Politik Gerakan Massa

Oleh: Mohamad Sobary

MASSA-sekadar sebutan massa-pun sudah memiliki arti politik yang membawa getaran psikologis tertentu. Memang tak jarang kata massa itu betul-betul digunakan untuk menggertak atau meneror pihak lain. Apakah pihak lain tadi merasa terteror atau tidak, gentar dan ketakutan atau tetap tenang dan siap menghadapi segenap kemungkinan yang bakal terjadi, itu soal lain.

Mungkin pihak lain tersebut membuat kalkulasi rasional, apakah massa itu relevan untuk dibawa-bawa ke dalam suatu persoalan yang sebenarnya tidak ada sama sekali urusannya dengan massa? Apakah kekuatan politik massa tadi bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebenaran? Apakah suara massa dianggap suara Tuhan? Bagaimana membuktikan kebenaran anggapan itu? Bagaimana kalau ada anggapan lain bahwa suara massa selalu tercampur aduk dengan suara nafsu, ambisi, dan kemarahan yang bertentangan dengan ke-murahan dan keadilan Tuhan?

Di dalam kehidupan demokratis, politik punya aturan dan etika yang menggariskan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Apa yang boleh itu kita anggap hak, yang tak boleh dianggap batil. Dan apa yang batil harus dijauhi agar rentetan panjang tindakan demi tindakan politik menjadi cerminan apa yang hak dan bisa dijadikan suri teladan umat. Di sini kata umat itu bukan terbatas dalam pengertian umat suatu kelompok agama atau politik tertentu, melainkan umat manusia pada umumnya. Jika kita menghendaki ketepatan, umat di sini boleh saja diganti dengan warga negara, tanpa pengecualian apa pun.

Kita merasakan betapa tak mudahnya menempatkan kebenaran dan keadilan di pusat aturan politik yang menjadi pedoman hidup dalam segenap tindakan kita. Sejak dahulu kala hingga hari ini kesukaran itu seperti tak pernah berubah: kesukaran tetap kesukaran. Ada suatu contoh di dalam sebuah perang besar yang disebut ”Bharatayudha”. Perang besar ini diatur secara ketat apa yang boleh apa yang tidak, dan apa yang mulia serta apa yang nista.

Menyerang musuh secara diam-diam dianggap nista. Bersikap sabar dan hanya menanti tanda dimulainya perang, jadi tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai provokasi, atau memancing kemarahan pihak lain, dianggap keluhuran budi. Tapi, Pangeran Dursasana, pihak Kurawa, melanggar telak aturan dan etika perang.

Diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengan sikap culas dia melempar Bima yang sedang berdiskusi untuk memikirkan tindakan lebih lanjut di dalam kemahnya dengan tombak runcing dan tajam. Tombak sang pangeran meluncur dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai dada Bima, yang membuatnya roboh seketika. Kemah-sebutannya pakuwon-Randu Kumbala gempar. Bima yang roboh digotong. Tapi dia berkata: jangan gugup. Tapi orang-orang, para senapati pendamping di dalam pakuwon itu, tetap gugup.

Bima bilang: menangislah. Menangis keras, dan tunjukkan kecemasan yang dalam supaya musuh yang menyerang secara gelap-gelapan atau sembunyi-sembunyi itu merasa puas telah menjatuhkan aku. Dan pakuwon Randu Kumbala pun seperti sungguh-sungguh memancarkan hawa kematian. Sedih-biarpun buatan-dan tangis-juga buatan- memperkuat suasana bahwa di sana betul-betul ada kematian. Maka, Pangeran Dursasana pun dengan girang hati muncul dari persembunyian dan mendatangi pakuwon yang sedang dirundung duka itu dengan dada tengadah. Dia puas telah berhasil membunuh musuh terbesarnya dengan begitu sederhana, mudah dan tak meneteskan setitik pun keringat.

Tapi alangkah kaget, dan kecewanya pangeran itu ketika Bima menyambutnya di depan pakuwon, dalam keadaan segar-bugar, tegak seperti tugu raksasa. Bima, gambaran seorang ksatria sejati, menyesali keculasan itu. Dia tidak kalap, tidak mengamuk. Sebaliknya, dengan tenang disuruhnya pangeran Kurawa itu kembali ke pasukannya, dan mengenakan tanda senapati, kalau memang siap melawan Bima dalam suatu perang tanding yang diatur dengan aturan nyata dan etika perang yang jujur.

Bima, kita tahu, juga seorang pangeran. Mereka itu bersaudara. Mungkin karena sudah terlanjur malu, Dursasana justru mulai kalap. Dia menyerang lagi Bima. Dan Bima yang perkasa menepisnya. Perang berlanjut. Dan intinya, Dursasana gugur. Sebenarnya dia takut pada Bima. Takut kalah, takut mati. Tapi, dia malah menjemput kekalahan dan kematian sekaligus. Di sini jelas, ketakutan membuatnya kalap. Sikap kalap, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, membuatnya nekat.

Ini contoh seorang satria yang tak bersikap ksatria. Dia mengerti hukum-hukum dan etika perang tetapi melanggar semuanya. Kita tahu sebenarnya dia merasa tak sepadan dalam berbagai hal untuk menghadapi Bima. Pangeran Pandawa ini terlalu kuat, terlalu mulia, dan tak terkalahkan. Otomatis dia tak yakin bakal bisa menang bila harus berhadapan dengan Bima secara jujur.

Serangan secara diam-diam itu merupakan pameran watak nista, dan sikap culas yang memalukan. Tapi malu, dalam suatu situasi tertentu, tak perlu diingat, tak perlu menjadi kiblat moral yang penting.

Di dalam budaya politik kita, sebagaimana tercermin di dalam tingkah laku politik kita sehari-hari, mungkin banyak jenis Pangeran Dursasana. Mungkin kita juga sadar bahwa kita tak bisa mengalahkan lawan politik kita. Kita begitu yakin musuh politik kita tak bakal tergoyahkan.

Berbagai macam strategi harus dibuat untuk menggertaknya. Tak peduli orang menyebutnya gertak sambal. Biarpun sambal, gertak adalah gertak juga. Mungkin kita juga meneror. Supaya teror itu agak terasa halus, mungkin bisa diberi embel-embel demi apa, demi apa, untuk menutupi wajah kita agar ketakutan itu tak terlalu tampak.

Mungkin inilah kecanggihan permainan politik kita. Kasus demi kasus pilkades, pilkada dan pilpres tiap saat, di mana pun, penuh warna-warni trik, akal, strategi, yang tak mengindahkan sopan santun dan etika politik. Di dunia sepak bola dunia, orang mengejek tim Brasilia yang selalu bermain indah, dengan pernyataan bahwa keindahan tak penting karena yang terpenting menang. Tim yang keras dan culas mengembangkan sikap itu. Dan di dunia politik kita pun mungkin sama. Calon yang lemah berusaha kuat dalam permainan taktik, strategi, dan tipu muslihat. Kita tak lupa, fitnah-fitnah dan segenap cara melumpuhkan lawan, tampil dalam pemilihan presiden yang belum lama berselang. Berbagai pihak, yang masih memiliki kepentingan politik, ikut bermain untuk menyerang lawan yang kuat.

Fitnah politik tak begitu manjur. Pemilihan ya pemilihan. Fitnah tak mungkin dipercaya semua pihak. Bahkan, fitnah tak mungkin dipercaya mayoritas. Jadi, sederas apapun hujan fitnah itu, yang kuat akan tetap kuat, calon juara akan tampil sebagai juara. Dalil politik bisa disusun dengan ratusan variasi. Tapi hukum-hukum alam, yang paham akan siapa yang kuat dan siapa yang pura-pura kuat, yang tulus dan yang pura-pura tulus, atau yang jujur dan yang pura-pura jujur, tak dapat ditipu.

