Politik Gerakan Massa

Oleh: Mohamad Sobary

MASSA-sekadar sebutan massa-pun sudah memiliki arti politik yang membawa getaran psikologis tertentu. Memang tak jarang kata massa itu betul-betul digunakan untuk menggertak atau meneror pihak lain. Apakah pihak lain tadi merasa terteror atau tidak, gentar dan ketakutan atau tetap tenang dan siap menghadapi segenap kemungkinan yang bakal terjadi, itu soal lain.

Mungkin pihak lain tersebut membuat kalkulasi rasional, apakah massa itu relevan untuk dibawa-bawa ke dalam suatu persoalan yang sebenarnya tidak ada sama sekali urusannya dengan massa? Apakah kekuatan politik massa tadi bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebenaran? Apakah suara massa dianggap suara Tuhan? Bagaimana membuktikan kebenaran anggapan itu? Bagaimana kalau ada anggapan lain bahwa suara massa selalu tercampur aduk dengan suara nafsu, ambisi, dan kemarahan yang bertentangan dengan ke-murahan dan keadilan Tuhan?

Di dalam kehidupan demokratis, politik punya aturan dan etika yang menggariskan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Apa yang boleh itu kita anggap hak, yang tak boleh dianggap batil. Dan apa yang batil harus dijauhi agar rentetan panjang tindakan demi tindakan politik menjadi cerminan apa yang hak dan bisa dijadikan suri teladan umat. Di sini kata umat itu bukan terbatas dalam pengertian umat suatu kelompok agama atau politik tertentu, melainkan umat manusia pada umumnya. Jika kita menghendaki ketepatan, umat di sini boleh saja diganti dengan warga negara, tanpa pengecualian apa pun.

Kita merasakan betapa tak mudahnya menempatkan kebenaran dan keadilan di pusat aturan politik yang menjadi pedoman hidup dalam segenap tindakan kita. Sejak dahulu kala hingga hari ini kesukaran itu seperti tak pernah berubah: kesukaran tetap kesukaran. Ada suatu contoh di dalam sebuah perang besar yang disebut ”Bharatayudha”. Perang besar ini diatur secara ketat apa yang boleh apa yang tidak, dan apa yang mulia serta apa yang nista.

Menyerang musuh secara diam-diam dianggap nista. Bersikap sabar dan hanya menanti tanda dimulainya perang, jadi tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai provokasi, atau memancing kemarahan pihak lain, dianggap keluhuran budi. Tapi, Pangeran Dursasana, pihak Kurawa, melanggar telak aturan dan etika perang.

Diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengan sikap culas dia melempar Bima yang sedang berdiskusi untuk memikirkan tindakan lebih lanjut di dalam kemahnya dengan tombak runcing dan tajam. Tombak sang pangeran meluncur dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai dada Bima, yang membuatnya roboh seketika. Kemah-sebutannya pakuwon-Randu Kumbala gempar. Bima yang roboh digotong. Tapi dia berkata: jangan gugup. Tapi orang-orang, para senapati pendamping di dalam pakuwon itu, tetap gugup.

Bima bilang: menangislah. Menangis keras, dan tunjukkan kecemasan yang dalam supaya musuh yang menyerang secara gelap-gelapan atau sembunyi-sembunyi itu merasa puas telah menjatuhkan aku. Dan pakuwon Randu Kumbala pun seperti sungguh-sungguh memancarkan hawa kematian. Sedih-biarpun buatan-dan tangis-juga buatan- memperkuat suasana bahwa di sana betul-betul ada kematian. Maka, Pangeran Dursasana pun dengan girang hati muncul dari persembunyian dan mendatangi pakuwon yang sedang dirundung duka itu dengan dada tengadah. Dia puas telah berhasil membunuh musuh terbesarnya dengan begitu sederhana, mudah dan tak meneteskan setitik pun keringat.

Tapi alangkah kaget, dan kecewanya pangeran itu ketika Bima menyambutnya di depan pakuwon, dalam keadaan segar-bugar, tegak seperti tugu raksasa. Bima, gambaran seorang ksatria sejati, menyesali keculasan itu. Dia tidak kalap, tidak mengamuk. Sebaliknya, dengan tenang disuruhnya pangeran Kurawa itu kembali ke pasukannya, dan mengenakan tanda senapati, kalau memang siap melawan Bima dalam suatu perang tanding yang diatur dengan aturan nyata dan etika perang yang jujur.

Bima, kita tahu, juga seorang pangeran. Mereka itu bersaudara. Mungkin karena sudah terlanjur malu, Dursasana justru mulai kalap. Dia menyerang lagi Bima. Dan Bima yang perkasa menepisnya. Perang berlanjut. Dan intinya, Dursasana gugur. Sebenarnya dia takut pada Bima. Takut kalah, takut mati. Tapi, dia malah menjemput kekalahan dan kematian sekaligus. Di sini jelas, ketakutan membuatnya kalap. Sikap kalap, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, membuatnya nekat.

Ini contoh seorang satria yang tak bersikap ksatria. Dia mengerti hukum-hukum dan etika perang tetapi melanggar semuanya. Kita tahu sebenarnya dia merasa tak sepadan dalam berbagai hal untuk menghadapi Bima. Pangeran Pandawa ini terlalu kuat, terlalu mulia, dan tak terkalahkan. Otomatis dia tak yakin bakal bisa menang bila harus berhadapan dengan Bima secara jujur.

Serangan secara diam-diam itu merupakan pameran watak nista, dan sikap culas yang memalukan. Tapi malu, dalam suatu situasi tertentu, tak perlu diingat, tak perlu menjadi kiblat moral yang penting.

Di dalam budaya politik kita, sebagaimana tercermin di dalam tingkah laku politik kita sehari-hari, mungkin banyak jenis Pangeran Dursasana. Mungkin kita juga sadar bahwa kita tak bisa mengalahkan lawan politik kita. Kita begitu yakin musuh politik kita tak bakal tergoyahkan.

Berbagai macam strategi harus dibuat untuk menggertaknya. Tak peduli orang menyebutnya gertak sambal. Biarpun sambal, gertak adalah gertak juga. Mungkin kita juga meneror. Supaya teror itu agak terasa halus, mungkin bisa diberi embel-embel demi apa, demi apa, untuk menutupi wajah kita agar ketakutan itu tak terlalu tampak.

Mungkin inilah kecanggihan permainan politik kita. Kasus demi kasus pilkades, pilkada dan pilpres tiap saat, di mana pun, penuh warna-warni trik, akal, strategi, yang tak mengindahkan sopan santun dan etika politik. Di dunia sepak bola dunia, orang mengejek tim Brasilia yang selalu bermain indah, dengan pernyataan bahwa keindahan tak penting karena yang terpenting menang. Tim yang keras dan culas mengembangkan sikap itu. Dan di dunia politik kita pun mungkin sama. Calon yang lemah berusaha kuat dalam permainan taktik, strategi, dan tipu muslihat. Kita tak lupa, fitnah-fitnah dan segenap cara melumpuhkan lawan, tampil dalam pemilihan presiden yang belum lama berselang. Berbagai pihak, yang masih memiliki kepentingan politik, ikut bermain untuk menyerang lawan yang kuat.

