudayaan sebagai panglima tadi. Semua serempak. Semua setuju.

Arus pemikiran berjalan searah. Kita tidak punya kebutuhan saling mendebat, tak punya kebutuhan untuk memberi penjelasan lebih teknis, lebih detail, apalagi dengan penjelasan filosofis yang mendalam.

Namun ketika Reformasi terjadi, siapakah yang ingat impian umum bahwa kebudayaan itu penting? Siapakah yang bicara perlunya Reformasi memberi tempat kepada kebudayaan untuk menjadi panglima dalam pembangunan bangsa? Ada yang bicara seperti itu? Keadaan begitu sunyi senyap. Diskursus kebudayaan yang agak praktis agar pemerintah menaruh sedikit perhatian di bidang itu hampir tak terdengar. Kebudayaan diseret ke sana ke mari dalam tataran politik, sekadar meredam pendapat umum. Dulu, kebudayaan dan pendidikan menjadi satu departemen. Belakangan, kebudayaan dipisah, tergabung dalam menteri kebudayaan dan pariwisata. Hal itu tak mengubah nasib kebudayaan yang terpojok di tempat gelap. Ini kemudian diganti, kebudayaan dihubungkan dengan ekonomi kreatif, sekadar memberi pekerjaan buat Mari Elka Pangestu.

Presiden tak punya konsep apa pun dalam penugasan menteri itu.Pokoknya hanya begitu. Tak lebih. Wakil menteri (wamen) di bidang kebudayaan, dirjen kebudayaan, dan bagian-bagian kebudayaan yang begitu banyak dan beragam di berbagai departemen, termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sama sekali tak mencerminkan pemahaman tentang kebudayaan sebagai apa dan harus diperlakukan bagaimana.

Saya sering ingin menangis kalau mendengar pejabat tinggi, bahkan di bidang yang menata kebudayaan, berbicara tentang kebudayaan. Menyambut sebuah seminar kebudayaan pun sambutannya sudah terasa salah sejak kalimat pertama. Bagaimana dalam kondisi seperti ini kita bicara tentang memberi tempat utama kebudayaan dalam pembangunan bangsa?

Malam Minggu lalu, saya hadir dalam acara penting di rumah penyanyi terkemuka, Iwan Fals. Mereka memiliki acara bulanan, disebut “Opsi: Obrolan Penting Sabtu Ini. Saya menganggap ini sebuah cultural event, peristiwa kebudayaan, yang penting sekali. Banyak renungan mendasar mengenai strategi mengelola hidup, mengelola masyarakat, dibahas dengan sukacita, tanpa dana pemerintah. Ini sumbangan pemikiran masyarakat. Tapi, siapa yang memberitakan peristiwa penting ini?

Media senyap.Televisi tak ada yang tahu. Mungkin tak ada yang merasa perlu untuk tahu, apalagi untuk memberitakannya. Begitu juga radio, koran, dan majalah. Namun kalau terjadi suatu kekonyolan politik di Senayan, kekonyolan orang rapat dan bertengkar, yang tak ada hubungannya dengan rakyat, media melek dan menyambut dengan gegap gempita.

Apakah peristiwa yang dimotori penyanyi terkemuka itu tidak layak dianggap terkemuka? Apakah peristiwa kebudayaan yang merupakan strategi terobosan dari rakyat untuk rakyat bukan berita penting? Apakah oleh media ini dikategorikan good news is bad news? Mengapa bukan good news is very good news?

Ini langkah dan strategi bagi kita untuk menjadikan kebudayaan sebagai panglima tadi. Rakyatlah yang mulai menjadikan kebudayaan sebagai panglima. Rakyat yang memiliki kesadaran itu.

Esok paginya, Minggu (12/10), saya hadir di Taman Mini Indonesia Indah, menjadi juri Karnaval Keprajuritan Nusantara. Ini peristiwa kebudayaan tahunan yang diselenggarakan dengan konsep kebudayaan yang memadai.

Daerah demi daerah mengirimkan kontingen masing-masing untuk tampil di depan massa. Tapi, siapa yang memperhatikan peristiwa kebudayaan ini? Mengapa dua peristiwa penting dan banyak jenis ini telah berlalu tanpa memperoleh perhatian? Kebudayaan mau dijadikan panglima apa kalau begini keadaannya? Mana mungkin dijadikan panglima TNI? Kebudayaan untuk dijadikan sesuatu yang penting di wilayah kebudayaan saja masih mustahil, apalagi menjadi panglima. (*)

Penulis adalah budayawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s