Begitu juga strategi politik untuk menang dengan menggerakkan massa. Kita sudah belajar dari berbagai kasus pilkades, pilkada dan pilpres, bahwa massa bisa membikin kita agak keder. Massa bisa menggertak. Tapi jangan lupa, massa yang kelihatan banyak itu tak semuanya memegang hak pilih, dan dengan sendirinya tak semua memilih. Massa tak bisa menentukan sebuah pemilihan yang bakal dilakukan di tempat lain, pada waktu yang lain.

Dalam berbagai kasus, massa bisa menggertak dan membikin lawan merasa keder, tapi massa tak bisa menentukan kebenaran. Massa pun tak pernah menentukan kemenangan dalam suatu pemilihan-termasuk dalam pilkada-karena massa dibariskan di suatu lapangan, sedangkan pemilihan dilakukan di ruang tertutup yang bebas dengan landasan kejujuran dan hati nurani yang sukar dinodai oleh teriakan massa. Gerakan massa bukan obat segala luka. Gerakan massa tak punya janji yang mengikat kita. []

Koran SINDO, 5 November 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Orientasi Ideologis Kaum Pergerakan

Oleh: Mohamad Sobary

Urusan pribadi. Jarang di antara mereka yang mewarnai pengalaman hidup dengan suatu sikap politik maupun ideologis yang dipersembahkan bagi kehidupan masyarakat, negara, dan wujud pengabdian lain yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan pribadinya.

Komitmen sosial mereka pun terbatas pada ungkapan-ungkapan verbal yang tak berjejak di bumi. Pengaruh gaya kepemimpinan Orde Baru terhadap mereka alangkah besarnya.

Mudah dipahami karena para tokoh sekarang ini lahir di zaman Orde Baru dan menjadi pemuda atau dewasa sebagi sarjana juga di zaman Orde Baru. Sejarah pergerakan kemerdekaan kita kaya akan tokoh besar, orang-orang pergerakan, yang hingga kini kita kenang dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak perlu kita sembunyikan.

Sebaliknya, kekaguman pada sikap dan ketulusan mereka harus dipupuk. Mereka itu kiblat budaya. Mereka suri teladan agung. Sebutan ini mungkin tidak berlebihan bila dibandingkan dengan gaya hidup, sikap, dan tingkah laku politik para tokoh kita hari ini yang setiap hari hanya menyuguhi kita tontonan monoton, membosankan, dan membikin perasaan agak muak karena hampir semua hanya berbicara tentang kepentingan pribadi.

Orang-orang yang berseliweran di media cetak, radio maupun televisi kita berbeda sekali dari mereka. Pengalaman hidup tokoh-tokoh hari ini rata-rata berkisar pada muda yang dipompa dengan semangat dan kesadaran ideologis kaum militer yang mengendalikan jalannya pembangunan.

Ormas-ormas pemuda merupakan wadah menjinakkan kaum muda dengan jejalan ideologi yang menggelembung seperti balon raksasa yang kosong dan tak menawarkan kebebasan berpikir kritis. Apalagi kemerdekaan memilih suatu warna ideologi lain yang tidak militeristik dan bebas dari orientasi serba-pembangunan yang sebenarnya tidak membangun apa-apa. Kaum muda, yang memiliki watak kritis dan siap memberontak, dilatih untuk tunduk, taat, dan berbakti pada suatu kiblat kekuasaan yang tak terbantah.

Mungkin benar, kaum muda tumbuh menjadi boneka yang orientasi ideologisnya bersifat membebek. Boleh dikatakan mereka itu hidup tanpa sikap. Mereka tak dilatih untuk belajar memahami arti penting perbedaan. Mereka bukan orang-orang yang memiliki karakter politik yang bersifat militan.

Sejak masih mahasiswa mereka sudah terlatih membungkuk dalam-dalam menghadapi penguasa. Organisasi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler mahasiswa juga menjadi sarana penundukan dan penjinakan yang penuh strategi untuk menawarkan cara hidup, cara berpikir dan berpolitik yang mengabdi. Jika kemudian tokoh-tokoh ini tumbuh dewasa dan memasuki dunia bisnis atau politik, mereka hanya akan menjadi penjaga sikap normatif yang kaku dan legalistik-formalistik tanpa jiwa, tanpa semangat yang bisa memberi pihak lain suatu perspektif kebebasan yang sehat.

Pemikiran Romo Mangun mengenai pilihan mendidik jiwa manusia merdeka tidak pernah ada. Dengan begitu mereka tidak pernah belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan di luar diri mereka sendiri. Tokoh politik, tokoh birokrasi di dalam pemerintahan, tokoh militer, tokoh polisi, tokoh bisnis, tokoh pendidikan atau kaum akademisi, tokoh pergerakan, aktivis LSM, juga para tokoh dunia rohani—para rohaniwan—apa bedanya jika mereka berbicara tentang kekuasaan?

Mengapa tiba-tiba semua pihak tergila-gila terhadap kekuasaan? Mengapa mereka juga sama dalam segi kemampuan melihat batas-batas kompetensi pribadi? Tiap kali bicara mengenai kekuasaan, mengapa semua pihak membelalak dan siap bertarung memperebutkan suatu jabatan tanpa bisa lagi menyadari bahwa mereka tidak mampu?

Di sini ukuran-ukuran etis tak berlaku. Orang mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain asal di sana lebih dekat dengan kekuasaan. Orang mudah melupakan orientasi ideologis, meninggalkan suatu kiblat ideologis yang dibelanya secara mati-matian untuk berganti kiblat ideologis lain demi sebuah kursi dalam suatu jabatan?

Patut menjadi catatan bahwa ini, kurang lebih, merupakan wajah politik kaum muda kita. Orang yang semula gigih membela suatu ideologi keagamaan, serbamoral, serbaetika, serbakeluhuran, dengan mudah berganti ideologi yang keras dan serbaduniawi. Tak perlu membuat kita heran bahwa dengan mudah sekali pula orang menerima tawaran dukungan politik dari suatu partai yang membikin banyak kalangan marah.

Di dalam hidupnya—hidup yang sejak dulu sudah terlatih membebek, mudah tunduk, mudah taat demi materi, jabatan, dan hal-hal duniawi lainnya—tak perlu ada suatu sikap. Baginya, tak punya sikap itu juga sikap. Dan tuduhan bahwa dia tak punya prinsip moral itu juga sudah merupakan prinsip moral tersendiri. Mudah baginya mengubah sikap, mengubah prinsip, karena perubahan itu akan menemukan sikap baru dan prinsip baru yang sudah disebut di atas: tanpa sikap tanpa prinsip.

Rohaniwan berjualan rohani pun kini menjadi biasa. Rohaniwan kaya punya banyak mobil mewah dan rumah-rumah mewah kini merupakan persoalan biasa. Sang rohaniwan pun bisa berdalil, dengan dalil-dalil kitab suci bahwa hal itu biasa. Ini pun representasi tokoh-tokoh muda kita. Boleh dikatakan bahwa mereka ini melanggar semua etika, melanggar khutbah-khutbah mereka dan mungkin juga menyobek perasaan mereka sendiri.

Tokoh muda dunia pergerakan, yang bersikap kritis dan seolah hendak merobohkan semua kekuasaan yang disaksikannya, dan mungkin dikagumi oleh sebagian kalangan, tiba-tiba mendadak berubah. Dia tidak tahan hidup dalam semangat pergerakan yang telah dilaluinya. Dia kemudian bergabung dengan partai politik yang memberinya kemakmuran.

Dulu semua partai politik dianggap nonsense, omong kosong, mandul, dan tak punya gereget perjuangan. Tapi kini dia lupa akan caci maki dan kutukan itu. Dia memasuki dunia kemapanan, hidup necis, dan makmur. Dan tak merasa risi. Apalagi berdoa.