Fitnah politik tak begitu manjur. Pemilihan ya pemilihan. Fitnah tak mungkin dipercaya semua pihak. Bahkan, fitnah tak mungkin dipercaya mayoritas. Jadi, sederas apapun hujan fitnah itu, yang kuat akan tetap kuat, calon juara akan tampil sebagai juara. Dalil politik bisa disusun dengan ratusan variasi. Tapi hukum-hukum alam, yang paham akan siapa yang kuat dan siapa yang pura-pura kuat, yang tulus dan yang pura-pura tulus, atau yang jujur dan yang pura-pura jujur, tak dapat ditipu.

Begitu juga strategi politik untuk menang dengan menggerakkan massa. Kita sudah belajar dari berbagai kasus pilkades, pilkada dan pilpres, bahwa massa bisa membikin kita agak keder. Massa bisa menggertak. Tapi jangan lupa, massa yang kelihatan banyak itu tak semuanya memegang hak pilih, dan dengan sendirinya tak semua memilih. Massa tak bisa menentukan sebuah pemilihan yang bakal dilakukan di tempat lain, pada waktu yang lain.

Dalam berbagai kasus, massa bisa menggertak dan membikin lawan merasa keder, tapi massa tak bisa menentukan kebenaran. Massa pun tak pernah menentukan kemenangan dalam suatu pemilihan-termasuk dalam pilkada-karena massa dibariskan di suatu lapangan, sedangkan pemilihan dilakukan di ruang tertutup yang bebas dengan landasan kejujuran dan hati nurani yang sukar dinodai oleh teriakan massa. Gerakan massa bukan obat segala luka. Gerakan massa tak punya janji yang mengikat kita. []

Koran SINDO, 5 November 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Petani yang Teraniaya dalam Sejarah

Oleh: Mohamad Sobary

Peta dunia pertanian pada abad ke-18, ke-19, dan awal abad ke-20—abad yang belum lama lewat—menggambarkan suasana penuh gejolak, keresahan, dan pertumpahan darah.

Pada abad-abad tersebut, di negeri China, Rusia, Vietnam, Indonesia, dan negara-negara Amerika Latin, kaum tani menjadi kekuatan paling revolusioner di dunia. Sejarah petani negeri-negeri tersebut merupakan sejarah pergolakan revolusi. Mungkin dari sinilah Bung Karno menemukan gagasan bahwa petani merupakan soko guru revolusi.

Kelihatannya Bung Karno membuat generalisasi bahwa kaum tani yang melakukan gerakan seperti itu bukan hanya kaum tani Indonesia. Soko guru revolusi menjadi bahasa politik yang sakral. Mungkin bahkan tampak ”garang”. Dan kaum tani, yang kemudian bermetamorfosis menjadi kaum marhaen, ditampilkan dengan penuh harga diri. Petani dianggap kekuatan mahadahsyat.

Dari dalam diri golongan orang-orang yang kelihatannya diam, penuh kesabaran, dan nrimo apa pun yang terjadi, timbul ledakan ”amuk” massa yang tak terkendali. Jiwa petani tampak seperti dinamit yang siap membuat ledakan demi ledakan tak terduga selama abad-abad tersebut, di negeri-negeri tersebut.

Tapi demi keadilan sejarah, kelihatannya ada yang harus dikatakan lagi: petani berani menjadi pemberang, menjadi kekuatan revolusioner yang mudah meledak karena ada yang ”menjadikannya”. Sebaiknya disebutkan di sini bahwa petani merupakan bahan mentah yang baik untuk ”dijadikan” kekuatan revolusioner.

Dengan kata lain, petani menjadi kekuatan revolusioner itu karena ada kepemimpinan yang memungkinkannya demikian. Petani Banten kelihatannya tak akan mungkin tampil sebagai kekuatan revolusioner kalau dunia pesantren, terutama kalangan kiai tarekat, tidak turun tangan untuk menawarkan kepemimpinan yang begitu efektif dan penuh kewibawaan.

Karisma para kiai tarekat yang membagikan jimat-jimat, yang akan membuat mereka kebal peluru, telah membuat petani tak gentar menggempur kaum kafir yang berkuasa di negeri Banten, sebagaimana ditulis sejarawan Kartodirdjo dalam pemberontakan Petani Banten 1888 itu. Beruntung kita punya Bung Karno, yang memandang peran sejarah kaum tani dengan sikap romantis seorang tokoh pergerakan.

Dan untung kita punya Bung Karno yang kaya akan ungkapan metaforis. Kalau tidak, kita tak mungkin akan punya marhaen, yang dikapitalisasi menjadi marhaenisme dalam politik, yang begitu berwibawa dan memesona. Kalau petani disebut petani, datar, dan cenderung apa adanya begitu saja, siapa yang tergetar secara ideologis? Bung Karno punya itu.

Dan para pemimpin yang lain, sampai hari ini, tidak punya. Kecuali anaka-nak ideologis Bung Karno. Kemampuan menempatkan petani ke dalam ungkapan ideologis-metaforis, menjadi marhaen, atau kaum marhaen, telah mengubah realitas sosiologis petani menjadi realitas ideologis tanpa menghapus kenyataan bahwa kaum marhaen itu petani yang teraniaya dalam sejarah. Kaum marhaen lalu menjadi kekuatan perjuangan revolusioner untuk membela keteraniayaan itu.

Dan secara ideologis, kaum marhaen tetap kaum marhaen dalam kategori sosiologis sekarang: marhaen kita itu petani-petani yang tetap teraniaya dalam sejarah. Kaum marhaen, dan marhaenisme dalam ideologi kelihatannya tak akan pernah basi selama kaum nasionalis masih tetap nasionalis.

Di dalam politik kita yang belum bisa bersikap adil pada masyarakat, dan otomatis juga belum bisa berbagi kemakmuran secara merata, kaum marhaen tetap menjadi bahasa perjuangan— ada kalanya bahasa perlawanan—yang tetap memiliki sentuhan emosional yang menggetarkan.

Ketika kekuatan partai politik yang mengagungkan marhaenisme sedang menjadi partai penguasa seperti sekarang, perjuangan kaum marhaen seharusnya tidak di jalanan. Mereka tidak sibuk merespons kebijakan pemerintah yang tak sensitif terhadap kehidupan kaum marhaen, melainkan bermain dengan baik di dalam perumusan kebijakan publik yang menata kehidupan mereka.

Politisi-politisi mereka di dalam partai maupun di parlemen seharusnya lebih sensitif mengamati menteri dan lembaga yang berurusan dengan kaum marhaen agar kaum marhaen diberi perlakuan sebaik-baiknya di dalam kebijakan publik yang mereka rumuskan. Kalau partai marhaen berkuasa, tetapi kaum marhaen masih telantar, maka apa gunanya kekuasaan?

