Orientasi Ideologis Kaum Pergerakan

Oleh: Mohamad Sobary

Urusan pribadi. Jarang di antara mereka yang mewarnai pengalaman hidup dengan suatu sikap politik maupun ideologis yang dipersembahkan bagi kehidupan masyarakat, negara, dan wujud pengabdian lain yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan pribadinya.

Komitmen sosial mereka pun terbatas pada ungkapan-ungkapan verbal yang tak berjejak di bumi. Pengaruh gaya kepemimpinan Orde Baru terhadap mereka alangkah besarnya.

Mudah dipahami karena para tokoh sekarang ini lahir di zaman Orde Baru dan menjadi pemuda atau dewasa sebagi sarjana juga di zaman Orde Baru. Sejarah pergerakan kemerdekaan kita kaya akan tokoh besar, orang-orang pergerakan, yang hingga kini kita kenang dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak perlu kita sembunyikan.

Sebaliknya, kekaguman pada sikap dan ketulusan mereka harus dipupuk. Mereka itu kiblat budaya. Mereka suri teladan agung. Sebutan ini mungkin tidak berlebihan bila dibandingkan dengan gaya hidup, sikap, dan tingkah laku politik para tokoh kita hari ini yang setiap hari hanya menyuguhi kita tontonan monoton, membosankan, dan membikin perasaan agak muak karena hampir semua hanya berbicara tentang kepentingan pribadi.

Orang-orang yang berseliweran di media cetak, radio maupun televisi kita berbeda sekali dari mereka. Pengalaman hidup tokoh-tokoh hari ini rata-rata berkisar pada muda yang dipompa dengan semangat dan kesadaran ideologis kaum militer yang mengendalikan jalannya pembangunan.

Ormas-ormas pemuda merupakan wadah menjinakkan kaum muda dengan jejalan ideologi yang menggelembung seperti balon raksasa yang kosong dan tak menawarkan kebebasan berpikir kritis. Apalagi kemerdekaan memilih suatu warna ideologi lain yang tidak militeristik dan bebas dari orientasi serba-pembangunan yang sebenarnya tidak membangun apa-apa. Kaum muda, yang memiliki watak kritis dan siap memberontak, dilatih untuk tunduk, taat, dan berbakti pada suatu kiblat kekuasaan yang tak terbantah.

Mungkin benar, kaum muda tumbuh menjadi boneka yang orientasi ideologisnya bersifat membebek. Boleh dikatakan mereka itu hidup tanpa sikap. Mereka tak dilatih untuk belajar memahami arti penting perbedaan. Mereka bukan orang-orang yang memiliki karakter politik yang bersifat militan.

Sejak masih mahasiswa mereka sudah terlatih membungkuk dalam-dalam menghadapi penguasa. Organisasi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler mahasiswa juga menjadi sarana penundukan dan penjinakan yang penuh strategi untuk menawarkan cara hidup, cara berpikir dan berpolitik yang mengabdi. Jika kemudian tokoh-tokoh ini tumbuh dewasa dan memasuki dunia bisnis atau politik, mereka hanya akan menjadi penjaga sikap normatif yang kaku dan legalistik-formalistik tanpa jiwa, tanpa semangat yang bisa memberi pihak lain suatu perspektif kebebasan yang sehat.

Pemikiran Romo Mangun mengenai pilihan mendidik jiwa manusia merdeka tidak pernah ada. Dengan begitu mereka tidak pernah belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan di luar diri mereka sendiri. Tokoh politik, tokoh birokrasi di dalam pemerintahan, tokoh militer, tokoh polisi, tokoh bisnis, tokoh pendidikan atau kaum akademisi, tokoh pergerakan, aktivis LSM, juga para tokoh dunia rohani—para rohaniwan—apa bedanya jika mereka berbicara tentang kekuasaan?

Mengapa tiba-tiba semua pihak tergila-gila terhadap kekuasaan? Mengapa mereka juga sama dalam segi kemampuan melihat batas-batas kompetensi pribadi? Tiap kali bicara mengenai kekuasaan, mengapa semua pihak membelalak dan siap bertarung memperebutkan suatu jabatan tanpa bisa lagi menyadari bahwa mereka tidak mampu?

Di sini ukuran-ukuran etis tak berlaku. Orang mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain asal di sana lebih dekat dengan kekuasaan. Orang mudah melupakan orientasi ideologis, meninggalkan suatu kiblat ideologis yang dibelanya secara mati-matian untuk berganti kiblat ideologis lain demi sebuah kursi dalam suatu jabatan?

Patut menjadi catatan bahwa ini, kurang lebih, merupakan wajah politik kaum muda kita. Orang yang semula gigih membela suatu ideologi keagamaan, serbamoral, serbaetika, serbakeluhuran, dengan mudah berganti ideologi yang keras dan serbaduniawi. Tak perlu membuat kita heran bahwa dengan mudah sekali pula orang menerima tawaran dukungan politik dari suatu partai yang membikin banyak kalangan marah.

Di dalam hidupnya—hidup yang sejak dulu sudah terlatih membebek, mudah tunduk, mudah taat demi materi, jabatan, dan hal-hal duniawi lainnya—tak perlu ada suatu sikap. Baginya, tak punya sikap itu juga sikap. Dan tuduhan bahwa dia tak punya prinsip moral itu juga sudah merupakan prinsip moral tersendiri. Mudah baginya mengubah sikap, mengubah prinsip, karena perubahan itu akan menemukan sikap baru dan prinsip baru yang sudah disebut di atas: tanpa sikap tanpa prinsip.

Rohaniwan berjualan rohani pun kini menjadi biasa. Rohaniwan kaya punya banyak mobil mewah dan rumah-rumah mewah kini merupakan persoalan biasa. Sang rohaniwan pun bisa berdalil, dengan dalil-dalil kitab suci bahwa hal itu biasa. Ini pun representasi tokoh-tokoh muda kita. Boleh dikatakan bahwa mereka ini melanggar semua etika, melanggar khutbah-khutbah mereka dan mungkin juga menyobek perasaan mereka sendiri.

Tokoh muda dunia pergerakan, yang bersikap kritis dan seolah hendak merobohkan semua kekuasaan yang disaksikannya, dan mungkin dikagumi oleh sebagian kalangan, tiba-tiba mendadak berubah. Dia tidak tahan hidup dalam semangat pergerakan yang telah dilaluinya. Dia kemudian bergabung dengan partai politik yang memberinya kemakmuran.

Dulu semua partai politik dianggap nonsense, omong kosong, mandul, dan tak punya gereget perjuangan. Tapi kini dia lupa akan caci maki dan kutukan itu. Dia memasuki dunia kemapanan, hidup necis, dan makmur. Dan tak merasa risi. Apalagi berdoa.

Ini bagian dari kaum pergerakan, kaum muda yang dulu penuh optimistis menghadapi kerasnya pergerakan di bidang politik. Tapi dia termasuk kaum muda yang cepat patah. Ada sinisme terhadap kaum muda seperti itu sebagaimana diucapkan Joel Brainer dalam film koboi: The Magnificent Seven: The graves are full of young men who brave and optimist. Dan kita prihatin, terus menerus, tiap kali menyaksikan drama politik tentang idealisme yang selalu mati muda. Ini dimulai di zaman Orde Baru dan berkembang di kalangan militer, birokrat sipil, dan para loyalis terhadap rezim yang militeristik itu.