Ini bagian dari kaum pergerakan, kaum muda yang dulu penuh optimistis menghadapi kerasnya pergerakan di bidang politik. Tapi dia termasuk kaum muda yang cepat patah. Ada sinisme terhadap kaum muda seperti itu sebagaimana diucapkan Joel Brainer dalam film koboi: The Magnificent Seven: The graves are full of young men who brave and optimist. Dan kita prihatin, terus menerus, tiap kali menyaksikan drama politik tentang idealisme yang selalu mati muda. Ini dimulai di zaman Orde Baru dan berkembang di kalangan militer, birokrat sipil, dan para loyalis terhadap rezim yang militeristik itu.

Di dunia pergerakan lain, di LSM, banyak caci maki karena sebagian dari mereka yang sangat kritis dan berani menghadapi risiko perjuangan, selalu bersikap terbuka dan mengkritik pemerintah tanpa tedeng aling-aling. Sinisme terhadap mereka masih terasa sekarang. Ada yang beranggapan bahwa LSM telah kehilangan peran karena banyak peran penting telah diambil oper partai politik.

Ini agak berlebihan. Partai politik mengambil hanya sebagian, terutama yang berhubungan dengan hal-hal penting dan sensitif, yang nilai politiknya tinggi. Di luar itu, sangat banyak persoalan yang menanti datangnya politisi untuk melakukan pembelaan, tetapi mereka diam membisu. Tak pernah ada suara, tak pernah ada tanda-tanda bakal datangnya orang partai. Kita sampai berpikir bahwa partai politik itu tidak ada.

Kita harus adil dalam menilai. Sampai saat ini LSM masih merupakan alternatif dari kekuatan pemerintah. LSM juga alternatif kekuatan partai politik. Dalam hal-hal yang besar, politis, dan sensitif secara global, siapa yang berani mengambil inisiatif untuk bersuara? Pemerintah? Tidak mungkin. Pemerintah terjerat banyak konvensi dan subasita politik global.

Partai politik? Tidak. Di parlemen pun mereka sunyi senyap. Kadang mereka hanya tahu persoalan dari media. Siapa yang berani bersuara? LSM. Tak diragukan lagi, lewat jaringan yang dikenal sebagai New Social Movement, mereka bisa bersikap jelas. Suatu isu lokal bisa diangkat ke tingkat global dan menjadi kepedulian bersama. Mereka waspada terhadap tiga musuh utama: global market, global capitalist, state, dan state policies.

Kaum pergerakan di LSM dengan begitu jelas memiliki ”musuh” utama di tingkat global maupun di tingkat lokal. Orientasi ideologis mereka? Mohon maaf, ini agak kurang jelas.

Tak sedikit tokoh yang bekerja di LSM bersikap sebagai pegawai. Dia bekerja dan merasa berhak digaji tiap akhir bulan.

Di sini aktivisme pergerakan tak terasa penting. Dia bekerja, bekerja, dan bekerja secara teknis, apa adanya, dan tak lebih dari sekadar mencari sandang pangan, mencari penghidupan seperti halnya serombongan semut yang setiap hari juga mencari penghidupan.

Aktivis di LSM bukan semut. Mereka orang terpelajar. Mungkin mereka bisa disebut concerned intellectuals, devoted intellectuals, atau kaum sekolahan yang harus memanggul peran profetik buat begitu banyak kegiatan pembebasan: membebaskan rakyat dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakadilan, dan dari berbagai jenis ketertindasan.

Ancaman global melalui bisnis ritel dalam dunia perkebunan, pertambangan, perbankan, rumah sakit, sekolah. Kita ditindas, kita digilas sampai tak berdaya. Tapi banyak aktivis LSM yang membisu. Peran profetik kita mengajari agar kita bertindak. Tidak bisa kita hanya omong atau hanya bertindak asal bertindak.

Kita diminta melakukan tindakan revolusioner yang mengubah dunia di sekitar kita. Kita mencari palagan tempur, the battle field, tempat mencucurkan keringat, keprihatinan, dan jerih payah dalam kerja mewujudkan komitmen sosial kita. Seperti inilah representasi ideologis kita. []

Koran SINDO, 29 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Pesona Sebuah Jabatan

Oleh: Mohamad Sobary

DI dalam terminologi tradisional, kekuasaan itu disebut tahta. Penguasa, raja, yang bertahta tadi, duduk di kursi kekuasaan yang memiliki sebutan khusus: dampar kencana.

Mungkin artinya kursi yang dihiasi dengan emas. Ini sebuah kemewahan. Bisa juga disebut dampar kamukten, kurang lebih artinya kursi yang melambangkan hidup makmur dan berwibawa bagi yang mendudukinya. Di dalam percaturan politik modern konsep tahta masih sering digunakan dan masih tetap terasa relevansi kulturalnya. Jadi tidak ada masalah dalam penggunaannya.

Penguasa modern tak memiliki kursi seperti itu. Kursi dalam kekuasaan modern hanya disebut kursi begitu saja seolah tidak ada sama sekali bedanya dengan semua jenis kursi yang lain. Tapi, kursi itu diperebutkan dengan kompetisi yang mempertaruhkan kewibawaan politik, popularitas, dan—ini yang lebih penting— penguasaan ”know-how” di bidang tata pemerintahan.

Jika disebut secara lebih blak-blakan, konsep know how itu mungkin maksudnya kompetensi teknis. Kompetensi ini sejenis sikap, watak, dan keterampilan yang menggambarkan apa yang disebut profesionalisme. Kewibawaan politik dan popularitas tadi penting. Bahkan penting sekali. Tapi, keduanya tak pernah lebih penting dari profesionalisme.

Bisakah orang yang tak memiliki kewibawaan politik dan profesionalisme ikut turun ke gelanggang perebutan kursi kekuasaan? Atas landasan demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak atas suatu jenis kekuasaan, siapa pun boleh turut meriuh-rendahkan kompetisi itu. Siapa pun boleh turut berebut kekuasaan.

Tahta gubernuran DKI yang strategis itu mirip dengan tuak. Mungkin juga sejenis bir pletok, brem Bali, atau anggur yang lebih lembut dari tiga jenis minuman ”lokal” tersebut. Tapi, semuanya sama: masingmasing punya pesona dan memabukkan. Tahta gubernuran DKI telah menjatuhkan banyak korban sia-sia. Memang agak kasihan karena mereka betul-betul sia-sia. Tapi, itu mungkin semata karena salah mereka sendiri.

Calon yang tak memiliki kewibawaan politik dan tidak populer terkapar dan dilupakan orang. Orang yang merasa populer, sekadar populer, maju dalam pencalonan, tapi karena tak memiliki kompetensi teknis yang setara dengan profesionalisme tadi pun rontok. Media pun tak lagi tertarik untuk bicara mengenai kekuasaan dengan orang yang sudah rontok itu.

Tahta gubernuran DKI tampaknya memiliki pesona yang sangat memabukkan pula. Banyak orang mabuk untuk turut terjun ke kancah politik yang ”mematikan” ini. Orang biasa, yang tahu akan kapasitas pribadinya, maju dengan segenap kalkulasi yang terukur. Tapi, para pemabuk lain. Mereka turut ”menari” di atas gelanggang dengan matter tutup.

Tahta harus diraih. Sebagian, sekali lagi, tanpa modal yang memadai. Di zaman kemajuan yang ditandai oleh dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini kewibawaan politik bisa dibuat. Orang biasa bisa dibuat berpengaruh luas berkat teknologi komunikasi yang canggih. Kita bisa melakukan suatu rekayasa teknologi.

Kata rekayasa menggambarkan sebuah usaha mengubah apa yang tak layak menjadi layak, dan yang tak memenuhi standar menjadi memenuhi standar tersebut. Dengan begitu, jelas bahwa rekayasa itu sebuah kepalsuan yang diterima oleh khalayak sebagai kebenaran. Kecuali itu, di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini popularitas bisa diciptakan dengan berbagai watak manipulatif.

