Kondomisasi Remaja

Sumber Tulisan : Disini

Sebagai isu sosial, gagasan “kondomisasi” yang dilontarkan menteri kesehatan untuk mencegah penyakit menular, terutama HIV, yang muncul akibat hubungan seks, sudah lewat.

Tiap saat saya menimbang untuk menulisnya, selalu saja kalah dengan isu lain yang lebih “in”, lebih mendesak, dan memberi rangsangan lebih besar untuk menggarapnya.

Munculnya “pro”-“kontra” yang berkembang di dalam masyarakat tidak penting sama sekali untuk diulang. “Pro”-“kontra”, dalam satu segi, merupakan hak setiap orang, setiap warga negara, yang memahami dan menghargai kebebasan berpendapat, yang dijamin konstitusi kita.

Meskipun begitu, “pro” atau “kontra” buta, yang tak didasarkan argumen yang kuat, jelas menyia-nyiakan hak berpendapat, membuang-buang waktu, karena tak memberi perspektif apa pun.

Kita tahu, pihak yang “pro” sedikit jumlahnya. Di dalam kategori sikap ini jelas, terutama pastilah menteri dan orang-orang di sekitarnya, yang sejak semua terlibat dalam mengolah dan mematangkan ide yang dianggap “cemerlang” itu. Kelompok itu kemudian meluas, meliputi jumlah yang lebih besar, yaitu orang-orang di dalam kantor menteri, yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Boleh jadi ada staf menteri yang tak begitu setuju dengan gagasan itu, bahkan frontal menolaknya, tetapi mungkin mereka kalah wibawa dengan menteri. Seperti lazimnya sikap orang di dalam pemerintahan, tidak setuju setengah mati pun memilih untuk membisu seribu bahasa.

Tidak enak melawan menterinya sendiri. Bagi kita, “melawan” demi kebaikan pun dianggap tidak etis. Birokrasi pemerintah bukan tempat percaturan ide-ide dan pemikiran bebas dan kebebasan berbicara.

Setidaknya, di sana belum lazim orang mempertengkarkan suatu ide, demi kebenaran ilmiah maupun demi kemaslahatan seluruh bangsa.

Bahkan, demi menyelamatkan nama baik atasan pun tidak. Pilihan untuk membisu akhirnya menjadi strategi mencari selamat yang dianggap anggun, sopan dan tahu akan etika birokrasi “yes Sir” dan “yes Madam” yang memanjakan atasan.

Kita lalu mengerti, apa gunanya sok berani-beranian mengambil risiko jabatannya hilang. Anak buah, staf, dan bawahan harus taat pada atasan, yang merasa lebih mengerti persoalan. Melawan dengan argumen keilmuan dicap sok pinter, sok tahu. Memberi alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan moral dicap sok suci.

Ketulusan menyampaikan pandangan demi kebaikan atasan dan masyarakat dikutuk sok bijaksana. Betapa celaka hidup di dalam lingkungan beku seperti itu. Inilah “barisan” yang “pro” gagasan kondomisasi buat kalangan remaja itu. Pihak yang “kontra” tak usah dibahas kelompok demi kelompok, apalagi orang per orang, karena jumlah mereka aduhai, betapa banyaknya.

Apakah ini artinya?

Isu Sensitif

Dokter, pada umumnya, sudah berbahagia dengan argumen teknis. Apalagi dokter zaman sekarang. Ilmu teknisnya sudah dibanggakan sejak masa kuliah dan tidak mau memandang -sebelah mata pun- ilmu-ilmu lain. Apalagi ilmu sosial yang hafalan dan dianggap sepele dibanding ilmu kedokteran yang bergengsi di masyarakat.

Mari kita bandingkan dokter hari ini dengan dokter di masa lampau, seperti Dokter Tjipto Mangoenkoesoemo. Kecuali dokter, beliau juga orang politik, orang partai, orang gerakan. Bacaannya banyak. Argumen-argumen kedokterannya tidak teknis, tidak sempit, tidak birokratis. Kondomisasi itu bagi beliau mustahil dikemukakan ke masyarakat sebagai langkah kesehatan mencegah penyakit.

Dokter Tjipto belajar etika, filsafat, dan moral, sama seriusnya dengan beliau belajar kedokteran. Bagi beliau, dokter tidak cukup mengobati dan sekadar mengobati pasien-pasiennya. Dokter wajib tahu politik, wajib tahu komunikasi massa, dan harus paham akan akibat politik dari suatu isu dalam kebijakan publik.

Di negeri kita, kebijakan -sehebat apa pun- yang secara moral tak mudah diterima, kontan diserang. Adakah menteri kesehatan ini pernah mempertimbangkan isu moral di balik kebijakannya? Adakah stafnya, yang cukup sensitif, dan memberinya peringatan agar gagasan ini tak usah disosialisasikan?

Kalau ada, betapa nekatnya menteri itu. Agama itu sensitif sekali. Kita semua tahu hal itu karena bukankah kita masih orang Indonesia?

Orang pandai, terpelajar, modern, kosmopolit, dan liberal dalam memandang hidup, boleh saja menolak semua bentuk “kepicikan”(?) itu. Tapi, orang dalam posisi menteri, yang hendak menerapkan kebijakan publiknya, namun menolak semua hal sensitif itu, jelas gagal total.

Menyatakan sikap keagamaan yang diberi “merek” liberal pun menjadi masalah. Kawin lintas agama masih belum bisa diterima. Orang masih memberinya cap “haram”, “melanggar”, “zina”, dan sejenisnya. Ini tak bisa diabaikan begitu saja.

Pindah agama karena perkawinan, sering dikutuk -termasuk secara diam-diam- dan dicemooh di dalam masyarakat “kaum beriman”, yang menganggap menjaga “iman” secara konsisten sebagai corak ketulusan beragama, dan kesungguhan “mencintai” Allah -membacanya Alloh- dengan ketulusan cinta ilahiah.

Ini semua mau diabaikan? Secara pribadi silakan kalau siap menghadapi risiko. Tapi, seorang menteri tak boleh mengabaikannya, kecuali siap memilih gagal total seperti program kondomisasi ini. Agama perkara serius.

Agama jangan dimain-mainkan. Jangan diremehkan, seolah sekadar seperti baju; bisa ditukar, bisa diganti kapan saja, ketika kebutuhan itu timbul. Pejabat yang bersikap teknis, miopik, tidak sensitif, dan memandang remeh agama dan sikap keberagamaan bangsanya, jelas parah. Parah sekali.

*Penulis adalah budayawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s