Di dunia pergerakan lain, di LSM, banyak caci maki karena sebagian dari mereka yang sangat kritis dan berani menghadapi risiko perjuangan, selalu bersikap terbuka dan mengkritik pemerintah tanpa tedeng aling-aling. Sinisme terhadap mereka masih terasa sekarang. Ada yang beranggapan bahwa LSM telah kehilangan peran karena banyak peran penting telah diambil oper partai politik.

Ini agak berlebihan. Partai politik mengambil hanya sebagian, terutama yang berhubungan dengan hal-hal penting dan sensitif, yang nilai politiknya tinggi. Di luar itu, sangat banyak persoalan yang menanti datangnya politisi untuk melakukan pembelaan, tetapi mereka diam membisu. Tak pernah ada suara, tak pernah ada tanda-tanda bakal datangnya orang partai. Kita sampai berpikir bahwa partai politik itu tidak ada.

Kita harus adil dalam menilai. Sampai saat ini LSM masih merupakan alternatif dari kekuatan pemerintah. LSM juga alternatif kekuatan partai politik. Dalam hal-hal yang besar, politis, dan sensitif secara global, siapa yang berani mengambil inisiatif untuk bersuara? Pemerintah? Tidak mungkin. Pemerintah terjerat banyak konvensi dan subasita politik global.

Partai politik? Tidak. Di parlemen pun mereka sunyi senyap. Kadang mereka hanya tahu persoalan dari media. Siapa yang berani bersuara? LSM. Tak diragukan lagi, lewat jaringan yang dikenal sebagai New Social Movement, mereka bisa bersikap jelas. Suatu isu lokal bisa diangkat ke tingkat global dan menjadi kepedulian bersama. Mereka waspada terhadap tiga musuh utama: global market, global capitalist, state, dan state policies.

Kaum pergerakan di LSM dengan begitu jelas memiliki ”musuh” utama di tingkat global maupun di tingkat lokal. Orientasi ideologis mereka? Mohon maaf, ini agak kurang jelas.

Tak sedikit tokoh yang bekerja di LSM bersikap sebagai pegawai. Dia bekerja dan merasa berhak digaji tiap akhir bulan.

Di sini aktivisme pergerakan tak terasa penting. Dia bekerja, bekerja, dan bekerja secara teknis, apa adanya, dan tak lebih dari sekadar mencari sandang pangan, mencari penghidupan seperti halnya serombongan semut yang setiap hari juga mencari penghidupan.

Aktivis di LSM bukan semut. Mereka orang terpelajar. Mungkin mereka bisa disebut concerned intellectuals, devoted intellectuals, atau kaum sekolahan yang harus memanggul peran profetik buat begitu banyak kegiatan pembebasan: membebaskan rakyat dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakadilan, dan dari berbagai jenis ketertindasan.

Ancaman global melalui bisnis ritel dalam dunia perkebunan, pertambangan, perbankan, rumah sakit, sekolah. Kita ditindas, kita digilas sampai tak berdaya. Tapi banyak aktivis LSM yang membisu. Peran profetik kita mengajari agar kita bertindak. Tidak bisa kita hanya omong atau hanya bertindak asal bertindak.

Kita diminta melakukan tindakan revolusioner yang mengubah dunia di sekitar kita. Kita mencari palagan tempur, the battle field, tempat mencucurkan keringat, keprihatinan, dan jerih payah dalam kerja mewujudkan komitmen sosial kita. Seperti inilah representasi ideologis kita. []

Koran SINDO, 29 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Kalah Jadi Abu Menang Jadi Gubernur

Oleh: Mohamad Sobary

PERIBAHASA ini aslinya ”kalah jadi abu, menang jadi arang”, gambaran dari sebuah kesia-siaan. Peribahasa ini dimaksudkan sebagai ajaran moral, yang intinya memberi kita suatu peringatan agar dalam hidup ini kita tak terjebak ke dalam kesia-siaan, apa pun bentuknya.

Banyak hal harus dihindari agar kita juga terhindar dari kesia-siaan. Orang biasa bertempur melawan orang hebat yang sudah teruji kehebatannya, hanya akan menghasilkan kesia-siaan.

Orang biasa itu menjadi sia-sia karena sebagai yang kalah dia menjadi abu: sesuatu yang dianggap tak berguna. Meskipun abu bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman, sepadankah kehidupan seseorang ditukar hanya dengan abu?

Orang-orang bijak zaman dulu memahami dengan baik arti kalah menang yang terkandung di dalam ungkapan simbolik peribahasa tadi. Ada yang kalah dan tersingkir biasa, seperti halnya orang yang kalah pada umumnya. Sebaliknya ada yang menang dan memperoleh kemenangan. Hadiah kemenangan itu bisa bermacam-macam.

Mungkin sebuah kerajaan, mungkin putri cantik jelita, mungkin hadiah berharga lainnya. Meskipun begitu, di dalam suatu konteks kehidupan tertentu, menang pun dianggap menjadi arang karena kemanusiaan secara utuh tak terbeli, dan tak pernah sepadan dengan harta benda berupa apa pun. Termasuk sebuah kerajaan besar seperti disebut di atas.

Kalah jadi abu, menang jadi arang merupakan kesia-siaan yang tak boleh terjadi. Mungkin kisah dalam novel Toha Mohtar, Pulang, yang pernah meraih penghargaan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN).

Digambarkan adanya sebuah pertarungan pedang di dalam sayembara yang diselenggarakan baginda raja. Dijelaskan di dalam novel itu bahwa hadiah dari baginda raja berupa sebuah kerajaan dan putri jelita, putri istana satu-satunya. Pemenang bakal menjadi pewaris tahta, menggantikan baginda raja dan memperistri sang putri jelita.

Sayembara itu menggemparkan dunia. Tapi ketika seorang pangeran dari negeri lain yang sangat ahli bermain pedang, dan belum pernah terkalahkan mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara tadi, dunia pun senyap.

Tak ada yang menyusul sebagi penantang sang pangeran. Tetapi sehari menjelang sayembara ditutup, tukang kuda istana mendaftarkan diri. Dan ini menjadi sebuah kegemparan tersendiri.

Tukang kuda? Apa urusan seorang tukang kuda dengan sayembara? Tahukah dia bahwa ilmu dan keterampilannya bermain pedang sama sekali tak sebanding dengan apa yang dimiliki sang pangeran?

Dia tahu. Dirinya bukan pemain pedang. Bahkan selama hidupnya belum pernah dia memegang pedang. Tukang kuda hanya tahu sabit untuk memotong rumput yang bakal dijadikan makanan kuda-kuda istana. Hanya itu.

Mengapa dia membabi buta untuk mendaftarkan diri juga? Tak seorang pun tahu bahwa dia sedang mempertahankan cintanya pada putri raja yang jelita tadi.

Sang putri pun telah jatuh cinta kepadanya. Cinta bertemu cinta, ini harus dikapitalisasi dengan baik. Si tukang kuda menunjukkan sebagai laki-laki, apa yang dikhawatirkan tentang kematian? Cintanya harus dibuktikan pada putri tadi bahwa bahkan kematian bisa dihadapinya dengan tenang demi cintanya.

Ringkasnya, di medan laga tukang kuda tewas. Ketika tiba hari penobatannya menjadi raja, hari gembira itu digemparkan oleh berita bahwa sang putri lenyap dari keputren. Di mana pun dicari, dia tak ditemukan. Tapi ketika seseorang menemukannya, keadaan sudah terlambat. Sang putri tewas bunuh diri di atas pusara kekasihnya, si tukang kuda tadi.