Orang biasa bisa diberi panggung, termasuk di televisi, agar dikenal publik. Di sana ia dilatih berbicara, tersenyum, dan mengangguk. Langgam bahasanya harus lembut atau dilembut-lembutkan. Bahwa ungkapan kebahasaannya kosong tanpa isi tak menjadi masalah. Yang penting tampak lembut, rapi, dan sopan. Dalam rekayasa itu unsur pengalaman diabaikan.

Padahal, kita tahu pengalaman itu penting agar seorang calon tidak tampil dengan bekal nol murni. Tapi, orang boleh juga nekat maju ke gelanggang pencalonan tanpa pengalaman apa pun. Jika ditelusuri, rentang pengalamannya yang pendek, intinya hanya menggambarkan kegagalan dan pengalaman buruk yang seharusnya dilupakan saja.

Tapi, karena ada pendukung yang juga mabuk, majulah calon tersebut dengan kenekatan yang sukar untuk kita pahami. Rupanya, mabuk ya mabuk. Mabuk tuak, bir, dan anggur itu namanya mabuk. Si pemabuk merasa bagaikan terayun-ayun antara bumi dan langit. Mabuk kekuasaan pun kurang lebih serupa. Di sini pun mabuk ya mabuk.

Tapi, mabuk kekuasaan lebih hebat lagi pengaruh kejiwaannya. Di sini si pemabuk membayangkan harta dan jenis ”ta” yang lain bagai sudah dalam genggaman. Segenap kemuliaan dunia wilainnya mungkin sudah membikin rasa mabuk itu menjadi begitu total. Ada bahkan yang sudah mulai mabuk kemenangan hanya karena perhitungan bahwa dirinya populer tadi.

Sesudah era reformasi ini kita, terutama sebagian besar pemburu kekuasaan, kelihatannya juga sedang mabuk. Banyak orang yang agak gelap mata, dan mudah berbuat nekat untuk mencalonkan diri dalam perebutan jabatan ini dan jabatan itu tanpa memiliki ukuran kepantasan. Orang yang ibaratnya bermodal nol dalam berbagai aspek kehidupannya, sekarang ini berani mencalonkan diri menjadi presiden, atau wakil presiden.

Di kalangan yang disebut artis hal ini merebak secara luas. Di zaman sesudah gubernur Sutiyoso dulu, ada diskusi-diskusi yang kelihatannya seperti sosialisasi calon-calon artis. Pertanyaan pertama yang diajukan moderator berbunyi: Bagaimana pendapat anda jika seorang artis mencalonkan diri? Tentu saja jawabnya boleh saja.

Di era reformasi, barang apa yang bisa berjalan boleh, bisa, menjadi calon ini, calon itu, semaunya. Tapi, kita tahu, urusan pokoknya bukan sekadar boleh mencalon atau tidak, melainkan adakah pencalonan itu pantas secara politik? Si calon harus didukung segenap kemampuan teknis, atau profesionalisme tadi, dan bukan hanya oleh popularitas kosong.

Calon populer, dan didukung pengalaman, kelihatannya sudah memenuhi syarat. Tapi, pengalaman yang bagaimana? Kalaudibalikpengalamanituhanya berisi kegagalan, dan rekam jejaknya hanya menunjukkan pengalaman buruk, dan ambisi besar, apa artinya pengalaman? Dierareformasi ini kita mencatat dua hal penting: kita kehilangan kemampuan untuk mengaca diri. Kita kurang mampu untuk merasa malu atas kekurangan diri kita.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini kita agak kurang terampil untuk bisa merasa malu memandang penampilan politik kita yang porakporanda. Kita menjadi pemburu kekuasaan tanpa menimbang adakah kita layak jika kita meraihnya. Kita terpesona pada jabatan dan kedudukan. Di lapis bawah atau menengah dalam masyarakat pun watak serupa itu muncul secara agak mencemaskan. Banyak orang yang tampaknya seperti merasa tak berarti kalau tak punya jabatan.

Maka, segala cara ditempuh agar kita menjabat. Menjadi pegawai di suatu kantor pemerintahan tidak cukup. Orang harus berusaha memperoleh jabatan. Orang yang sudah memiliki posisi baik di suatu kantor swasta merasa tidak cukup. Pesona jabatan yang begitu besar membuatnya harus turut berebut di bursa pemilihan.

Orang tak peduli apakah dirinya layak atau tidak, yang penting maju, maju dan maju dalam perebutan jabatan tadi. Kita terpesona. Kita mabuk melihat jabatan. Akhirnya, kita hanya mencatat sejarah diri kita sebagai calon dan calon sepanjang karier kepegawaian. Kita hanya menjadi calon selamanya. Calon yang terpesona, tapi tak pernah meraih apa pun. []

Koran SINDO, 08 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Politik dalam Bahasa

Oleh: Mohamad Sobary

Dalam berbahasa sehari-hari, sesuatu yang bisa disebut ‘biasa’, terdapat unsur politik yang jelas. Struktur bahasa bisa ditentukan oleh apa yang disebut politik tadi. Tanpa lebih dahulu mendefinisikan makna politik yang kompleks dan boleh jadi berbelit-belit, kita bisa langsung menunjukkan contoh politik dalam struktur dan makna bahasa kita. Di sini bahasa lisan maupun tulisan tidak memerlukan pembedaan. Lisan maupun tulisan sama-sama ungkapan bahasa yang tak terbebas dari politik tadi.

Relasi antara bawahan dan atasan di dalam lingkungan birokrasi, swasta maupun pemerintah, merupakan bentuk relasi politik. Di dalamnya kekuasaan terpancar dengan jelas melalui struktur atasan maupun bawahan tadi. Relasi politik seperti ini terpancar pula di dalam cara kita berbahasa.

Misalnya bisa kita lihat dalam hubungan atasan bawahan dalam birokrasi. Kekuasaan, biarpun kecil, selalu dikapitalisasi di dalam birokrasi. Seorang kepala seksi, yang rendah dan sempit wilayah kekuasaannya, tak mudah bermurah hati begitu saja tanpa membuat ruwet bawahan, semata untuk menunjukkan setidaknya secara simbolis bahwa dia berkuasa. Makin panjang deretan staf yang antre dengan merengek agar permohonannya dikabulkan makin berbahagialah sang kepala seksi karena jelas terbukti ada begitu banyak orang yang merunduk-runduk memohon belas kasihannya.

Ketua koperasi kantor mungkin bisa menjadi contoh. Juga bagian keuangan. Di sini bukan hanya direktur keuangan yang agak tinggi statusnya, melainkan kasir yang rendahan pun gemar mengapitalisasi kekuasaannya untuk pamer: akulah yang berkuasa. Kalau bawahan agak mendesak, meskipun dengan bahasa seorang pemohon yang cemas dan sopan, bisa saja kepala seksi berkata: yang berkuasa di sini kau apa aku?

***

Inilah politik dalam ‘kandungan’ bahasa kita sehari-hari. Sepandai apa pun orang menyembunyikannya, politik itu tak akan pernah tersembunyi secara sempurna. Makna simbolik di balik bahasa itu sangat jelas menggambarkan politik kebahasaan kita.

Di dalam suatu alinea teks sejarah, artinya dalam bahasa, cerminan politik di dalamnya mudah kita temukan biarpun kata politik tak terdapat di dalam teks tersebut. “Baginda Raja akhirnya memutuskan memanggil pemuda pemberontak itu untuk meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi tindakannya. Tetapi sang pemuda menolak kedua-duanya. Dia tak mau menghadap, dan dengan sendirinya tak pernah meminta maaf. Dia mengatakan: Aku tak bersalah. Mengapa harus meminta maaf.”