Apa pula gunanya perjuangan ideologis lewat partai, untuk memuliakan kaum marhaen, petani, yang tetap teraniaya? Kalau ketika berkuasa saja tidak bisa menggunakan kekuasaannya, apa yang bisa dilakukan ketika tak berkuasa? Kaum marhaen, petani, saat ini ibarat kata tercekik oleh banyak tekanan. Menyempitnya lahan pertanian karena desakan kebutuhan untuk membuat rumah, jelas mempersempit napas perekonomian mereka.

Tekanan-tekanan pasar global dan perdagangan global yang rakus, serakah, dan ekspansif, tak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah, yang memiliki kewenangan regulasi pasar, harus turun tangan dan mengatur dengan bijaksana apa landasan ideologis beroperasinya sistem perdagangan.

Tidak bisa pemerintah yang berkuasa hampir atas segalanya, tapi malah menyerahkan hampir segalanya pula kepada pasar? Pasar bukan pemerintah. Maka pasar harus tunduk pada pemerintah yang memegang kekuasaan regulasi tadi. Apa yang sudah didominasi kekuatan global, dan yang segalanya sudah telanjur menjadi bagian aturan global, tak berarti kita sudah tak berdaya.

Di tingkat pelaksanaan, yang teknis-teknis, pada tingkat lokal, dan tersebar di berbagai wilayah negara kita, kekuasaan kita masih besar. Dengan kata lain, aturan-aturan yang sudah terlanjur menjadi porsi kekuatan global itu masih memiliki celah-celah dan di sana sini masih belum diatur dengan baik.

Di situ kita bermain. Disitu rakyat, kaum marhaen, petani, diberi kesempatan mengatur dirinya dengan baik. Syukur pula bila pemerintah memiliki sedikit keberanian dan kreativitas untuk meninjau kembali apa yang berupa peraturan serba global yang serakah itu.

Ideologi perjuangan yang bertumpu pada kaum marhaen, petani, dalam kekuasaan pemerintahan hanya merupakan cuilan kecil yang seharusnya tak terlampau sukar ditata untuk membuat kaum marhaen, petani, tak merasa terjajah dan teraniaya terus menerus oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak terlawan.

Kaum marhaen, petani, terutama petani tembakau, yang disorot dari luar dengan mata setajam pitung penyukur , tujuh ketajaman silet tergabung menjadi satu, yang membuat mereka bergetar ketakutan, kepada siapa mereka berlindung kalau ketika partai berlandaskan marhaenisme yang sedang berkuasa saja tak mampu memberi perlindungan?

Perjuangan pembebasan ini begitu nyata, begitu jelas di depan mata. Hari ini, dan dalam situasi seperti ini, bukan lagi saatnya berteriak secara ideologis, yang hanya menambah polusi kata-kata di udara. Perjuangan partai, perjuangan para tokoh di parlemen dan para pemegang kebijakan publik di pemerintahan, berhadapan dengan persoalan teknis yang sama. Apa sulitnya melindungi petani, agar hidup mereka tak selamanya teraniaya? []

KORAN SINDO, 30 Maret 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia,
untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Politik Banting Setir

Oleh: Mohamad Sobary

Tak mustahil politik banting setir itu terjadi di kalangan pengusaha karena dipicu oleh perubahan potensi pasar. Mungkin seorang importir produk-produk luar negeri berhenti menjadi importir karena produk dalam negeri dianggap sudah memadai.

Mungkin seorang pengusaha yang sudah lama membuka bidang usaha di luar negeri tibatiba memutuskan pulang “kampung” untuk membuka usaha di dalam negeri setelah mempelajari peluang pasar dalam negeri lebih bagus daripada peluang di pasar global. Kalau di halaman rumah sendiri ada tambang tak ternilai harganya, mengapa harus menambang di negeri orang.

Inilah “wisdom “ dari politikbantingsetir itu. Kita seperti melintasi tikungan yang tajam dan penuh risiko. Ini perubahan revolusioner. Hanya orang yang punya watak dan jiwa pemimpin yang berani berbuat begitu. Hanya sedikit jumlah orang seperti ini. Mayoritas manusia hanya pengikut yang lebih suka menikmati kemapanan hidup yang sudah jadi. Mereka hanya pengikut yang tak pernah berpikir seperti pemimpin. Kelihatannya memanghanyaorangdengankaliber pemimpin yang cekatan berpikir mengenai cara mengubah kehidupan.

Presiden Jokowi berbicara tentang revolusi mental. Konsep ini tidak diikuti oleh definisi operasional, yang dapat memberi kita kejelasan tentang pelaksanaannya. Revolusi mental sebagai konsep masih tetap berhenti di titik konsep. Kita tahu bahwa konsep belum bisa mengubah apa pun dalam kehidupan ini.

Diperlukan suatu ijtihad dan usaha berpikir strategis dan mendalam untuk mengubah ide tersebut menjadi tindakan. Revolusi mental bukan sebuah renungan filsafat yang sibuk memahami kehidupan. Presiden bukan filosof dan bukan tukang berpikir. Sebagian besar pekerjaannya melaksanakan pemikiran. Kebijakan, sementereng apa pun, tidak ada gunanya kalau tak bisa dilaksanakan.

Unsur pertukangan, “craftmanship “ di dalam diri seorang Presiden lebih besar daripada unsur pemikir dan perumus teori maupun filsafat. Mungkin, dengan kata lain, seorang presiden bukan “man of words“, bukan “man of ideas“, melainkan “man of works“, seorang “doer “ yang bekerja tekun dalam kesunyian dunia kata-kata. Kantor presiden bukan ruang seminar tempat beradu argumen yang tak bisa selesai sampai bertele- tele.

Begitu juga kantor seluruh pembantunya. Para menteri dan seluruh jajarannya memanggul misi seperti itu. Relasi di antara mereka, yaitu antara sesama menteri, juga antara mereka dengan Presiden, dijalin oleh semangat dasar untuk bekerja dan menyelesaikan urusan teknis.

Di sini pelan-pelan kelihatannya menjadi semakin jelas, revolusi mental itu bukan dunia kata-kata, melainkan dunia kerja, yang dirangsang oleh pengalaman sejarah. Mungkin terutama oleh pengalaman sejarah yang mengecewakan dan penuh kegetiran.

Pada awal zaman Orde Baru kita kelihatan seperti sangat revolusioner ketika kesadaran kita menyatakan bahwa status pejabat sebagi pangreh praja tidak lagi relevan dan diganti pamong praja. Pejabat bukan tukang memerintah dan memberi instruksi, tetapi melayani kepentingan rakyat.

Pejabat hanya abdi, rakyat dinaikkan tahta menjadi “raja”. Ini terasa sangat revolusioner. Tapi, bertahun-tahun lewat, kenyataan bahwa pejabat itu yang menjadi “raja”, dan bukan rakyat, tak berubah. Rakyat tak pernah naik tahta, tapi terus menerus naik bus yang padat dan berkeringat. Ketika pertumbuhan ekonomi dikabarkan meningkat, makin naik, tapi kenyataan, bukan hanya kabar, tingkat penderitaan rakyat, dari berbagai sudut pandang juga naik.