“Kalah jadi abu, menang jadi arang” mungkin di sini merupakan sebuah ajaran yang gagal karena tragedi si tukang kuda bukan gambaran dari kegetiran tragis yang terakhir dalam sejarah kehidupan manusia.

Tragedi demi tragedi masih bermunculan. Seolah setiap tragedi merupakan pengalaman baru yang khas, otentik dan baru terjadi untuk pertama kalinya sejak bumi terbentang dan langit memayunginya.

Mungkin karena memang begitukah watak manusia? Kata belajar dari sejarah di sini dianggap tak relevan. Apakah tiap sejarah kegetiran memiliki maknanya sendiri?

Kata orang, bahkan keledai tak mau jatuh untuk kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Tapi apa sebabnya manusia malah kelihatan senang untuk belajar mengulangi pengalaman yang sama. Apakah terjatuh secara getir dalam pengalaman kedua memiliki makna lain yang lebih dibutuhkan untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia dibanding pengalaman pertama?

Dan itukah pula sebabnya Siciphus, dalam tragedi Yunani, tak jemu-jemunya mendorong batu ke atas bukit, untuk dibiarkan meluncur lagi ke bawah, dan kemudian didorongnya lagi ke atas, terus-menerus, berulang-ulang tanpa henti, dan setiap saat dibiarkannya hasil kerjanya itu percuma? Tugas hidup Siciphus hanya mendorong batu itu ke atas, dan selesai?

Di dunia modern ini banyak jenis Siciphus, terutama di dunia politik, yang mengulang pengalaman tragis, seolah tak peduli “kalah jadi abu menang jadi arang”. Kalah dalam pencalonan bupati, maju dalam pencalonan bupati berikutnya. Ketika kalah lagi, kalah yang tak dihiraukan orang, dia maju dalam pencalonan wali kota.

Relasi kapitalisme dan demokrasi menghasilkan tokoh-tokoh yang hanya berfungsi seperti boneka yang bergerak karena dibiayai. Sebentar lagi kita akan menyaksikan fenomena seperti itu di dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Kita akan melihat yang kalah di mana-mana akan mungkin kalah lagi tapi tak peduli. Dan kita akan jadi saksi, yang menang jadi gubernur. []

Koran SINDO, 15 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Budayawan

Pesona Sebuah Jabatan

Oleh: Mohamad Sobary

DI dalam terminologi tradisional, kekuasaan itu disebut tahta. Penguasa, raja, yang bertahta tadi, duduk di kursi kekuasaan yang memiliki sebutan khusus: dampar kencana.

Mungkin artinya kursi yang dihiasi dengan emas. Ini sebuah kemewahan. Bisa juga disebut dampar kamukten, kurang lebih artinya kursi yang melambangkan hidup makmur dan berwibawa bagi yang mendudukinya. Di dalam percaturan politik modern konsep tahta masih sering digunakan dan masih tetap terasa relevansi kulturalnya. Jadi tidak ada masalah dalam penggunaannya.

Penguasa modern tak memiliki kursi seperti itu. Kursi dalam kekuasaan modern hanya disebut kursi begitu saja seolah tidak ada sama sekali bedanya dengan semua jenis kursi yang lain. Tapi, kursi itu diperebutkan dengan kompetisi yang mempertaruhkan kewibawaan politik, popularitas, dan—ini yang lebih penting— penguasaan ”know-how” di bidang tata pemerintahan.

Jika disebut secara lebih blak-blakan, konsep know how itu mungkin maksudnya kompetensi teknis. Kompetensi ini sejenis sikap, watak, dan keterampilan yang menggambarkan apa yang disebut profesionalisme. Kewibawaan politik dan popularitas tadi penting. Bahkan penting sekali. Tapi, keduanya tak pernah lebih penting dari profesionalisme.

Bisakah orang yang tak memiliki kewibawaan politik dan profesionalisme ikut turun ke gelanggang perebutan kursi kekuasaan? Atas landasan demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak atas suatu jenis kekuasaan, siapa pun boleh turut meriuh-rendahkan kompetisi itu. Siapa pun boleh turut berebut kekuasaan.

Tahta gubernuran DKI yang strategis itu mirip dengan tuak. Mungkin juga sejenis bir pletok, brem Bali, atau anggur yang lebih lembut dari tiga jenis minuman ”lokal” tersebut. Tapi, semuanya sama: masingmasing punya pesona dan memabukkan. Tahta gubernuran DKI telah menjatuhkan banyak korban sia-sia. Memang agak kasihan karena mereka betul-betul sia-sia. Tapi, itu mungkin semata karena salah mereka sendiri.

Calon yang tak memiliki kewibawaan politik dan tidak populer terkapar dan dilupakan orang. Orang yang merasa populer, sekadar populer, maju dalam pencalonan, tapi karena tak memiliki kompetensi teknis yang setara dengan profesionalisme tadi pun rontok. Media pun tak lagi tertarik untuk bicara mengenai kekuasaan dengan orang yang sudah rontok itu.

Tahta gubernuran DKI tampaknya memiliki pesona yang sangat memabukkan pula. Banyak orang mabuk untuk turut terjun ke kancah politik yang ”mematikan” ini. Orang biasa, yang tahu akan kapasitas pribadinya, maju dengan segenap kalkulasi yang terukur. Tapi, para pemabuk lain. Mereka turut ”menari” di atas gelanggang dengan matter tutup.

Tahta harus diraih. Sebagian, sekali lagi, tanpa modal yang memadai. Di zaman kemajuan yang ditandai oleh dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini kewibawaan politik bisa dibuat. Orang biasa bisa dibuat berpengaruh luas berkat teknologi komunikasi yang canggih. Kita bisa melakukan suatu rekayasa teknologi.

Kata rekayasa menggambarkan sebuah usaha mengubah apa yang tak layak menjadi layak, dan yang tak memenuhi standar menjadi memenuhi standar tersebut. Dengan begitu, jelas bahwa rekayasa itu sebuah kepalsuan yang diterima oleh khalayak sebagai kebenaran. Kecuali itu, di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini popularitas bisa diciptakan dengan berbagai watak manipulatif.

Orang biasa bisa diberi panggung, termasuk di televisi, agar dikenal publik. Di sana ia dilatih berbicara, tersenyum, dan mengangguk. Langgam bahasanya harus lembut atau dilembut-lembutkan. Bahwa ungkapan kebahasaannya kosong tanpa isi tak menjadi masalah. Yang penting tampak lembut, rapi, dan sopan. Dalam rekayasa itu unsur pengalaman diabaikan.

Padahal, kita tahu pengalaman itu penting agar seorang calon tidak tampil dengan bekal nol murni. Tapi, orang boleh juga nekat maju ke gelanggang pencalonan tanpa pengalaman apa pun. Jika ditelusuri, rentang pengalamannya yang pendek, intinya hanya menggambarkan kegagalan dan pengalaman buruk yang seharusnya dilupakan saja.

Tapi, karena ada pendukung yang juga mabuk, majulah calon tersebut dengan kenekatan yang sukar untuk kita pahami. Rupanya, mabuk ya mabuk. Mabuk tuak, bir, dan anggur itu namanya mabuk. Si pemabuk merasa bagaikan terayun-ayun antara bumi dan langit. Mabuk kekuasaan pun kurang lebih serupa. Di sini pun mabuk ya mabuk.