Kita mengenal ada bahasa pemerintah, yang ungkapannya menunjukkan kekuasaan politiknya. Di dalamnya ada pula bahasa penjilat, yang langgam berbahasanya merunduk-runduk, selalu membenarkan atasan. Semua kata, ucapan-ucapan dan keputusan tak pernah salah. Apa saja yang keluar dari atasan serba sudah benar. Maka untuk mengejek sikap si penjilat itu, lalu muncul bahasa resistensi: “Bahkan sebelum atasan berkata, si penjilat sudah membungkuk dalam-dalam sambil berkata: bapak benar.”

Penjilat ada di pemerintahan, di swasta, di dunia politik maupun di dunia bisnis. Bahkan ada pula di dalam birokrasi lembaga-lembaga rohani. Di dalam politik bahasa sehari-hari yang kompleks tadi, ada yang disebut bahasa perlawanan. Ini bisa disebut bahasa alternatif yang tak menyukai kekuasaan otoriter, maupun watak serba penuh penjilatan tadi. Semangat dan gaya ungkapannya menuntut, mendobrak, melawan segenap kecenderungan bahasa dan tingkah laku yang anti watak egaliter.

Perlawanan bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Ada pihak yang lugas, terus terang, terbuka, dan blak-blakan. Ada bahkan yang segenap artikulasi kebahasaannya cenderung kasar, dengan makian yang tak terkontrol. Di sini perlawanan menjadi sejenis kebencian pribadi. Tapi ini semua merupakan ungkapan jujur seorang warga negara kepada pemimpinnya.

***

Di radio, di televisi, di seminar-seminar atau di berbagai forum pertemuan terbuka, banyak kita jumpai politik bahasa yang menggambarkan keterbukaan dan sikap terus terang seperti itu. Dalam arti tertentu, politik bahasa diungkapkan bukan hanya dengan cara kurang sopan, tetapi juga merupakan ungkapan kebencian pribadi tadi.

Di media elektronik maupun di dalam media cetak, dan dalam berbagai modus komunikasi sosial, ada kemalasan dan kedangkalan berbahasa. Wartawan yang menelepon untuk meminta waktu melakukan wawancara, dengan mudahnya berkata: terkait isu politik mutakhir bagaimana bapak melihatnya? Terkait. Belum mengatakan apa pun sudah mulai “terkait” yang membosankan itu.

Mengapa tak mengatakan: dalam hubungan dengan, atau ada hubungannya dengan, atau ada kaitannya dengan… bagaimana penilaian anda? Terkait adalah cermin kemalasan berpikir dan berbahasa. Bahkan bisa jadi ini cermin kedangkalan pemikiran kita karena kita sudah puas dengan terkait, yang tak selalu mencerminkan makna yang dikehendaki. Tetapi semua orang media, bahkan orang birokrasi maupun akademisi secara beramai-ramai menggunakan kata itu tanpa proses koreksi yang cermat untuk mengungkapkan artikulasi kebahasaan yang juga cermat.

Sebelumnya, dan saat ini masih berlangsung, ada kata ‘suci’ yang digunakan secara semena-mena oleh banyak kalangan, terutama media elektronik. Mulanya kata itu dipakai di kalangan orang politik: Ya tentunya sebagai orang partai saya…Tentunya? Kata ini mencakup makna tentu saja, dengan sendirinya, sudah barang tentu, tak diragukan lagi. Banyak makna lebih bagus, lebih akurat, lebih mencerminkan keadaan, yang harus digunakan dengan cermat, api hanya ‘tentunya’ yang dipakai dengan cara malas dan dangkal.

Di media elektronik, di kalangan presenter muda, bahkan diubah menjadi pastinya, yang tak menggambarkan kepastian apa pun selain sekali lagi, kemalasan berpikir dan kedangkalan cara berbahasa. Sayang, orang media tak bisa dikoreksi. Kecenderungan mau mencari mudahnya, dengan cara serampangan seperti ini tidak memperkaya bahasa. Hanya satu yang mereka dicapai: mendangkalkan dan membikin kita dungu.

Orang media sebagai kelompok strategis memang bukan penjaga taman kata-kata, tetapi mereka, dengan kemalasan tadi, bisa memengaruhi kelompok yang sangat luas di dalam masyarakat. Haruskah kita berkata: berbahasalah dengan baik? Atas dasar apa kita berbuat begitu.

Ada lagi politik bahasa yang bersikap menutup mata, tanpa berpikir mengenai lawan bicara. Ini datang dari dunia bisnis, yang seharusnya berbicara manis, diplomatis dan ‘tepat’ karena budi bahasa mereka merupakan iklan dan usaha menarik simpati masyarakat. Ini datang dari Telkomsel. Kita menelepon seseorang yang kita kenal dengan baik nomor HP-nya, tapi dia menjawab: nomor yang kamu tuju salah.

Sangat sembarangan mengatakan salah terhadap nomor yang kita tahu tidak salah. Kalau ini rekaman, ini harus diubah. Cari kata lain yang tak menggambarkan kebohongan. Kita tahu nomor yang kita putar tidak salah, mengapa dikatakan salah? Malas berpikir tepat dan akurat? Orang teknologi komunikasi kok membiarkan komunikasinya salah?

Lebih menjengkelkan lagi ini: Nomor yang kamu tuju tidak menjawab. Kamu? Apa dikira yang menelepon hanya anak muda yang sebaya dengan orang Telkomsel atau Telkom pada umumnya? Dikamu-kamukan dalam suasana sedang ruwet karena yang ditelepon tak menjawab, kita kecewa, dan jengkel. Dunia bisnis kok sembarangan dalam berkomunikasi.

Kita yang tahu bahasa yang kita telepon tak menjawab. Tahu persis, Tapi mengapa dengan agak ‘pekok’ dia memberi tahu: Nomor yang kamu tuju tidak mau menjawab. Komunikasi bisnis macam apa ini? Politik bahasa apa pula yang dipakai orang di dunia bisnis ini? Mengapa tak ada koreksi internal?

Politik berbahasa kita sehari-hari terasa genit, dan sok akrab, tapi ini bukan politik bahasa yang baik. Apalagi dalam dunia bisnis. []

Koran SINDO, 1 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Budayawan

Kerinduan Kita Kepada Pancasila

Oleh: Mohamad Sobary

Otomatis sesudah Orde Baru lenyap, Hari Kesaktian Pancasila tak lagi diperingati. Hampir tidak ada orang yang tahu apa sebabnya. Dan tidak ada pula yang bertanya mengapa peringatan itu tak diadakan lagi.

Pancasila tidak dilupakan. Tapi Hari Kesaktian Pancasila mungkin saja begitu. Mungkin tak sedikit orang yang memang tak peduli sejak awal pada gagasan Pancasila sakti. Hormat kita pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang disebut sumber dari segala sumber hukum, tak usah dipertanyakan kembali.

Pandangan dan sikap kita, maupun tanggung jawab dan segenap risikonya pada Pancasila sudah matang. Dan, kita tahu barang yang sudah matang tak mungkin dimentahkan lagi. Tidak ada suatu golongan yang boleh merasa lebih Pancasila daripada golongan lain.

Suatu golongan yang sangat Pancasilais, yang rela berkorban untuk membelanya, pasti golongan macam itu tidak sendirian. Golongan lain tak kurang-kurangnya yang memiliki sikap seperti itu. Mungkin inilah kesepakatan kita yang sudah matang itu. Tapi bila ada sikap dan pandangan yang berbeda mengenai Pancasila sakti, ini agak lain.

Perbedaan di sini bukan perbedaan yang menyangkut dasar negara, bukan pula perbedaan mengenai ‘way of life’ bangsa kita. Pada mulanya mungkin karena sebutan ideologis tentang Pancasila sakti, sesudah apa yang disebut kudeta PKI 30 September 1965 gagal.

Dengan kata lain, kudeta itu gagal menurut sebagian orang karena Pancasila itu memang sakti. Banyak kekuatan politik yang tak sejalan dengan pemikiran tersebut. Tapi janganlah orang yang tak sejalan dengan pandangan itu lalu dianggap anti Pancasila. Ini persoalan yang lain sama sekali.