Dunia politik penuh pidato resmi yang menggambarkan bahwa pejabat negara hanya pamong, abdi. Tapi, sampai hari ini keadaan belum berubah. Pemerintahan silih berganti, tapi rakyat belum pernah menjadi “raja” yang berkuasa dan dilayani. Kelihatannya dalam kondisi seperti inilah revolusi mental itu dicetuskan.

Gagasan itu menggema di dalam birokrasi pemerintahan sebagai komando yang tegas untuk diwujudkan. Intinya, wujudkan ide atau gagasan ini menjadi tindakan. Pendeknya, revolusi mental mengubah kesadaran, ide, atau gagasan menjadi tindakan. Kata rakyat menjadi “raja” harus diwujudkan dalam kehidupan.

Ungkapan pejabat hanya “abdi” bagi rakyat tak boleh berhenti pada ungkapan. Kita mengubahnya supaya pejabat memang hanya menjadi “abdi” dan mengabdi kepentingan rakyat. Kata, ibaratnya, tak boleh ada.

Yang ditunggutunggu dan harus ada bukan kata, melainkan tindakan yang mengubah kenyataan. Mental, mentalitas, kesadaran, ide, atau gagasan dan tindakan itu merupakan himpunan kata kunci yang menghubungkan kita dengan revolusi mental. Di antara kata-kata itu, “tindakan” jelas merupakan panglima.

Tindakan menjadi kata utama karena revolusi mental terutama berhubungan dengan kata tersebut. Tindakan yang mengubah posisi rakyat sebagai “raja” dapat menimbulkan dampak sosial-politik yang luas. Secara perlahan-lahan wajah demokrasi dengan sendirinya akan berubah secara fundamental pula.

Jika dalam revolusi mental ini jaminan kesehatan rakyat, pelayanan pendidikan dan strategi melawan kemiskinan, dengan cara menarik kembali semua TKI/TKW untuk bekerja dengan terhormat, aman dan nyaman di dalam negeri, mungkin keberhasilan ketiga jenis pelayanan publik ini dengan sendirinya memicu perubahan perubahan mendasar di bidang bidang yang lain.

Tiga unsur ini dipilih, atau dijadikan prioritas sebagai “entry points “ untuk mengubah segenap tatanan yang lain, dan menjadikannya semacam program unggulan kita. Dunia akan mencatat, di sini pernah terjadi suatu kebijakan mengubah kata menjadi tindakan, dengan nama revolusi mental. Tajam dan memiliki kemungkinan risiko yang harus diperhitungkan secara cermat.

Dalam bahasa awam, mungkin revolusi mental ini dikenal sebagai politik banting setir yang mungkin dilakukan oleh petinggi negara yang tak memiliki visi kepemimpinan dan kemampuan melihat apa yang bakal terjadi pada masa depan.

Rupanya, jarak budaya dari kata ke tindakan itu jauh. Sangat jauh. Dia terbentang dalam sejarah politik kita dari zaman Pak Harto ke zaman Pak Jokowi sekarang ini. Penting dicatat bahwa Kabinet Kerja bukan kabinet debat kusir. Kabinet Kerja isinya kerja, kerja, dan kerja. Ini suatu jenis kerja tekun, penuh pengabdian untuk memenuhi panggilan konstitusi dan tak memberi kemungkinan mencari nama.

Kerja teknis, kerja pertukangan atau “craftmanship “, tak perlu gegap gempita yang sematamata bikin ramai media, tapi isinya hampir tidak ada. Media boleh mencatat, kerisauan memandang berbagai kebijakan masa lalu yang hanya berhenti pada kebijakan, dan sibuk menciptakan kata-kata diakhiri di sini.

Revolusi mental, wujud politik banting setir yang tajam dan mendasar, mulai mengubah kata menjadi tindakan, dan tindakan. []

Koran SINDO, 14 September 2015
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Politik dengan segala cara

Sumber Tulisan : Disini

POLITIK tak pernah punya perasaan. Ketika dia harus berjalan, dia berjalan. Ketika dia harus mendekati tujuan, dia mendekatinya. Mungkin merunduk-runduk dalam kegelapan. Mungkin dengan memasang jebakan-jebakan untuk mempersulit lawan yang menghalanginya.

Kalau perlu, dia menciptakan kegelapan demi kegelapan agar segenap langkahnya tak dibaca musuh agar keculasannya tak tampak sebagai keculasan. Tak jarang, orang lain yang dipojokkan ke dalam suatu situasi tanpa pilihan agar dia yang dianggap culas. Bisa juga musuh ditunggu di suatu tikungan tak terduga, untuk dikecoh, dicelakai, atau dibikin kalang kabut, agar dia sendiri bisa melenggang dengan mudah mendekati tujuan pokoknya. Demi kelancaran langkahnya mendekati tujuan, semua ranjau dan penghalang yang dipasang musuh, disapu bersih lebih dahulu.

Perhitungan politik harus jeli. Taktik harus jitu. Strategi harus matang sematang-matangnya. Semua harus tertutup ”kabut” tipu daya dan segenap samaran. Orang boleh menganggapnya bodoh. Lawan boleh mengira dia ceroboh, tidak cermat, tidak hati-hati. Dugaan seperti itu menjadi tanda bahwa akal dan kemampuannya menjebak lawan sungguh jitu. Jika politikus dikenal pula sebagai ahli strategi, mungkin seperti Pak Harto, niscaya semua langkahnya berjalan mulus, tanpa hambatan, tanpa penghalang. Langkah-langkah politiknya berjalan efisien.

Dalam politik yang efisien itu politik tak pernah terjadi hiruk-pikuk yang memang tak perlu, tapi tujuan bisa ”dipetik”, semudah kita memetik tomat, atau mangga dalam jangkauan tangan kita sendiri. Ahli strategi memang dengan jeli menerapkan strategi dan banyak taktik tak terlihat untuk membuat tujuan politiknya begitu mudah dicapai. Kalau perlu, dengan ”tenaga” dan ”biaya” lawan-lawan politiknya. Dalam politik, tujuan akhir dianggap segalanya. Proses, sesekali, juga dianggap penting.

Tapi, apa gunanya proses kalau tujuan tak tercapai? Politikus di negeri-negeri demokratis pun kalau perlu harus mencederai proses demokratis demi mencapai tujuan. Dianggap tidak konsisten dengan prinsip demokrasi tak penting. Dituduh munafik, karena memang munafik, tak menjadi soal. Negara-negara besar, yang ”menjual” demokrasinya kepada kita, banyak memberi contoh kemunafikan politik dengan segenap politik luar negerinya yang mengatakan apa yang disebut tujuan akhir tadi. Mereka menganggap suci tujuan akhir dan tak jarang menampilkan kemunafikan yang memalukan.