Tapi, mabuk kekuasaan lebih hebat lagi pengaruh kejiwaannya. Di sini si pemabuk membayangkan harta dan jenis ”ta” yang lain bagai sudah dalam genggaman. Segenap kemuliaan dunia wilainnya mungkin sudah membikin rasa mabuk itu menjadi begitu total. Ada bahkan yang sudah mulai mabuk kemenangan hanya karena perhitungan bahwa dirinya populer tadi.

Sesudah era reformasi ini kita, terutama sebagian besar pemburu kekuasaan, kelihatannya juga sedang mabuk. Banyak orang yang agak gelap mata, dan mudah berbuat nekat untuk mencalonkan diri dalam perebutan jabatan ini dan jabatan itu tanpa memiliki ukuran kepantasan. Orang yang ibaratnya bermodal nol dalam berbagai aspek kehidupannya, sekarang ini berani mencalonkan diri menjadi presiden, atau wakil presiden.

Di kalangan yang disebut artis hal ini merebak secara luas. Di zaman sesudah gubernur Sutiyoso dulu, ada diskusi-diskusi yang kelihatannya seperti sosialisasi calon-calon artis. Pertanyaan pertama yang diajukan moderator berbunyi: Bagaimana pendapat anda jika seorang artis mencalonkan diri? Tentu saja jawabnya boleh saja.

Di era reformasi, barang apa yang bisa berjalan boleh, bisa, menjadi calon ini, calon itu, semaunya. Tapi, kita tahu, urusan pokoknya bukan sekadar boleh mencalon atau tidak, melainkan adakah pencalonan itu pantas secara politik? Si calon harus didukung segenap kemampuan teknis, atau profesionalisme tadi, dan bukan hanya oleh popularitas kosong.

Calon populer, dan didukung pengalaman, kelihatannya sudah memenuhi syarat. Tapi, pengalaman yang bagaimana? Kalaudibalikpengalamanituhanya berisi kegagalan, dan rekam jejaknya hanya menunjukkan pengalaman buruk, dan ambisi besar, apa artinya pengalaman? Dierareformasi ini kita mencatat dua hal penting: kita kehilangan kemampuan untuk mengaca diri. Kita kurang mampu untuk merasa malu atas kekurangan diri kita.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini kita agak kurang terampil untuk bisa merasa malu memandang penampilan politik kita yang porakporanda. Kita menjadi pemburu kekuasaan tanpa menimbang adakah kita layak jika kita meraihnya. Kita terpesona pada jabatan dan kedudukan. Di lapis bawah atau menengah dalam masyarakat pun watak serupa itu muncul secara agak mencemaskan. Banyak orang yang tampaknya seperti merasa tak berarti kalau tak punya jabatan.

Maka, segala cara ditempuh agar kita menjabat. Menjadi pegawai di suatu kantor pemerintahan tidak cukup. Orang harus berusaha memperoleh jabatan. Orang yang sudah memiliki posisi baik di suatu kantor swasta merasa tidak cukup. Pesona jabatan yang begitu besar membuatnya harus turut berebut di bursa pemilihan.

Orang tak peduli apakah dirinya layak atau tidak, yang penting maju, maju dan maju dalam perebutan jabatan tadi. Kita terpesona. Kita mabuk melihat jabatan. Akhirnya, kita hanya mencatat sejarah diri kita sebagai calon dan calon sepanjang karier kepegawaian. Kita hanya menjadi calon selamanya. Calon yang terpesona, tapi tak pernah meraih apa pun. []

Koran SINDO, 08 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Politik dalam Bahasa

Oleh: Mohamad Sobary

Dalam berbahasa sehari-hari, sesuatu yang bisa disebut ‘biasa’, terdapat unsur politik yang jelas. Struktur bahasa bisa ditentukan oleh apa yang disebut politik tadi. Tanpa lebih dahulu mendefinisikan makna politik yang kompleks dan boleh jadi berbelit-belit, kita bisa langsung menunjukkan contoh politik dalam struktur dan makna bahasa kita. Di sini bahasa lisan maupun tulisan tidak memerlukan pembedaan. Lisan maupun tulisan sama-sama ungkapan bahasa yang tak terbebas dari politik tadi.

Relasi antara bawahan dan atasan di dalam lingkungan birokrasi, swasta maupun pemerintah, merupakan bentuk relasi politik. Di dalamnya kekuasaan terpancar dengan jelas melalui struktur atasan maupun bawahan tadi. Relasi politik seperti ini terpancar pula di dalam cara kita berbahasa.

Misalnya bisa kita lihat dalam hubungan atasan bawahan dalam birokrasi. Kekuasaan, biarpun kecil, selalu dikapitalisasi di dalam birokrasi. Seorang kepala seksi, yang rendah dan sempit wilayah kekuasaannya, tak mudah bermurah hati begitu saja tanpa membuat ruwet bawahan, semata untuk menunjukkan setidaknya secara simbolis bahwa dia berkuasa. Makin panjang deretan staf yang antre dengan merengek agar permohonannya dikabulkan makin berbahagialah sang kepala seksi karena jelas terbukti ada begitu banyak orang yang merunduk-runduk memohon belas kasihannya.

Ketua koperasi kantor mungkin bisa menjadi contoh. Juga bagian keuangan. Di sini bukan hanya direktur keuangan yang agak tinggi statusnya, melainkan kasir yang rendahan pun gemar mengapitalisasi kekuasaannya untuk pamer: akulah yang berkuasa. Kalau bawahan agak mendesak, meskipun dengan bahasa seorang pemohon yang cemas dan sopan, bisa saja kepala seksi berkata: yang berkuasa di sini kau apa aku?

***

Inilah politik dalam ‘kandungan’ bahasa kita sehari-hari. Sepandai apa pun orang menyembunyikannya, politik itu tak akan pernah tersembunyi secara sempurna. Makna simbolik di balik bahasa itu sangat jelas menggambarkan politik kebahasaan kita.

Di dalam suatu alinea teks sejarah, artinya dalam bahasa, cerminan politik di dalamnya mudah kita temukan biarpun kata politik tak terdapat di dalam teks tersebut. “Baginda Raja akhirnya memutuskan memanggil pemuda pemberontak itu untuk meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi lagi tindakannya. Tetapi sang pemuda menolak kedua-duanya. Dia tak mau menghadap, dan dengan sendirinya tak pernah meminta maaf. Dia mengatakan: Aku tak bersalah. Mengapa harus meminta maaf.”

Kita mengenal ada bahasa pemerintah, yang ungkapannya menunjukkan kekuasaan politiknya. Di dalamnya ada pula bahasa penjilat, yang langgam berbahasanya merunduk-runduk, selalu membenarkan atasan. Semua kata, ucapan-ucapan dan keputusan tak pernah salah. Apa saja yang keluar dari atasan serba sudah benar. Maka untuk mengejek sikap si penjilat itu, lalu muncul bahasa resistensi: “Bahkan sebelum atasan berkata, si penjilat sudah membungkuk dalam-dalam sambil berkata: bapak benar.”

Penjilat ada di pemerintahan, di swasta, di dunia politik maupun di dunia bisnis. Bahkan ada pula di dalam birokrasi lembaga-lembaga rohani. Di dalam politik bahasa sehari-hari yang kompleks tadi, ada yang disebut bahasa perlawanan. Ini bisa disebut bahasa alternatif yang tak menyukai kekuasaan otoriter, maupun watak serba penuh penjilatan tadi. Semangat dan gaya ungkapannya menuntut, mendobrak, melawan segenap kecenderungan bahasa dan tingkah laku yang anti watak egaliter.