Agak kelihatan fanatik terhadap Pancasila boleh, tidak dilarang dan tidak berdosa. Tapi fanatisme itu tak boleh berlebihan. Banyak orang yang sangat fanatik pada agama, dan sebentar-sebentar menuduh orang lain menghina agamanya, meskipun dia sendiri tak pernah menunjukkan kehangatan sikap pada agamanya.

Orang bisa saja menjadi sangat fanatik pada agamanya meskipun dia sendiri sebenarnya tak pernah beribadah menurut kaidah-kaidah agama tersebut. Dalam hubungannya dengan Pancasila pun begitu. Tak kurang banyaknya orang yang fanatik terhadap Pancasila, tetapi dalam sepak terjangnya sehari-hari yang bersangkutan melecehkan dan menginjakinjak Pancasila.

Suatu rezim pemerintahan bisa saja merebut Pancasila seolah- olah ideologi negara itu miliknya sendiri. Suatu rezim pemerintahan bisa juga melakukan hegemoni terhadap Pancasila hanya untuk sekadar mengesankan bahwa rezim itu yang paling Pancasilais.

Tapi hegemoni seperti itu tidak pernah bicara secara tulus mengenai hakikat Pancasila dan cara-cara yang transparan dan jujur untuk mengamalkannya di dalam kehidupan warga negara. Ini agak berbahaya. Ada kesenjangan ideologis yang agak parah.

Kita dihadapkan pada suatu kenyataan getir dalam kehidupan politik yang begitu gencar bicara Pancasila, bahkan Pancasila itu disebut sakti tanpa tandingan. Jadi dengan kata lain, Pancasila sudah luar biasa. Tapi mengapa yang sudah luar biasa itu masih juga ditatarkan dan dijejalkan ke dalam pemikiran rakyat dengan dana yang tak terhitung banyaknya?

Sebenarnya, sikap yang lebih realistis, dan rasional, Pancasila ya Pancasila: dasar negara, pandangan hidup, dan sumber hukum yang ‘shahih’ dan tak tergoyahkan. Ini sudah cukup secukup-cukupnya. Kita tak perlu melebih-lebihkannya karena tindakan itu tidak akan memiliki arti apapun selain bahwa berlebihan itu merusak.

Tidakkah itu berlebihan bila tiap sebentar kita bicara Pancasila? Tiap ganti acara pidato resmi, kita menampilkan Pancasila, Pancasila, dan Pancasila. Kapasitas alamiah kita tak mampu menerimanya. Pencernaan kita tak mampu mencernanya. Kebutuhan politik kita tak mengehendakinya sebanyak itu. Secara alamiah maupun secara politik, daya tampung kita tak mampu memuatnya.

Lalu kita muntah tanpa sengaja. Dan segalanya lalu jadi tumpah di mana-mana. Juga di jalan raya. Dan anehkah bila sesudah Orde Baru itu tak tampak lagi, kita diam dan mungkin sejenak merasa bersyukur karena sekarang tak ada yang menjejalkan Pancasila pada kita? Kita diam, tak menyebutnya, tak berarti kita lupa.

Pidato demi pidato tak lagi menyertakan Pancasila, tak berarti kita tak menyukai lagi Pancasila. Kita tak lagi kelewat ‘nyinyir’ menyebutnya dalam tiap pidato dan rapat-rapat, mungkin secara alamiah hanya karena kita ingin istirahat sejenak untuk menjauhkan diri dari ingatan traumatik di masa lalu.

Pancasila diluhurkan dalam kata-kata, tapi Pancasila dicekik dalam tindakan politik seharihari. Siapa tak setuju? Dor. Siapa memiliki pendapat lain, disebut membangkang, dan tiap pembangkang: Dor, dor, dor. Atau dibikin hilang dalam gelap malam yang senyap.

Sila kemanusiaan diluhurkan dalam teks di atas kertas, tapi kemanusiaan dan manusia nyata, tiap saat dibikin lenyap. Inilah Pancasila di zaman itu. Lalu apa kelewat besar dosa kita bila kita berusaha hanya sekadar untuk bebas dari trauma seperti itu? Lalu tiba-tiba saja muncul berbagai kalangan yang merasa sunyi sepi, hingga hidupnya bagaikan tak lagi berarti karena tak lagi mendengar Pancasila.

Rupanya kita rindu pada Pancasila. Kita rindu. Kita rindu. Lalu ada yang dengan romantik mengusulkan begini dan begitu, agar Pancasila menjadi ini dan itu, dan janganlah kita dijauhkan dari padanya. Kita ini sudah rindu. Sangat rindu. Kita terima saja fenomena itu sebagai barang baik bagi kita.

Tapi apakah kemudian yang terjadi? Di suatu acara siaran media elektronik, televisi maupun radio, kita dengar suara anak-anak: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, …, Tiga, …..dan seterusnya. Kerinduan kita terobati oleh suara itu? Jadi kita hanya rindu secara verbalistis, yang penting mendengar Pancasila sudah tenteram? Apa bedanya dengan Pancasila di zaman Orde Baru?

Pancasila di zaman itu juga Pancasila verbalistis, ‘nyinyir’ dalam kata-kata tapi sunyi dalam hakikatnya yang nyata. Kerinduan kita pada Pancasila tak usah dijawab dengan kata-kata. Kalau kita sekarang rindu pada Pancasila, maknanya kita rindu pada tegaknya kedaulatan manusia untuk mencintai Tuhannya, dengan kebebasan yang tak usah dikontrol pihak lain yang tak memiliki hak mengontrolnya.

Biarkan masyarakat yang demokratis dan dewasa, menjawabnya. Kita rindu pada Pancasila berarti rindu pada tegaknya kemanusiaan, dan tiap warga negara untuk hidup layak, dengan pekerjaan, dengan harga diri dan tak diteror oleh kekuatan manapun karena pemerintah hadir dan memberikan perlindungan yang adil.

Kita rindu pada Pancasila, artinya rindu terhadap impian, kapan rakyat hidup adil makmur, seperti dijanjikan konstitusi. Kita rindu pada Pancasila, bukan rindu pada kata-kata. Kita tahu, kata-kata sering menodai dirinya sendiri. Dan Pancasila bukan kata-kata. []

KORAN SINDO, 02 Juni 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan

Orientasi Akademik Atau Kekuasaan?

Oleh: Mohamad Sobary

SIAPAKAH yang dapat menjelaskan secara meyakinkan, mengapa, atau apa sebabnya, kata kearifan selalu dianggap lokal dan harus lokal? Siapa yang mengharuskannya? Mengapa kita tak pernah mempersoalkan ungkapan kearifan lokal yang dianggap telah menjadi kebenaran umum? Apakah para akademisi tidak lagi tertarik untuk secara kritis menggugat kemapanan tersebut?

Bukankah kearifan adalah kearifan, sebagaimana lapar adalah lapar? Kita menolak secara tegas predikat lokal yang memperkecil makna ungkapan tersebut.

Gagasan demokrasi di zaman Socrates tidak dapat dianggap kearifan lokal. Ketika gagasan itu dimatangkan dan diangkat ke dalam dunia modern menjadi sejenis panduan dalam praktik kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia, hal itu makin tampak begitu jelasnya bahwa dari filsuf itu telah lahir gagasan besar, global, universal, dan bukan lokal.

Trias politika tak pernah disebut kearifan lokal bukan karena pembagian kekuasaan itu lahir di dunia Barat, melainkan karena pemikiran itu menjawab kebutuhan politik modern yang dirayakan dengan gegap gempita di seluruh dunia. Gagasan mengenai kekuasaan Jawa, sebagaimana ditulis oleh Ben Anderson dalam The Idea of Power in Javanese Culture, oleh Ben Anderson sendiri tak pernah dianggap sebagai pemikiran lokal, dan tidak pula disebut kearifan lokal?