Malu itu urusan perasaan. Perasaan tidak penting. Malu tak malu tak pernah diperhitungkan. Akal, taktik, strategi, dan semua cara —termasuk yang licik dan culas— diutamakan. Politik tak pernah punya perasaan. Politisi tak usah diimbau untuk bertindak dengan kebaikan hati dan menurut prinsip-prinsi petis di dalam hidup. Nilai-nilai, yang bicara perkara baik buruk, mulia-hina, tak penting sama sekali. Serahkan urusan itu kepada para filsuf, bukan pada para politikus. Politik itu robot atau makhluk setengah robot. Robot hanya mesin. Politik pun bergerak seperti mesin, yang berarti benda mati, meskipun bisa bersuara. Benda tak mengandung perasaan.

Di dalamnya tak terdapat rasa susah, atau senang, sedih, atau gembira. Dengan sendirinya, di dalam politik kita tak boleh bicara perasaan, karena yang disebut perasaan itu tidak ada. Politisi sejati tak boleh dan tak pernah marah karena langkahnya mentok di jalan yang langsung berhadapan dengan strategi musuh. Sebaliknya, dia mengakui kehebatan musuhnya dan menyadari kekurangan-kekurangannya sendiri. Politikus juga tak boleh menaruh dendam kepada lawan-lawannya, termasuk apabila mereka memasang jerat untuk mencelakai, atau bahkan membunuhnya.

Politikus jagoan tulen bisa dengan mudah dan dingin mengatakan —tanpa mengutuk tanpa menyesali— bahwa usaha membunuhnya merupakan strategi politik paling logis yang mereka punyai. Politik itu akal dan bukan perasaan. Unsur-unsur perasaan, panggilan hati, kasih sayang, dan segenap kemurahan, biasanya omong kosong. Dalam politik yang tak punya perasaan, politikus dengan sendirinya juga hanya robot, hanya mesin, hanya benda bergerak yang hendak memenuhi keserakahannya sendiri.

“Kalau politisi, yang dulunya galak melampaui serigala, demi membela kekuasaan, dan kita punya catatan betapa ganasnya dia dulu kepada rakyat, tiba-tiba bicara ‘jangan lukai hati rakyat’, haruskah kita percaya pada pemihakannya, yang dimaksudkan untuk mengesankan bahwa dirinya penuh kasih sayang dan menjadi pelindung rakyat?” Tidak. Lebih-lebih bila dia juga tergolong politikus yang tak punya hati. Keganasan tak mungkin berubah secara mendasar dalam waktu pendek.

Peta kehidupan jiwanya menggambarkan kepada kita, mustahillah perubahan sikap dan cara hidup itu terjadi secara dadakan karena dia ingin berkuasa lagi. Hasratnya untuk berkuasa kembali berbohong kepadanya, dan berbohong juga kepada kita. Pernyataan itu bukan wujud komitmen kerakyatannya, tapi gambaran kehendaknya untuk berkuasa. Pernyataannya hanya alat yang diharapkan mendukung cita-cita politiknya. Dengan kata lain, ini hanya omong kosong tanpa makna.

Politik yang tak punya perasaan itu dalam dua minggu terakhir ini kita lihat dengan jelas telah dipamerkan oleh para politikus kita selama masa kampanye, disusul lagi sesudah suara perolehan dalam pemilihan legislatif dihitung. Ada yang kaget. Ada yang kecewa. Ada yang bersungut-sungut. Ada pula yang marah besar karena harapannya tak terpenuhi. Serangan pada pihak lain, yang lebih baik citranya di mata publik, dilancarkan dengan gencar, segencar-gencarnya melalui berbagai jenis media. Makin hari serangan itu bukan makin surut, melainkan makin gencar.

Di media, yang menjadi ”tontotan” mengasyikkan, hanya pertarungan politik tanpa ujung pangkal itu. Musuh politik dipojokkan untuk memperoleh efek komunikasi politik bahwa kita lebih baik dari semua musuh kita. Apakah langkah ini memetik hasil sebagaimana diharapkan? Mungkin tidak. Ingin tampil baik, dengan menjelekkan pihak lain bisa menjadi strategi yang fatal. Musuh yang dipojokkan tidak terpojok, kita yang menelan kepahitan. Politikus kita, yang tak punya hati tadi, tak menyadari bahwa taktiknya itu bisa berubah menjadi senjata makan tuan.

Politik memang bisa ditempuh dengan banyak cara: membuka aib, mengungkit kelemahan, dan membeberkan segenap kesalahannya. Lawan ditelanjangi di depan publik, seperti ketika Drupadi ditelanjangi di depan orang banyak di balairung negeri Astinapura. Politikus biasa, mungkin politikus kelas ”ecek-ecek”, merasa puas dengan langkahnya. Melihat lawannya tak berdaya dia merasa hebat karena kepuasan yang dikejar. Dia tak menyadari bahwa tindakannya bisa mengundang dendam kesumat pada masa depan. Jika lawannya juga tergolong masih kelas ”ecek-ecek”, suatu hari dia bakal digasak habis oleh api dendam.

Boleh jadi yang melakukan balas dendam itu pihak lain yang tak diduga sama sekali. Politik bisa ditempuh dengan banyak cara: mengungkit-ungkit kelemahan lawan, membeberkan kesalahannya, dan bahkan dengan fitnah-fitnah keji. Tak jarang, politik ditempuh dengan segala cara. Kita lupa publik menilai kita. Kita lupa, mayoritas yang diam sebenarnya tidak diam. Kita lupa, politik dengan segala cara itu vandalis dan kejam: fitnah balas fitnah, bunuh balas bunuh, ada di dalamnya. Kita juga lupa, politik dengan segala cara membunuh diri sendiri.

MOHAMAD SOBARY
Esais
Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia
Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Email: dandanggula@hotmail.com

Jurkam dan Tukang Obat

Sumber Tulisan : Disini

Sudah jelas bahwa “jurkam” tidak sama dengan tukang obat. “Jurkam” itu orang sekolahan, bahkan ada yang profesor, ada yang tokoh partai, ada yang mantan pejabat, dan hidupnya di dalam gedung-gedung megah. Hubungan dan pergaulan sehari-harinya dengan orang-orang penting dan bergengsi. Jelaslah “jurkam” tidak sama dengan tukang obat.

Apa tukang obat? Remehlah dia. “Jurkam” orang dari golongan kelas menengah, bahkan mungkin kelas atas. Tukang obat? Dia cuma orang pinggiran jalan. Dia kelas kaki lima. Memang, keduanya sama-sama tukang jualan. Namun, itu pun berbeda. “Jurkam” jualan politik, berbahasa politik, dengan sikap politik, langkah, dan strategi yang dipakainya pun politik. Beda sekali.

Berjualan politik itu ada kalanya berarti dia menjual partai, platform partai, aspirasi partai, dan rencana-rencana partai. Partai mau melakukan apa dan untuk apa semua dijelaskan dengan suara orang terpelajar dan meyakinkan, kemudian berteriak: “pilihlah partai kami”.