Perlawanan bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Ada pihak yang lugas, terus terang, terbuka, dan blak-blakan. Ada bahkan yang segenap artikulasi kebahasaannya cenderung kasar, dengan makian yang tak terkontrol. Di sini perlawanan menjadi sejenis kebencian pribadi. Tapi ini semua merupakan ungkapan jujur seorang warga negara kepada pemimpinnya.

***

Di radio, di televisi, di seminar-seminar atau di berbagai forum pertemuan terbuka, banyak kita jumpai politik bahasa yang menggambarkan keterbukaan dan sikap terus terang seperti itu. Dalam arti tertentu, politik bahasa diungkapkan bukan hanya dengan cara kurang sopan, tetapi juga merupakan ungkapan kebencian pribadi tadi.

Di media elektronik maupun di dalam media cetak, dan dalam berbagai modus komunikasi sosial, ada kemalasan dan kedangkalan berbahasa. Wartawan yang menelepon untuk meminta waktu melakukan wawancara, dengan mudahnya berkata: terkait isu politik mutakhir bagaimana bapak melihatnya? Terkait. Belum mengatakan apa pun sudah mulai “terkait” yang membosankan itu.

Mengapa tak mengatakan: dalam hubungan dengan, atau ada hubungannya dengan, atau ada kaitannya dengan… bagaimana penilaian anda? Terkait adalah cermin kemalasan berpikir dan berbahasa. Bahkan bisa jadi ini cermin kedangkalan pemikiran kita karena kita sudah puas dengan terkait, yang tak selalu mencerminkan makna yang dikehendaki. Tetapi semua orang media, bahkan orang birokrasi maupun akademisi secara beramai-ramai menggunakan kata itu tanpa proses koreksi yang cermat untuk mengungkapkan artikulasi kebahasaan yang juga cermat.

Sebelumnya, dan saat ini masih berlangsung, ada kata ‘suci’ yang digunakan secara semena-mena oleh banyak kalangan, terutama media elektronik. Mulanya kata itu dipakai di kalangan orang politik: Ya tentunya sebagai orang partai saya…Tentunya? Kata ini mencakup makna tentu saja, dengan sendirinya, sudah barang tentu, tak diragukan lagi. Banyak makna lebih bagus, lebih akurat, lebih mencerminkan keadaan, yang harus digunakan dengan cermat, api hanya ‘tentunya’ yang dipakai dengan cara malas dan dangkal.

Di media elektronik, di kalangan presenter muda, bahkan diubah menjadi pastinya, yang tak menggambarkan kepastian apa pun selain sekali lagi, kemalasan berpikir dan kedangkalan cara berbahasa. Sayang, orang media tak bisa dikoreksi. Kecenderungan mau mencari mudahnya, dengan cara serampangan seperti ini tidak memperkaya bahasa. Hanya satu yang mereka dicapai: mendangkalkan dan membikin kita dungu.

Orang media sebagai kelompok strategis memang bukan penjaga taman kata-kata, tetapi mereka, dengan kemalasan tadi, bisa memengaruhi kelompok yang sangat luas di dalam masyarakat. Haruskah kita berkata: berbahasalah dengan baik? Atas dasar apa kita berbuat begitu.

Ada lagi politik bahasa yang bersikap menutup mata, tanpa berpikir mengenai lawan bicara. Ini datang dari dunia bisnis, yang seharusnya berbicara manis, diplomatis dan ‘tepat’ karena budi bahasa mereka merupakan iklan dan usaha menarik simpati masyarakat. Ini datang dari Telkomsel. Kita menelepon seseorang yang kita kenal dengan baik nomor HP-nya, tapi dia menjawab: nomor yang kamu tuju salah.

Sangat sembarangan mengatakan salah terhadap nomor yang kita tahu tidak salah. Kalau ini rekaman, ini harus diubah. Cari kata lain yang tak menggambarkan kebohongan. Kita tahu nomor yang kita putar tidak salah, mengapa dikatakan salah? Malas berpikir tepat dan akurat? Orang teknologi komunikasi kok membiarkan komunikasinya salah?

Lebih menjengkelkan lagi ini: Nomor yang kamu tuju tidak menjawab. Kamu? Apa dikira yang menelepon hanya anak muda yang sebaya dengan orang Telkomsel atau Telkom pada umumnya? Dikamu-kamukan dalam suasana sedang ruwet karena yang ditelepon tak menjawab, kita kecewa, dan jengkel. Dunia bisnis kok sembarangan dalam berkomunikasi.

Kita yang tahu bahasa yang kita telepon tak menjawab. Tahu persis, Tapi mengapa dengan agak ‘pekok’ dia memberi tahu: Nomor yang kamu tuju tidak mau menjawab. Komunikasi bisnis macam apa ini? Politik bahasa apa pula yang dipakai orang di dunia bisnis ini? Mengapa tak ada koreksi internal?

Politik berbahasa kita sehari-hari terasa genit, dan sok akrab, tapi ini bukan politik bahasa yang baik. Apalagi dalam dunia bisnis. []

Koran SINDO, 1 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Budayawan

Sri Warso Melukis Keresahan Zaman

Oleh: Mohamad Sobary

Inspirasi yang hadir dan mungkin mendesak-desak–jiwa Sri Warso beberapa tahun terakhir ini berhubungan dengan fenomena alam yang disebutnya rampogan. Dalam kesadaran kosmologis orang Jawa, rampogan sering dipahami sebagai gejala luar: sebuah peristiwa. Mungkin rampogan diidentikkan dengan ”huru-hara”, suatu kekacauan dalam tata kehidupan yang mengerikan, dan karena itu kita hindari.

Tapi, pelukis yang sensitif membaca gelagat alam dengan tajam ini memiliki penjelasan yang lebih dalam, lebih komprehensif. Dia menyebutkan bahwa rampogan merupakan fenomena alam raya, yang muncul ketika kehidupan suatu makhluk terganggu, terancam, dirongrong, dan ada serangan yang mengguncang harmoni jagat raya ini. Tapi, Sri Warso– saya memanggilnya Mas Sri– juga mengatakan bahwa rampogan bisa pula muncul karena suatu peristiwa sosial-budaya yang bisa merusak keseimbangan hidup. Dan, kita hidup dalam suatu zaman yang serba resah.

Dengan penalaran seperti itu, kita bisa pula menyebut rampogan sebagai sebuah ”goro-goro”: udan barat salah mangsa, deres awor lesus pinda pinusus, gunung jugrug, tirtaning samodra mengambak-ambak yayah ngelem daratan… hujan beserta badai yang terjadi bukan pada musimnya, deras bagai angin topan, gunung-gunung longsor, air laut bergejolak bagai hendak menelan daratan. Kahyangan para dewa pun terguncang.

Kawah candradimuka mendidih dengan panas melebihi ukuran biasanya. Para bidadari kelabakan lari ke sana ke mari setengah telanjang karena panas tadi. Tapi, sang Hyang Wenang, dewanya para dewa, segera mengamankan kembali keadaan.

Dalam perspektif ini rampogan lebih mengerikan daripada sekadar sebuah huru-hara seperti ketika Jakarta dibuat menjadi lautan api pada Mei yang mengawali munculnya zaman baru: reformasi yang masih tetap membuat kita resah. Gejolak ini pula yang memberi Mas Sri suatu rangsangan kreatif. Dia merenung. Mengendapkan dengan proses hening yang diam. Menerjemahkan, dan kemudian mengolah rangsangan–bisa disebut pula inspirasi– tadi menjadi seonggok kreasi. Ini hasil daya cipta.