Tapi ketika menulis Local Knowledge, dengan jelas Clifford Geertz menganggap pengetahuan yang ditulisnya bersifat lokal. Kalau tidak salah dia mengutip ungkapan Minang: bulek aia di pambuluh, bulek kato di mufakek (bulat air di bambu, bulat kata di mufakat). Ini disebut pengetahuan lokal. Dengan kata lain, tampaknya secara logis akan disebut kearifan lokal.

Apakah hanya karena terjadi di negeri Minangkabau maka kata mufakat di dalam bulek kato, dianggap lokal? Mufakat, sebagai konsep, sudah bersifat universal, dan tidak bisa dilokalkan.

Mufakat sebagai tindakan, cerminan cara berdemokrasi yang juga universal. Apa yang menandakan lokal di sini? Urutan-urutan kejadian sejak kita bicara demokrasi, trias politika, gagasan kekuasaan Jawa, dan bulek kato di mufakek, di Yunani, Prancis, Jawa, Minangkabau, nama-nama kota, nama-nama tempat tersebut bukan tanda lokalitas.

Tampaknya orientasi nilai dan cakupan konsep tersebut yang menandakan sesuatu bersifat lokal atau bukan lokal. Demi ketegasan, sesuatu bersifat lokal atau global, dan universal.

Dengan begini, Pancasila yang digali dari anasir-anasir kehidupan masyarakat kita, yang berbicara tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan itu dengan sendirinya tak bisa disebut kearifan lokal? Pancasila bukan pemikiran lokal dan bukan kearifan lokal.

Di dalam dunia pemikiran, ketika kita berbicara mengenai kearifan, wisdom tak ada kategori local wisdom tetapi kita temukan conventional wisdom, yang membahas wisdom yang telah teruji di dalam sejarah, yaitu wisdom yang telah mampu bertahan lintas abad, lintas generasi. Di luar itu, ada buku berisi himpunan wisdom dari sejumlah tokoh, termasuk Gandhi yang menyatakan the voice of the people should be the voice of God seperti ungkapan klasik, yang dianggap konvensional, vox populi vox dei.

Kearifan harus pertama-tama dipandang sebagai konsep kebudayaan, yang merupakan kombinasi harmonis antara dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif di dalam hidup suatu masyarakat. Selain itu harus dilihat orientasi nilainya. Maksudnya, kearifan tadi lahir untuk kepentingan apa, dan kiblat utamanya apa.

Kita punya kearifan yang bicara kemanusiaan, untuk kepentingan menata hidup yang lebih manusiawi. Kiblat atau orientasi nilai kemanusiaan itu ditujukan pada tata kehidupan yang besar dan tampak universal.

***

Dengan begini, jelas bagi kita bahwa tak ada alasan untuk menganggapnya kearifan sebagai sesuatu yang bersifat lokal. Suatu makalah yang hanya membahas kearifan bersumber pada tradisi lisan, dan memberi contoh kearifan dari Manado, Papua, Jawa atau daerah-daerah lain, tidak cukup.

Kearifan itu juga bersumber pada ajaran, baik yang datang dari dunia agama maupun dari kebudayaan masyarakat bersangkutan. Selebihnya kearifan juga bersumber pada mitologi, pada dongeng, pada cerita rakyat, yang memiliki nilai-nilai keluhuran universal, dan bukan lokal.

Kita belum pernah memiliki penjelasan cukup detail dan mendalam tentang kearifan. Ketika kearifan disebut kearifan lokal, kita tidak berusaha bertanya mengapa.

Kaum akademisi menganggap seolah hidup ini sudah selesai dan tinggal perkara pelaksanaan teknisnya belaka. Kita sudah terbiasa menerima ungkapan kearifan lokal sebagai kebenaran yang dianggap telah mapan. Ibaratnya, kita menelan tanpa mengunyah sesuatu yang seharusnya dikunyah.
Sebuah diskusi atau kajian akademik yang tak mempersoalkan suatu kata, atau ungkapan secara kritis, selama ini dunia akademik dan para akademisi kita tidak menganggapnya masalah. Apa yang dibahas di dalamnya cukup disambut dengan ”nggih …”, atau ”amien,” ”amien” seperti di dalam sebuah acara kendurian yang kompak karena para peserta bakal pulang membawa sebungkus nasi yang disebut berkat untuk dimakan bersama keluarga di rumah.

Apa yang dibahas dalam diskusi atau seminar akademik itu seolah dianggap kebenaran mutlak yang tak perlu diperdebatkan lagi. Di sini kebebasan berpikir seperti telah mati. Dan kita prihatin melihat gejala ketika kaum akademisi tidak lagi berorientasi akademik, dan sudah berhenti mendobrak kemapanan untuk berganti peran sebagai pak Amien, yang hanya bisa mengucap aamien, aamien secara kompak. Ke manakah hilangnya kemandirian akademik yang mulia dalam dunia pemikiran itu?

Pengalaman seperti ini pernah terjadi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pada hari Senin (4/4/2016), dalam suatu kajian tentang Kearifan Lokal, dan Revolusi Mental untuk pertahanan. Dr Djoharis Lubis, tenaga profesional bidang Demografi, Lemhanas, menulis makalah mengenai tema tersebut di atas.

Semula saya diundang untuk menjadi pembahas, tapi pagi itu juga diubah menjadi pemakalah. Para pembahas terdiri dari Dr Hisyam dan Hamdan Basyar dari LIPI, dan Dr Anhar Gonggong. Dr Djoharis Lubis memaparkan makalahnya, dilengkapi makalah tambahan dari Dr Agus Sartono, kemudian Prof Dr Komaruddin Hidayat, dan saya pemakalah terakhir, yang mempersoalkan kembali makna kearifan lokal tadi dengan argumen yang kurang lebih sudah diuraikan di atas.

Jadi, pada hari itu, dengan alasan akademik tersebut saya menolak pengerdilan konsep kearifan menjadi kearifan lokal. Dr Lubis menjawab, ada satu yang menolak, dua yang menerima gagasan kearifan lokal.

Di sini terasa, orientasi akademik telah diubah menjadi orientasi politik seperti cara berdemokrasi di parlemen. Saya mengajukan keberatan agar cara kita berilmu pengetahuan tidak begitu.

Lalu Dr Lubis bertanya: ”Kalau tidak kearifan lokal kita mengaji apa?” Ketika saya menjawab: kearifan bangsa, terdengar tanda orang terkejut. Dalam pidato penutupan, secara ringkas gubernur Lemhanas menunjukkan perlindungannya pada Dr Lubis, agar jangan mudah tergoyah. ”Kita ini ikut aturan birokrasi pemerintah. Jadi jangan ”kemudu-mudu” (jangan merasa harus segera) diberubah.

Di sini, untuk kedua kalinya orientasi akademik diubah menjadi orientasi birokratis, dan atas dasar kekuasaan. Dr Lubis mungkin sudah condong untuk berubah, setidaknya sesudah ada kata kearifan bangsa bukan lagi kearifan lokal tapi sang gubernur seperti membuat kebijakan, seolah berkata jangan dengarkan orang lain, tapi dengarkanlah saya.

Pak gubernur yang mulia dan berkuasa, apa sebenarnya orientasi pemikiran Lemhanas dalam kajian akademik seperti itu? Berkiblat pada kebebasan akademik atau taat pada kekuasaan? Kalau jawabnya yang kedua, apa gunanya kaum akademisi diundang?

Pikiran saya belum tentu academically correct tapi mungkin patut dihargai sedikit. Arahan pada Dr Lubis untuk tidak berubah, hendaknya disampaikan di ruang tertutup. Setidaknya saya tak usah disuruh mendengar. Dengan orientasi kekuasaan seperti itu, siapa pun, apalagi orang luar seperti saya, pasti kalah dengan gubernur Lemhanas. []

Koran SINDO, 14 April 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Penjaga Taman Kearifan

Oleh: Mohamad Sobary

MALAM kesenian, di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, Kiai Mus, penyair Mustofa Bisri, berpuisi. Rohaniwan ini berbisik lembut di atas panggung. Dan, daun-daun, pohon-pohon di luar gedung yang remang-remang pun berbisik. Langit berbisik, mendung berbisik, angin berbisik, badai, laut, gelombang, dan gunung pun berbisik. Tapi, penonton senyap.