Itu kalau partai yang dijual. Dalam pemilihan langsung, yang dijual tokoh, bisa tokoh partai, bisa tokoh lain, pokoknya orang, pribadi, manusia, yang jelas sosoknya. Kalau dia berkampanye untuk diri sendiri, dia menjual diri. Di sini kesannya agak negatif. Kata menjual diri di sini berarti jualan mengenai apa yang belum ada. Soalnya, dia berteriak: “Kami mau begini, kami mau begitu”, banyak sekali maunya. Apa intinya, bila bukan bicara tentang barang yang belum ada? Barang yang belum ada ini biasanya tak akan pernah ada.

Ini menipu. Namun, tipu-menipu di sini tak dianggap dosa karena sudah menjadi kelaziman. Apalagi antara yang menipu dan yang ditipu sama-sama ada, sama-sama bertepuk tangan. Dalam tepuk tangan itu jelas, yang ditipu setuju dirinya ditipu. Ini tipu-menipu atas dasar suka sama suka. “Jurkam” yang tidak bohong bukan “jurkam” namanya.

Orang terdidik, profesor, dan hidup berkecukupan, bahkan kaya raya, bohong? Ya. Bohong. Itu sudah biasa. Mau apa lagi kita. Bahkan kalau “jurkam” dan ketua partai dijagokan masyarakat, dijamin bakal terpilih dan menang, dan akhirnya betul-betul menang, tak berarti mereka tak akan bohong. “Jurkam” itu lidahnya panjang, bisa menjilat hidung, seperti lidah ular. Apa salahnya ular berbohong?

Bahkan andai kata ada kesepakatan politik, ada perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal, yang menjadi pegangan rakyat untuk kelak menagih janji pada “jurkam” yang terbukti menang, o…maaf, jangan bermimpi janji itu akan dipenuhi. Profesor bohong ada. Mantan pejabat bohong tak kurang jumlahnya. Tak jarang, “jurkam” itu rohaniwan, tokoh kebenaran, wakil dari “langit” yang seharusnya tidak bohong, tapi “jurkam” mana yang tidak berbohong. Di mana-mana “jurkam” itu identik dengan tukang bohong. Bagaimana tidak bohong, kalau yang dijual itu barang-barang yang tidak ada?

Kehilangan Kontrol
Ya, “jurkam” memang golongan atas, terdidik, hidup berkecukupan, bahkan kekayaannya melimpah. Namun, jangan terlalu kejam pada dia. Kita harus merasa kasihan. Soalnya “jurkam” itu ada yang semula bercita-cita menjadi presiden. Setelah tak ada yang mencalonkan dan partai lain pun bangkrut, mereka masing-masing mencari tumpangan di partai lain maka apa yang harus dilakukan calonnya calon presiden yang tak dicalonkankan ini?

Susah sekali dia melangkah. Mau ikut aliansi politik bersama partai-partai lain, dia tak punya partai. Satu-satunya jalan yang dianggap masuk akal—siapa tahu kelak bisa menjadi menteri—ya hanya menjadi “jurkam” itu agak ngenes dan mungkin sedikit memalukan. Kesannya dia “merangkak-rangkak” di depan tokoh partai yang banyak pengikutnya untuk meminta belas kasihan agar “sudi apalah kiranya” yang punya partai itu mengakomodasinya.

Terjun dari langit yang begitu tinggi, sebagai calon yang minta dicalonkan menjadi presiden, lalu terjun, ambles ke bumi yang tampak hina-dina ini, menjadi “jurkam”. Betapa getir cara orang membela ambisi politiknya. Apa salahnya kalau kita tak dicalonkan? Lagi pula kenapa kita tak mawas diri, tak bisa menilai diri sendiri, dan terlalu ambisius, hingga kita yang ibaratnya bukan apa-apa berani-beraninya membayangkan diri kita calon presiden?

Mungkin di situ pangkal persoalannya. Keinginan terlalu tinggi. Ambisi besar yang dalam ukuran lumrah telah menjadi watak ambisius. Kita kehilangan kemampuan melakukan kontrol diri. Beda dibandingkan dengan tukang obat.

Dia menjual barang yang jelas ada. Obatnya ada di tas. Benda itu bisa dibuka, dilihat jenis dan kategori, serta khasiatnya. Obat panu untuk menghilangkan panu. Ada obat kudis, obat batuk, obat kuat laki-laki, obat oles buat bikin badan hangat, bahkan ada obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apa pun, katanya, bisa disembuhkan dengan obat yang satu itu.

Ini tidak benar. Ini tukang obat yang mirip “jurkam”: menjual barang tak ada, dan tak bakal pernah ada. Mana bisa satu jenis obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Dari bagian yang agak gelap, di belakangnya, saya berbisik pelan agar tak didengar penonton dan tak membuat dia malu: “Mengapa kau bohong? Mana ada obat seperti itu?”

Dia menjawab pelan sambil menengok wajah saya: “Ah, bohong sedikit, Pak. Saya hanya meniru ‘jurkam’. Bedanya, saya betul-betul hanya bohong sedikit, bohong kecil-kecilan, ‘jurkam’ bohong besar. Hampir semua yang dikatakannya bohong.”
Kasihan si “jurkam”. Belum tentu kebagian jabatan yang diimpikannya, sudah dicaci-maki orang, bahkan termasuk oleh tukang obat.

Moralitas Politik Jokowi

Oleh: Mohamad Sobary

Kelihatannya Presiden Jokowi tidak jadi dan tidak akan kehilangan “public trust“. Situasi politik yang agak menegangkan sekitar tiga minggu lalu itu membuat publik bingung. Kemudian berbagai penilaian terhadap Presiden Jokowi muncul.

Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sudah bicara untuk melengserkannya. Betapa rentan sikap politik kita. Jarak dari dukungan ke kemarahan, dan kekecewaan begitu dekatnya. Bahkan jarak dari dukungan ke gagasan melengserkannya terasa lebih dekat lagi. Inilahkira-kirasituasipolitik yang mewakili aspirasi publik yang “romantis”, yang mengandaikan tokoh yang didukungnya sempurna, dan setiap saat diharapkan bisa memberi kepuasan politik mereka.

Kalau kita mendukung atau memilih tokoh secara dewasa jadi tidak “romantis” seperti itu niscaya apa pun yang terjadi, apalagi tokoh kita itu baru menjalankan tugasnya selama tiga bulan, kita masih longgar untuk memberinya kesempatan. Mendukung dan memilih secara dewasa selalu ada “reserve“.

Kita bukan pendukung dan pemilih fanatik, apalagi dengan fanatisme buta. Memilih dengan “reserve“ itu kita sudah menduga pilihan kita punya kekurangan di sana-sini. Jadi kita siap untuk kecewa dan tahu pada suatu saat akan kecewa, tapi tak disertai kemarahan dan mengumbar kutukan. Apalagi sudah siap melengserkannya. Tradisi menilai seorang pemimpin dalam masa kerja tiga bulan itu mungkin bagian dari kegenitan mungkin bahkan kekonyolan politik yang percuma.