Inilah rampogan itu. Tapi, apa wujud rampogan ? Daya cipta Mas Sri atas makna rampogan rupanya tak pernah tunggal. Banyak variasi bisa diwujudkannya. Dan, yang banyak itu tak berarti representasi gagasan yang menghuni dunia dalamnya sudah selesai sebagaimana kita saksikan dalam karya-karyanya.

Zaman yang resah telah membuatnya turut resah secara intens. Resahnya seniman menghasilkan karya edipeni, bisa juga adiluhung. Dan, puaskah dia? Jika seniman itu Mas Sri, jawabnya belum–dunia dalamnya–ceruk yang mungkin gelap dan tak teraba oleh kemampuan imajinasi kita itu agaknya menyimpan banyak keresahan. Ketika zaman makin resah, dia ikut resah. Dan, melahirkan karya, yang mungkin bisa disebut ”terjemahan” keresahan zaman tadi.

Di sini Mas Sri menjadikan dirinya ”kamera” zaman. Boleh jadi pula dia mewakili kita yang tak begitu tahu apa arti keresahan kita. Dan, Mas Sri menjelaskan: keresahanmu itu rampogan. Dan, keresahan sesudahnya? Juga rampogan. Tiap keresahan zaman melahirkan rampogan.

Ini mungkin proses dialektis yang bergolak di dalam jiwanya. Dan, mungkin tak berlebihan bila koreografer Sardono Kusumo–menurut penuturan Mas Sri sendiri–pernah mengatakan: kau ini pandai menafsirkan realitas dan mengekspresikannya ke dalam lukisanmu.

Seniman mengejek seniman lain mungkin biasa. Tapi, ketika seniman memuji seniman lain, kita bisa menerka, mungkin dia terpesona, mungkin aspirasinya terwakili, mungkin dia sendiri merasakan keresahan yang sama dan belum mengungkapkannya ke dalam suatu karya. Sekali lagi, seniman mengejek seniman lain itu biasa, tapi seniman memuji seniman lain mungkin istimewa.

Pujian macam itu boleh jadi keluar dari ceruk yang dalam tadi. Dan, untuk sesama seniman yang sudah memahami apa arti sebuah karya seni, ini bisa dicatat sebagai pujian yang diberikan karena yang dipuji memang layak menerimanya.

Di Bentara Budaya dua minggu lalu itu saya menatap salah satu rampogan Mas Sri seperti terpaku di bumi: diam, tak bergerak, tak bersuara. Apakah ini namanya? Mungkin pesona. Gerhana bulan. Anjing, mungkin serigala, begitu liar memandang bulan yang kelam. Kita tahu hewan itu tampak begitu liar. Dia tampaknya kegelisahan. Mungkin berahi. Ular ”njengek”, mengangkat kepala ke atas, bukan hanya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi, mungkin hewan melata itu merasa terancam. Gajah menengadah, seperti sedang marah.

Alam kelihatannya sedang tidak ramah. Tampak sepotong wajah seorang laki-laki membara, matanya membelalak. Di bagian lain, tampak sesosok tubuh perempuan telanjang seperti terserang berahi dadakan. Bagi alam, hewan, serigala, dan perempuan tadi, manusia, sama belaka. Pada saat yang sama, mereka berahi oleh rangsangan yang sama, tapi mungkin tak mereka pahami.

Mereka boleh jadi berahi karena ”goro-goro” yang mengguncang, mengancam, dan membikin begitu banyak makhluk kalang kabut. Mungkin baik dicatat di sini bahwa yang dikatakan Mas Sri tentang rampogan yang bisa juga muncul atas suatu peristiwa sosial-budaya tadi, kelihatannya tak begitu tepat. Peristiwa sosial-budaya itu biasanya lunak. Suatu fenomena yang disebut ”gejolak sosial” itu bukan peristiwa sosial, tetapi lebih merupakan peristiwa politik. Dengan begitu rampogan muncul karena suatu ketegangan politik dan gejolak politik yang membara.

Jika gejolak itu tampil dalam wajah demonstrasi, sekarang sudah lazim muncul demonstrasi tandingan. Benturan rampogan putih dengan rampogan hitam terjadi. Kekerasan berbenturan dengan kekerasan. Dan, dalam rampogan hitam, para bandit sosial dan segenap ”bajingan” nyaru, seolah dirinya bagian dari kerumunan tadi. Mereka nyatu dalam barisan, tapi tak nyatu dalam jiwa. Itu sebabnya sebuah rampogan hitam muncul.

Rampogan memang lahir dari kekerasan politik dan segenap keserakahan serta watak ambisius orang-orang yang lihai mengendalikan kekuatan massa untuk dibenturkan. Dalam dunia modern yang materialistik ini, rampogan putih tak bisa sepenuhnya dianggap berjiwa putih. Tapi, rampogan hitam, biarlah kita sebut hitam. Di sini ibaratnya golongan hitam bertarung dengan golongan putih yang memang tak mungkin disatukan.

Rampogan yang memesona Mas Sri, dan membuatnya tekun melukiskannya, jelas kiranya lahir dari kanvas besar tatanan politik yang resah dan menebarkan keresahan zaman yang berkepanjangan. Di dalam dunia seni lukis, Mas Sri masternya. Di dalam sejarah sosial, yang penuh gejolak, dan diwarnai perbanditan sosial dan tampilnya para jagoan dan para bajingan, ini wilayah ”kekuasaan”; sejarawan Sartono Kartodirdjo yang masyhur itu. Sejarawan itu memelopori lahirnya aliran baru yang disebut sejarah sosial yang ditandai dengan zaman yang penuh keresahan itu. Mas Sri melukis keresahan zaman itu dalam kanvas lukisannya, dan mengabadikannya di sana. []

Koran SINDO, 24 September 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

Menciptakan Para Empu Kehidupan

Oleh: Mohamad Sobary

SUATU diskusi terbatas, diprakarsai Prof Malik Fajar MA, salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Diskusi diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggal 11 Agustus 2016. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Surakarta yang juga mantan menteri agama dan menteri pendidikan nasional ini bermaksud memberikan masukan kepada presiden tentang pendidikan agama dan keagamaan di dalam konteks pendidikan nasional.

Prof Malik Fajar–saya menyebut beliau Mas Malik–menaruh perhatian besar terhadap perkara pendidikan agama, terutama yang langsung menjadi bagian dari pendidikan nasional kita. Banyak soal yang menyangkut pendidikan agama yang harus ditata kembali sebaik-baiknya. Pendidikan kita berbasis agama dan kebudayaan untuk mewarnai dan memberi bobot moral dan kebudayaan.

Dengan begitu pendidikan tak sekadar membuat anak dididik menjadi manusia yang pandai belaka. Unsur moral dan kebudayaan dianggap sebagai kekuatan yang memberi landasan dan melengkapi kepandaian tersebut. Mas Malik menghubungkan pendidikan dengan gagasan Bung Karno mengenai nation building dan character building itu. Di sinilah peran agama dan kebudayaan membantu pembentukan watak bangsa tersebut.

Diskusi itu merujuk pada tujuan pendidikan nasional kita yang dituangkan ke dalam 8 unsur penting: (1) membentuk manusia beriman dan bertakwa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini menjadi titik tolak berpikir para pembicara. Sebagian menyinggung sedikit. Sebagian yang lain langsung memberi masukan baru untuk melengkapi delapan unsur tadi.