”Bila kutitipkan dukaku pada langit/pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin/pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut/pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung/pastilah gunung meluapkan api… ” Inilah puisi ”Bila Kutitipkan ”, yang juga dibaca malam itu.

Puisi bukan sekadar susunan kata-kata, atau kalimat indah. Puisi bukan sekadar ungkapan seni sesuai kaidah. Tapi, puisi -maksudnya puisi Kiai Mustofa Bisri van Rembang- menyajikan dunia batin yang menggambarkan kualitas rohaniah penyairnya sendiri. Indah itu penting. Tak perlu diragukan lagi.

Meskipun begitu, isi -temuan-temuan otentik yang dipungutnya di sepanjang perjalanan hidup yang sudah tujuh puluhan tahun, dalam keresahan seorang pencari yang bertanya- jauh lebih penting. Mereka yang mengutamakan esensi di dalam hidup ini, isi dan bukan kulit, yang dicari.

Isi puisi Kiai van Rembang ini ibarat santapan yang hanya terdapat di surga jannatun naim. Soalnya, apa yang kelihatannya biasa-biasa saja, dan seperti sekadar urusan rutin sehari-hari, sebenarnya dipungut dari kedalaman lubuk hati, yang kaya-kaya dan bukan biasa-biasa saja.

Ungkapannya tentang yang fana, terasa sekaligus menjadi potret yang abadi, yang berdebu sekaligus gambaran yang kudus, dan yang manusiawi sebenarnya juga sekaligus yang ilahi. Keindahan kata yang begitu penting lalu menjadi tak relevan lagi.

***

Presiden penyair Indonesia, Sutardji Calzoum Bachri, kabarnya pernah menilai kualitas lirik puisi sang Kiai, dengan mengatakan bahwa Kiai memang bukan penjaga taman kata-kata. Tapi, Tardji lupa, kelihatannya Kiai Mus -dan bukan yang lain- yang ”ditunjuk” untuk mewakili kita menjadi penjaga taman kearifan. Tidak sama.

Kaum ”arifin” melihat dunia dengan mata yang berbeda, merasakan hidup dengan kedalaman kalbu yang tidak sama dengan yang lain. Kearifan itu wakil dari dunia ”dalam” dan kata-kata -seindah bunyi seruling Daud sekalipun-wakil dunia luar, wakil kulit, yang bisa keriput diterjang usia dan terik matahari. Kearifan, makin diterjang usia, makin dalamlah cara dia menampilkan dirinya.

Peran politik-kebudayaan sang Kiai di dunianya sendiri, NU, begitu besar. Dan, cermin kearifan sangatlah jelas di sana. Ketika orang cenderung saling mencakar demi sebuah kursi goyang, beliau menjauh sejauh-jauhnya dengan cara bijaksana, hanya dengan membiarkan air mata menetes di dadanya.

Lalu, ketika keadaan menjadi lebih ”ning”, berdendanglah sang kiai: ”Kusimpan sendiri badai resahku/dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku/dalam laut pahamku,” sebagaimana kita dengar dalam puisinya ”Bila Kutitipkan ” yang sudah disinggung di atas.

Kelihatannya, di dalam kebudayaan Jawa maupun Islam, orang-orang arif memang memiliki sendiri ”laut” di dalam dirinya. Kesabaran, kemurahan hati, sifat toleran, atau tidak larut ke dalam gelombang keserakahan terhadap jabatan, mungkin semua ditampung di ”lautan” tadi.

Dan, ”lautan” kepahaman?

Untuk Kiai Mus van Rembang mungkin lebih tepat disebut samudera makrifat, yang kedalamannya tak terukur, dan jelas lebih dalam dari palung Filipina, yang dianggap terdalam di dunia.

***

Pertunjukan seni di gedung kesenian malam itu sebenarnya secara struktural menempatkan Kiai Mus di ”pusat”. Kiai kita itulah tamu agung malam itu. Tapi, ketika dilihat secara keseluruhan, Kiai Mus hanya berada di “pinggiran”.

Acara serupa, beberapa tahun lalu, ”kolaborasi” Gus Mus dan Idris Sardi jauh lebih manis, lebih feminin dibanding dengan sebutan: ”Duel Gus Mus dan Gus Jaya”, yang maskulin, dan sangat terasa cita rasa Jaya Suprana, yang agak ”stormy” dalam mengungkapkan humor lembut sekalipun.

Tari pembukaan itu terasa berisik untuk konteks kelembutan acara berbisik dalam langgam puitik sang Kiai. Kemudian musik di kiri maupun kanan panggung yang menyusul sesudah acara puisi tak memberi dukungan keindahan apa pun. Musik itu membuat suasana ”ning” dunia puisi menjadi buyar.

Dan, tampilnya penyanyi-penyanyi yang tegak seperti para satria baja hitam di acara penutupan membuat kita merasa seperti menyaksikan nyanyian sepasukan tentara. Lirik puitik lagu yang mereka nyanyikan sangat khas seperti puisi zaman Balai Pustaka.

Betapa jauh bedanya disandingkan dengan lirik-lirik Kiai Mus: dalam, lembut, simbolik, dan jelas merupakan gambaran puisi zaman ini lebih dari puisi angkatan 45 yang ”menyatakan” dan yang ”bertanya” dan ”bertanya”, khas seperti gerak jiwa para ”salik” yang sedang menempuh ajaran sang guru rohani.

Jangan salah, di pesantren, beliau kiai terhormat. Tapi, dalam hidup keseharian lainnya, beliau ”santri” yang tak puas-puasnya menggali lebih dalam nilai dan makna hidup dengan gairah seorang ”pencari” sejati. Puisi-puisinya menggambarkan ”pencarian” yang tak pernah jera. Tak puas-puasnya. Inti puisinya lebih ”bertanya” daripada ”menjelaskan”.

***

Ketika bicara puisi Islam, muncul ketegasan yang tak sedikit pun digoyah keraguan: ”Islam agamaku, nomor satu di dunia/Islam benderaku, berkibar di mana-mana/Islam tempat ibadahku, mewah bagai istana …”

Lalu disusul: ”Islam seminarku, membahas semua/Islam upacaraku, menyambut segala/Islam puisiku, menyanyikan apa.” Semua menjadi rentetan pertanyaan yang menggambarkan dirinya resah, tak seperti banyak orang lain yang ”hanyut” dalam ombak zaman yang serba mutlak, serba yakin dirinya paling benar, serba yakin dirinya paling Islam.

Kiai Mus tak begitu. Setelah menyadari ”Islam sorbanku/ Islam sajadahku/Islam kitabku/ Islam organisasiku/Islam perusahaanku/Islam yayasanku/ Islam kaosku/Islam pentasku, kiai kita ragu, apakah dengan begitu dirinya Islam, hanya karena tanda-tanda itu ?” Maka puisi tersebut pun ditutup dengan pertanyaan: ”Tuhan, Islamkah aku?”

Pertanyaan, kita tahu, tidak karena tidak tahu. Juga tak karena resah, melainkan karena tanda kearifan hidup yang dalam. Kiai, yang saleh, dan dekat dengan Tuhan, bertanya bukan untuk menemukan keteguhan. Jiwanya, imannya, cara hidupnya, sudah teguh. Pantas bila dalam hidup, dalam berkesenian, dan berpuisi, di dunia yang sudah punya penjaga ”Taman Kata-Kata” diberi Kiai kita kehormatan: penjaga taman kearifan. []

Koran SINDO, 5 Februari 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Email: dandanggula@hotmail.com