Sesudah kita percaya pada “platform” politik dan program kerjanya, kita sudah menaruh kepercayaan kepadanya untuk bekerja lima tahun. Penilaian tiga bulanan itu tindakan politik yang sia-sia karenaakhirnyadisanadisetujui lagi untuk tidak diapa-apakan. Kalau sekadar mau mengkritik, sehari kerja pun sudah bisa dikritik. Seminggu bekerja sudah boleh pula diawasi secara ketat.

Tetapi, jatah lima tahun belum layak sama sekali untuk diungkit- ungkit. Ini tak berarti bahwa pemimpin kita itu harus bekerja “full “ lima tahun. Kontrak lima tahun itu memang ada syarat-syaratnya. Sikap latah dan gampang bicara tentang melengserkan itu tidak sehat sama sekali. Ini tanda sikap politik yang “mentah” dan tak akan pernah memberikan kontribusi untuk membangun kepemimpinanbangsayang sehat dan demokratis. Ini sikap politik yang tak bertanggung jawab.

Andaikata suara itu datang dari pihak musuh yang sejak semula tak mendukung, itu pun bukan potret sikap politik yang elegan. Kita memang tidak heran karena yang bicara seperti itu politisi yang belum punya kiblat politik yang jelas. Tapi, kalau aktivis yang sudah matang, akademisi yang berwibawa, dan rohaniwan yang tak lagi tergiur urusan duniawi dan jabatan-jabatan politik, pantang berbicara seperti itu.

Mereka ini antara lain golongan yang bisa disebut “concerned citizens“, atau “devoted intellectuals“, yang mampu membangun kematangan politik bangsa dan moralitas politik seluruh warga negara dengancara yang penuh kehormatan.

Dalam keruwetan politik yang menyesakkan dada seperti tiga minggu lalu itu, setiap pihak, termasuk politisi yang punya karakter kepemimpinan yang jelas, wajib mencari jalan pemecahan demi kebaikan seluruh bangsa, demi tumbuhnya demokrasi, demi suburnya model kepemimpinan yang kita dambakan bersama.

Begitu hendaknya yang wajib dilakukan kaum intelektual yaitu para aktivis, pemikir, rohaniwan, dan kaum seniman. Memberi nasihat, mengkritik, atau memberi komentar terbuka, bagi mereka ini tidak ada tujuan lain kecuali membangun tegaknya moralitas politik yang jernih, yang kiblat rohaniahnya tak diragukan.

Mereka ini seksi melek, tidak lalai, dan tidak lupa sama sekali untuk mengamati apa yang terjadi di dalam tata pemerintahan dan sikap pemerintah yang memanggul mandat konstitusi. Pemikiran mereka merupakan representasi “pendidikan” politik bagi warga negara, suara mereka mewakili wilayah rohani kita, yang mengolah dan menerjemahkan dengan baik pesan “langit” ke dalam bahasa bumi.

Boleh juga disebut bahwa pemikiran dan suara mereka itu kawinan antara realitas ideal dan realitas sosiologis. Yang ideal itu kerangka rohani yang tak terpegang, sebaliknya, yang sosiologis jelas sesuatu yang“riil” dan nyata dalam hidup kita. Kalau Presiden dan para pejabat tinggi lain siap mendengarkan suara golongan ini, selamatlah perjalanan politik mereka. Itu juga berarti selamatlah moralitas pribadinya sebagai penyelenggara negara yang memanggul mandat konstitusi tadi.

Kita tahu Presiden Jokowi ya Jokowi. Sederhana, polos, dan terkadang tampak, atau mengesankan hanya paham akan ihwal teknis belaka. Ada pula kesan, tokoh ini posisi tertingginya hanya di level gubernur karena untuk menghadapi lawan-lawan politik yang bisa “menjerit” setinggi langit akan kekurangan kemampuan. Untuk melakukan berbagai “deal “ politik yang sedikit kotor, beliau tak bakal terampil.

Tapi, benarkah beliau tidak terampil? Dalam menangani kasus pengedar narkoba, musuh dunia saat ini, aturannya jelas; tidak ada toleransi. Di manamana tindakannya sama tegasnya. Tak peduli suara apa pun, Presiden Jokowi, yang diduga tak bakal berani bertindak itu ternyata kita saksikan sendiri beliau tegas. Contoh presiden sebelumnya, yang mengabdi kepada kepentingan internasional demi citra pribadinya, tak digubris.

Ada orang yang sosok moralitas pribadinya baik, memiliki standar moral yang tinggi, bersih, dan terpuji. Moralitas sosialnya boleh jadi belum tercatat. Kata orang, yang bersangkutan belum berpengalaman, dandidugabakal tak sebaik moralitas pribadinya. Apakah dalam kasus Presiden Jokowi dalil ini berlaku? Apakah terbukti beliau tak pandai melakukan berbagai “deal “ politik yang penuh tipu muslihat itu?

Strategi terobosan politik untuk menangani kasus polisi dan KPK yang sensitif dan ruwet itu sama sekali tak terduga. Ini cara semanis Maradona memasukkan gol ke gawang lawan, dengan bantuan tangan: sesuatu yang tak diperbolehkan. Tapi, dengan jenaka Maradona berkata, setengah mengakui: kalau toh ada tangan, itu tangan Tuhan.

Untuk membuat semua pihak tak kehilangan muka, langkah Presiden Jokowi jitu, seperti tindakan orang yang sudah dua puluh tahun menjadi presiden biar pun sebetulnya belum berpengalaman. Tapi, jalan tengah sering menyisakan persoalan lebih serius. Tindakan tak jadi melantik BG itu manis secara politik, dan lebih manis secara diplomatik, tapi ketegasan hukum tak boleh dikorbankan.

Penegakan hukum wajib diteruskan sampai tidak ada sisa pertanyaan moral politik yang mengganjal. Ada media yang menyebut Presiden Jokowi itu tinggal menikmati buah reformasi. Tapi, bukan hanya itu. Banyak tokoh lain yang merupakan “liability “ dalam derap reformasi dan menjadi gangguan dan penghalang reformasi. Presiden Jokowi bukan hanya menikmati buah reformasi. Beliau juga aset bagi reformasi. Standar moral dan etiknya jelas. Moral politiknya lebih jelas lagi. []

Koran SINDO, 25 Februari 2015
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000

Ra Popo Itu Mantra Sakti

Oleh: Mohamad Sobary

Pasangan Jokowi-JK telah memenangkan kontes politik yang disebut pemilihan umum dengan anggun, tapi dibuat ruwet oleh berbagai orang dengan berbagai kepentingan.

Dalam masa penuh ketegangan waktu itu, pikiran dan perasaan bangsa Indonesia terkuras. Ada orang yang tak merasa malu, yang memperpanjang ketegangan itu dengan berbagai ulah politik. Tapi, menang adalah menang. Pasangan Jokowi-JK menunjukkan dengan baik bahwa mereka menang.

Jokowi difitnah secara keji lewat jalur umat Islam, tapi beliau tidak bereaksi. Ketika wartawan bertanya, jawabnya pendek: “ra popo“, Prinsipnya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Difitnah bahwa dirinya bukan muslim, reaksi beliau sama: “ra popo “. Banyak tuduhan, yang bersifat fitnah, dijawab dengan kalem: “ra popo “ tadi.

Saat itu fenomena “ra popo“ itu tampak menonjol. Sikap percaya diri beliau sangat besar. Sikap pemaafnya agak luar biasa. Sesudah kemenangannya bisa diterima oleh mereka yang kalah, beliau betul-betul “ra popo“.Ini berarti beliau sehat, selamat, dan bahagia. Ada tokoh yang tak setuju dengan sikap serba-”ra popo“ itu. Baginya, ini dianggap meremehkan persoalan penting.

Seorang pemimpin, kata tokoh tersebut, tak boleh sebentarsebentar berkata “ra popo“. Baginya, ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi dengan sikap lebih serius dan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Sikap serba- ”ra popo “ itu dianggap tidak pantas. Tapi, pendapat itu bukan satu-satunya kebenaran.

Orang yang lapang dada dan berjiwa besar mengapa tak boleh bersikap rileks, serileks-rileksnya, sehingga semua persoalan lalu dihadapi dengan sikap “ra popo“? Apa serius dan rasa tanggung jawab itu berarti bahwa fitnah harus dibalas fitnah? Apa bedanya tukang fitnah dengan orang baik, yang punya keluhuran dalam politik? Mengapa marah harus dibalas marah?

Dalam mitologi Jawa, ada tokoh bernama Puntadewa. Ini tokoh serbatulus dan hidupnya damai lahirbatin. Sikap Jokowi yang damai itu membuat konstelasi politik masa itu menjadi lebih damai. Kalau menghadapi “serangan” lawan Jokowi ganti “menyerang”, suasana kehidupan politik jelas akan bertambah panas.

Para empu kehidupan yaitu para tokoh dunia rohani berpendapat, kalau suatu persoalan disikapi sebagai bukan persoalan, niscaya dia akan benarbenar menjadi bukan persoalan. Menghadapi keruwetan hidup dengan sikap “ra popo “ itu memiliki dua kemungkinan: pertama, itu menjadi “doa” yang dikabulkan, dan kedua, merupakan “mantra”. Boleh jadi bahkan merupakan “mantra sakti”.

Orang baik dan tulus jiwanya selalu diberi keistimewaan untuk memiliki sejenis “mantra sakti” itu. Kesaktian mantra itu bisa dibuktikan, tiap sabda menjadi fakta, tiap jenis citacita bisa dicapai, dan apa pun yang diciptanya terwujud. Ini kearifan dan corak kesaktianorang- orangzamandulu.

Apakah Jokowi punya warisan darah orang arif-bijaksana dari masa lalu? Mengapa tiap yang ditanggapidengansikap“rapopo “ lalu betul-betul “ra popo “ dan tidak menjadi masalah sama sekali? Pak Presiden, ini daya energi macam apa? Sekarang persoalannya agak lain. Ketika kebijakan beliau disorot publik dan di antara mereka ada pula para pendukung setianya, Presiden dimohon mendengar suara rakyat yang tulus memihak kepadanya.

Jangan dengarkan menteri yang menganggap rakyat itu sesuatu yang tak jelas. Presiden punya sikap sendiri yang lebih bagus dan lebih bijaksana. Orang baik, bersih, dan bijaksana itu mahal sekali. Hebat. Tapi, pemimpin bangsa tidak cukup sekadar baik, bersih, dan bijaksana. Posisi moral politiknya harus jelas. Pemihakannya pada kebenaran tak perlu diragukan.

Maka, bila ada orang yang terindikasi apalagi sudah terbukti korup, pemimpin wajib menghadapinya dengan tegas. Bahkan harus lebih tegas dibanding siapa pun di kolong langit ini. Orang baik, bersih, dan bijaksana, serta tegas sikapnya, tak perlu dinasihati orang lain karena sudah mampu menasihati diri sendiri. Beliau pun tak perlu diberi saran orang lain karena sudah ahli memberi saran bagi dirinya sendiri.

Di masyarakat pun tak perlu ada keluhan karena beliau sudah mendengar sebelum orang mengeluh. Pendeknya, beliau sudah mendengar apa yang tak terdengar. Ini memang pekerjaan berat dan terasa agak istimewa. Ketika ada keluhan, orang yang korup jangan dijadikan pejabat negara, jawabnya harus jelas: “memang tidak”. Boleh pula ditambah: “dan saya tak berniat menjadikannya pejabat”.

Syukur bila kemudian berpidato untuk memberi penegasan: “Jangan khawatir. Apa yang anda semua pikirkan juga hal yang saya pikirkan.” Wah, kalau begini keadaannya, betapa mentereng pemimpin kita. Tapi, kalau menghadapi keluhan tadi diam-diam jawabnya “ra popo “, saat itu beliau bukan lagi “tulodho“, bukan teladan yang wajib didengar. Ini ibarat Subali yang sudah ditinggalkan oleh Wisnu, yang semula, sejak lama, ada di dalam dirinya.

Kita tahu, Subali ditinggalkan Wisnu berarti kehilangan kedewataan. Watak dewa pada makhluk biasa itu pendeknya tidak ada lagi. Kita juga tahu, kehilangan kedewataan itu tinggal ibarat “kayu growong kanggonan tekek“, ibarat pohon besar berlubang yang ditempati tokek. Ini kayu yang tak ada gunanya.

Sesudah 100 hari memerintah, Jokowi disorot mata publik, dengan pertanyaan, dengan keraguan, dengan kritik, dan bahkan dengan kemarahan dan rasa kecewa. Tapi, ada juga yang tetap berharap dengan sikap mendukung. Jangan risau Pak Presiden, mereka berhak berbuat begitu. Tapi, 100 hari itu belum apaapa.

Prestasi seseorang belum bisa ditentukan dalam masa sependek itu. Mungkin ada jawaban psikologis yang menyenangkan: jangan jadi Subali yang ditinggalkan Wisnu. Jangan menjadi “kayu growong dinggoni tekek “ tadi. Orang baik, bersih, dan bijaksana, yang sudah belajar bersikap tegas, niscaya tak khawatir menghadapi apa yang bisa dianggap “tim penilai” tadi. Silakan menilai, “ra popo“.

Lakukan saja. Jangan lupa, “ra popo “ itu seonggok kata yang memiliki kekuatan mantra sakti seperti sudah terbukti pada masa pemilu tempo hari. “Ra popo “ bukan sembarang kata. Dia punya pengaruh, dia punya wibawa. Tapi, saat ini, ketika keadaan terasa agak genting dan mencemaskan, kata sebagai sekadar kata tak cukup.

Suara rakyat harus didengar. Kalau ada menteri bilang: rakyat yang tak jelas jangan didengar, Pak Presiden boleh bilang: “ra popo “. Saya mendoakan, semoga “ra popo “ ini menjadi kekuatan “mantra sakti”.

Koran SINDO, Senin, 2 Februari 2015
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia,
untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000