Lima pembicara pagi itu terdiri atas Prof Dr Bambang Setiaji, rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof Dr Komaruddin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kemendikbud, Dr Fatah A Santosa, M Ag, Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Surakarta dan saya.

Di dalam esai ringkas ini tak mungkin saya mengomentari kontribusi yang diberikan oleh para pembicara lain, kecuali satu: ada suara-suara yang mengusulkan pendidikan agama untuk dijadikan mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional kita. Usul ini bisa menimbulkan persoalan ruwet, terutama jika ujian agama hanya menguji dimensi kognitif para murid dan mengabaikan sisi moral dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Mungkin patut menjadi perhatian pemerintah bahwa sekarang ini agama telah direduksi menjadi pasal-pasal hukum atau fikih belaka. Dengan semangat reduksionis ini anak didik dijejali hukum untuk apa yang disebut menegakkan syariah, tapi juga untuk dengan mudah menakut-nakuti pihak lain. Agama, yang memberi cerminan moral, etika, sejarah, tradisi intelektual, arsitektur, dan kebudayaan tak boleh direduksi hanya menjadi pasal-pasal perintah dan larangan, halal dan haram, dan sejenisnya. Agama itu sosok peradaban besar yang mengagumkan.

Dalam diskusi tersebut saya menyumbangkan pikiran secara lisan, tanpa makalah tertulis. Tapi saya memberi judul “Kesalehan Sosial dan Kearifan Bangsa” di dalam uraian yang saya sampaikan. Saya menyoroti delapan tujuan pendidikan nasional kita itu dengan kritik bahwa tujuan tersebut dicapai melalui pengajaran yang lebih ditekankan pada dimensi kognitif, untuk membuat anak didik menjadi pandai. Semata-mata pandai.

Memang ada sedikit unsur afektif yang disentuh. Tapi dimensi evaluatif, yang secara dialektif ‘mempertemukan’ nilai-nilai ideal dengan realitas keseharian kita sehingga terbentuklah etos (bukan hanya etos kerja) yang memberi ciri identitas pribadi kita. Di sana disiplin, kerja keras, gigih, teguh maupun jujur dalam perjuangan hidup terwujud. Perlu ditekankan di sini bahwa etos bukan cermin kepandaian semata, tetapi sekali lagi, di dalam etos itu juga tecermin watak atau karakter yang memberi ciri kepribadian kita.

Tekanan pada dimensi kognitif di dalam pendidikan kita agak jelas bisa kita lihat di dalam dunia akademik, hanya menghasilkan kaum penghafal. Agak mirip burung beo. Jika tekanan diberikan pada dimensi evaluatif, dunia akademik akan melahirkan para penemu yang gigih dan kreatif bekerja di lapangan maupun di dalam laboratorium eksperimen ilmiah. Betapa mencolok beda antara kaum penghafal dan para penemu.

Kaum penghafal memang menemukan ilmu, tetapi sifatnya bukanlah ilmu yang amaliah, dan tak bisa memproduksi amal ilmiah. Ilmu amaliah, dan amal ilmiah hanya bisa dicapai oleh atau melalui pendekatan yang menekankan dimensi evaluatif tadi.

Kaum penghafal tadi mungkin pula bisa menjadi orang-orang saleh secara ritualistik berkat pendidikan agama tadi. Para penemu yang gigih dan kreatif dalam kerja keras mereka di lapangan maupun di laboratorium bukan hanya mampu menjadi orang saleh secara agamais dan ritualistis. Tapi, selebihnya, mereka mencerminkan kesalehan sosial dan menjadikan diri mereka bermanfaat lebih besar bagi orang lain dan bagi dunia di sekitarnya.

Inilah gambaran kesalehan sosial yang saya bayangkan sebagai produk pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional kita, yaitu agama yang bukan hanya bicara pasal-pasal hukum tentang salah-benar, halal-haram dan sejenisnya.

Tujuan pendidikan nasional kita sangat kentara, hanya ditekankan pada pribadi anak didik untuk memiliki delapan sifat yang disebut di atas. Dengan kata lain, di sini jelas bahwa tujuan pendidikan berhenti pada pribadi. Saya kira ini wajib dibenahi sejak dalam perencanaan. Tujuan pendidikan itu harus diarahkan pada kepentingan yang lebih besar: membentuk sikap, watak atau karakter bangsa kita.

Ketika Bung Karno dengan penuh semangat berbicara mengenai nation building dan character building diskursus politik itu berdiri sendiri sebagai cita-cita ideal beliau. Tidak pernah terdengar adanya tokoh dunia pendidikan yang menangkap semangat Bung Karno tadi dan menempatkannya di dalam sistem pendidikan nasional kita. Semangat Bung Karno didengar dan diikuti dengan pujaan, tetapi mirip seperti kita memuja burung di angkasa, tanpa kesadaran menyediakan kurungan bagi burung pujaan itu. Seharusnya, nation building dan character building” itu ditempatkan di dalam wadah, yang disebut ‘kurungan’ tadi, yaitu sistem pendidikan nasional kita.

Orang-orang saleh secara sosial tadi, yaitu para penemu di dalam dunia ilmu pengetahuan, bergulat dengan gigih, tanpa mengenal lelah meskipun gaji mereka kecil. Ini bagi mereka yang menjadi pegawai negeri. Gaji kecil tak menjadi penghalang. Tapi pemerintah yang manusiawi dan sungguh mendambakan terbentuknya kebudayaan bangsa yang gigih, kreatif, kerja keras, tanpa mengenal lelah. Jika ciri identitas pribadi ini menjadi ciri bangsa, betapa hebat kita.

Maka marilah kita ubah. Tujuan pendidikan tidak berhenti hanya pada tingkat pribadi, melainkan juga pada pembentukan sikap dan watak bangsa sebagaimana disebut di atas. Orang-orang saleh secara sosial, yaitu para ilmuwan yang membangun sikap keilmuan yang amaliah dan menjadikan amal mereka sebagai amalan ilmiah, perlahan-lahan akan sampai pada suatu tahap dalam kehidupan mereka untuk memasuki suatu wilayah keilmuan di mana tumpuan hidup dalam perjuangan mereka bukan berkutat pada teori lagi, melainkan pada tingkat filsafat yang lebih tinggi.

Pergeseran dari tahap atau “makom” teori ke filsafat ini memiliki nama yang di dalam dunia kaum sufi disebut makrifat. Mereka kaum makrifat di dalam ilmu-ilmu duniawi. Kaum makrifat ini memiliki kompetensi lain yang kita sebut kearifan. Mereka orang-orang arif. Penemu saleh secara sosial, makrifat, dan arif. Merekalah yang membangun kearifan bangsa. Orang-orang seperti itu di sini disebut para empu kehidupan. Intinya mereka orang-orang terpilih. []

Koran SINDO, 13 Agustus 2016
Mohamad Sobary | Budayawan

Kerinduan Kita Kepada Pancasila

Oleh: Mohamad Sobary

Otomatis sesudah Orde Baru lenyap, Hari Kesaktian Pancasila tak lagi diperingati. Hampir tidak ada orang yang tahu apa sebabnya. Dan tidak ada pula yang bertanya mengapa peringatan itu tak diadakan lagi.

Pancasila tidak dilupakan. Tapi Hari Kesaktian Pancasila mungkin saja begitu. Mungkin tak sedikit orang yang memang tak peduli sejak awal pada gagasan Pancasila sakti. Hormat kita pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang disebut sumber dari segala sumber hukum, tak usah dipertanyakan kembali.

Pandangan dan sikap kita, maupun tanggung jawab dan segenap risikonya pada Pancasila sudah matang. Dan, kita tahu barang yang sudah matang tak mungkin dimentahkan lagi. Tidak ada suatu golongan yang boleh merasa lebih Pancasila daripada golongan lain.

Suatu golongan yang sangat Pancasilais, yang rela berkorban untuk membelanya, pasti golongan macam itu tidak sendirian. Golongan lain tak kurang-kurangnya yang memiliki sikap seperti itu. Mungkin inilah kesepakatan kita yang sudah matang itu. Tapi bila ada sikap dan pandangan yang berbeda mengenai Pancasila sakti, ini agak lain.

Perbedaan di sini bukan perbedaan yang menyangkut dasar negara, bukan pula perbedaan mengenai ‘way of life’ bangsa kita. Pada mulanya mungkin karena sebutan ideologis tentang Pancasila sakti, sesudah apa yang disebut kudeta PKI 30 September 1965 gagal.

Dengan kata lain, kudeta itu gagal menurut sebagian orang karena Pancasila itu memang sakti. Banyak kekuatan politik yang tak sejalan dengan pemikiran tersebut. Tapi janganlah orang yang tak sejalan dengan pandangan itu lalu dianggap anti Pancasila. Ini persoalan yang lain sama sekali.

Agak kelihatan fanatik terhadap Pancasila boleh, tidak dilarang dan tidak berdosa. Tapi fanatisme itu tak boleh berlebihan. Banyak orang yang sangat fanatik pada agama, dan sebentar-sebentar menuduh orang lain menghina agamanya, meskipun dia sendiri tak pernah menunjukkan kehangatan sikap pada agamanya.

Orang bisa saja menjadi sangat fanatik pada agamanya meskipun dia sendiri sebenarnya tak pernah beribadah menurut kaidah-kaidah agama tersebut. Dalam hubungannya dengan Pancasila pun begitu. Tak kurang banyaknya orang yang fanatik terhadap Pancasila, tetapi dalam sepak terjangnya sehari-hari yang bersangkutan melecehkan dan menginjakinjak Pancasila.

Suatu rezim pemerintahan bisa saja merebut Pancasila seolah- olah ideologi negara itu miliknya sendiri. Suatu rezim pemerintahan bisa juga melakukan hegemoni terhadap Pancasila hanya untuk sekadar mengesankan bahwa rezim itu yang paling Pancasilais.

Tapi hegemoni seperti itu tidak pernah bicara secara tulus mengenai hakikat Pancasila dan cara-cara yang transparan dan jujur untuk mengamalkannya di dalam kehidupan warga negara. Ini agak berbahaya. Ada kesenjangan ideologis yang agak parah.

Kita dihadapkan pada suatu kenyataan getir dalam kehidupan politik yang begitu gencar bicara Pancasila, bahkan Pancasila itu disebut sakti tanpa tandingan. Jadi dengan kata lain, Pancasila sudah luar biasa. Tapi mengapa yang sudah luar biasa itu masih juga ditatarkan dan dijejalkan ke dalam pemikiran rakyat dengan dana yang tak terhitung banyaknya?

Sebenarnya, sikap yang lebih realistis, dan rasional, Pancasila ya Pancasila: dasar negara, pandangan hidup, dan sumber hukum yang ‘shahih’ dan tak tergoyahkan. Ini sudah cukup secukup-cukupnya. Kita tak perlu melebih-lebihkannya karena tindakan itu tidak akan memiliki arti apapun selain bahwa berlebihan itu merusak.

Tidakkah itu berlebihan bila tiap sebentar kita bicara Pancasila? Tiap ganti acara pidato resmi, kita menampilkan Pancasila, Pancasila, dan Pancasila. Kapasitas alamiah kita tak mampu menerimanya. Pencernaan kita tak mampu mencernanya. Kebutuhan politik kita tak mengehendakinya sebanyak itu. Secara alamiah maupun secara politik, daya tampung kita tak mampu memuatnya.

Lalu kita muntah tanpa sengaja. Dan segalanya lalu jadi tumpah di mana-mana. Juga di jalan raya. Dan anehkah bila sesudah Orde Baru itu tak tampak lagi, kita diam dan mungkin sejenak merasa bersyukur karena sekarang tak ada yang menjejalkan Pancasila pada kita? Kita diam, tak menyebutnya, tak berarti kita lupa.

Pidato demi pidato tak lagi menyertakan Pancasila, tak berarti kita tak menyukai lagi Pancasila. Kita tak lagi kelewat ‘nyinyir’ menyebutnya dalam tiap pidato dan rapat-rapat, mungkin secara alamiah hanya karena kita ingin istirahat sejenak untuk menjauhkan diri dari ingatan traumatik di masa lalu.

Pancasila diluhurkan dalam kata-kata, tapi Pancasila dicekik dalam tindakan politik seharihari. Siapa tak setuju? Dor. Siapa memiliki pendapat lain, disebut membangkang, dan tiap pembangkang: Dor, dor, dor. Atau dibikin hilang dalam gelap malam yang senyap.

Sila kemanusiaan diluhurkan dalam teks di atas kertas, tapi kemanusiaan dan manusia nyata, tiap saat dibikin lenyap. Inilah Pancasila di zaman itu. Lalu apa kelewat besar dosa kita bila kita berusaha hanya sekadar untuk bebas dari trauma seperti itu? Lalu tiba-tiba saja muncul berbagai kalangan yang merasa sunyi sepi, hingga hidupnya bagaikan tak lagi berarti karena tak lagi mendengar Pancasila.

Rupanya kita rindu pada Pancasila. Kita rindu. Kita rindu. Lalu ada yang dengan romantik mengusulkan begini dan begitu, agar Pancasila menjadi ini dan itu, dan janganlah kita dijauhkan dari padanya. Kita ini sudah rindu. Sangat rindu. Kita terima saja fenomena itu sebagai barang baik bagi kita.

Tapi apakah kemudian yang terjadi? Di suatu acara siaran media elektronik, televisi maupun radio, kita dengar suara anak-anak: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, …, Tiga, …..dan seterusnya. Kerinduan kita terobati oleh suara itu? Jadi kita hanya rindu secara verbalistis, yang penting mendengar Pancasila sudah tenteram? Apa bedanya dengan Pancasila di zaman Orde Baru?

Pancasila di zaman itu juga Pancasila verbalistis, ‘nyinyir’ dalam kata-kata tapi sunyi dalam hakikatnya yang nyata. Kerinduan kita pada Pancasila tak usah dijawab dengan kata-kata. Kalau kita sekarang rindu pada Pancasila, maknanya kita rindu pada tegaknya kedaulatan manusia untuk mencintai Tuhannya, dengan kebebasan yang tak usah dikontrol pihak lain yang tak memiliki hak mengontrolnya.

Biarkan masyarakat yang demokratis dan dewasa, menjawabnya. Kita rindu pada Pancasila berarti rindu pada tegaknya kemanusiaan, dan tiap warga negara untuk hidup layak, dengan pekerjaan, dengan harga diri dan tak diteror oleh kekuatan manapun karena pemerintah hadir dan memberikan perlindungan yang adil.

Kita rindu pada Pancasila, artinya rindu terhadap impian, kapan rakyat hidup adil makmur, seperti dijanjikan konstitusi. Kita rindu pada Pancasila, bukan rindu pada kata-kata. Kita tahu, kata-kata sering menodai dirinya sendiri. Dan Pancasila bukan kata-kata. []

KORAN SINDO, 02 Juni 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan