Jokowi ‘Ngluruk Tanpo Bolo’

Oleh: Mohamad Sobary

DALAM sebuah diskusi yang bersifat akademis, ada peserta yang kelihatannya secara meyakinkan menyatakan bahwa demo itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Dalam pernyataannya ada semangat menyalahkan aparat keamanan yang mengingatkan bahwa demo tak dilarang selama tak menimbulkan sikap anarkistis.

“Demo sebagai bagian dari demokrasi tak usah dihubung-hubungkan dengan watak anarkistis,” kata peserta diskusi tersebut.

“Bagaimana kalau demo dibiayai? Diskusi akademis seperti ini tak pada tempatnya menyinggung kecurigaan-kecurigaan adanya pihak yang menunggangi massa yang sedang berdemo. Juga kurang pantas berbicara mengenai pihak yang membiayai suatu demo.

Seandainya dugaan atau pernyataan pihak yang didemo bahwa adanya pihak yang membiayai demo itu bukan sekadar ilusi, bukan omong kosong, bagaimana Anda memahami ini?” tanya salah seorang peserta.

“Membiayai demo seperti itu sama dengan membiayai tumbuhnya demokrasi di negeri ini. Jadi membiayai demo baik sekali,” jawabnya.

Bagaimana logika ini bisa muncul dalam benak peserta diskusi tadi? Membiayai demo jelas merusak demokrasi karena demo dilakukan bukan demi aspirasi politik untuk menumbuhkan semangat demokrasi, tetapi demi uang. Membiarkan orang membiayai demo seperti itu akan membuat banyak kalangan selalu siap turun ke jalan untuk melakukan demo, tetapi motivasinya bukan politik, bukan demokrasi, melainkan uang.

Demo, uang. Demo, uang. Dengan begini lalu akan tumbuh kebiasaan, orang menurunkan barisan pendemo, tetapi khalayak sudah tahu bahwa demo telah berubah menjadi suatu perusahaan yang mendatangkan uang. Demo menjadi pekerjaan pokok. Mungkin demo lalu erat hubungannya dengan pengangguran dan kesukaran mencari pekerjaan.

Diskusi itu terjadi sesudah demo besar 4 November dan dekat menjelang demo besar berikutnya tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta. Demo demi demo melanda kehidupan kita.

Demo demi demo, biarpun itu merupakan pupuk yang menyuburkan demokrasi, juga merupakan suatu potensi ancaman kekerasan di dalam masyarakat. Ini bukan karena niat menjelekkan demo, melainkan karena pengalaman yang selalu terjadi menunjukkan bahwa hal itu benar.

Kalangan etnik China atau minoritas lain takut trauma yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Mungkin ketakutan seperti ini bukan dibuat-buat. Mereka takut karena demo yang demokratis itu bisa berkembang ke arah yang tak kita bayangkan sebelumnya.

Dapatkah dalam situasi politik seperti itu kita bicara bahwa membiayai demo berarti membiayai demokrasi? Demokrasi macam apa kalau di dalamnya bisa muncul aneka macam kekerasan, membakar kota, dan memerkosa orang-orang yang tak berdosa? Ucapan apa yang harus kita berikan kepada orang yang berjasa membiayai demokrasi macam itu? Mengapa demokrasi menimbulkan kebakaran, kematian dan trauma berat bagi korban-korban pemerkosaan?

Dua demo besar yang disebut di atas, terutama demo 2 Desember, disebut sebagai aksi damai dan doa untuk bangsa. Kita pandai memilih ungkapan. Media percaya pada ungkapan polesan itu. Media membesarkan berita: aksi damai. Doa untuk bangsa.

Ini damai yang berisi niat menjatuhkan Presiden? Gosip politik beredar. Namanya juga gosip. Belum tentu semuanya benar. Tapi belum tentu pula semuanya salah. Tapi bagaimana kalau ternyata benar seperti kabarnya diucapkan oleh tokoh hebat dari Yogyakarta yang sudah punya prestasi turut mendalangi langkah politik menjatuhkan Gus Dur dulu?

Tokoh ini dikabarkan—atau digosipkan—telah mengatakan di suatu masjid bahwa bangsa Indonesia mendapat fasilitas Tuhan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Kita semua menjadi saksi bahwa dia sangat benci dengan Presiden Jokowi.

Gejala apa yang bisa dengan enak dia terjemahkan sebagai fasilitas Tuhan itu? Apa dalam benaknya Tuhan bisa meridai tindak durjana dan aneka macam kekerasan yang memamerkan kebencian terhadap sesama? Bagaimana aksi tersebut bisa pada saat yang sama disebut aksi damai dan doa buat keselamatan bangsa?

Apakah ada kedamaian yang di dalamnya sekaligus terdapat kebencian untuk menjatuhkan presiden yang sah memangku jabatannya? Apa ada kata damai tapi dengki? Lalu logika apa yang bisa dipakai untuk menyebut kedamaian itu ada hubungannya dengan doa untuk keselamatan bangsa?

Ancaman keselamatan bangsa macam apa yang direspons secara massal dengan doa? Siapa yang mengancam dan siapa yang diancam? Kita tahu jawabannya.

Dan tokoh dari Yogya itu niscaya menari-nari dalam hati melihat massa sebanyak itu turun ke jalanan untuk menyambut fasilitas dari Tuhan?

Apa dia ingin menyatakan Tuhan membiayai demo itu? Apa dia juga bisa dengan nyaman berkata bahwa Tuhan bersamanya ketika menari-nari dalam hati mensyukuri banyaknya massa yang penuh damai menyambut turunnya fasilitas Tuhan tadi?

Jokowi tahu situasi. Ketika orang-orang yang jiwanya penuh rasa damai itu salat di Monas, Jokowi memutuskan ikut bersama mereka. Kabarnya—mungkin ini juga gosip—aparat keamanan melarang beliau turun. Tapi Jokowi punya perhitungan sendiri. Sekali memutuskan ikut, tetap ikut.

Peta situasi mungkin sudah diurai dengan baik dan tepat sehingga turun ke lapangan di tengah-tengah mereka menjadi kewajiban yang tak usah ditunda. Jutaan orang dihadapinya dengan tenang. Jokowi ibarat “buruan” masuk ke dalam jaring yang dipasang para pemburu?

Bisa saja dimaknai begitu. Tapi itu bukan satu-satunya makna. Bagaimana kalau kita memberi tafsir bahwa kehadiran Jokowi di tempat penuh damai tersebut sebagai representasi peribahasa Jawa ngluruk tanpo bolo, melabrak barisan musuh yang begitu besar sendirian dengan penuh sikap kesatria?

Ngluruk tanpo bolo itu berbahaya. Maka mungkin Jokowi tetap waspada, tetapi tidak dikuasai kemarahan atau rasa dengki. Marah tak perlu dibalas marah. Dengki tak bisa dibalas dengki. Tapi prajurit yang begitu banyak cukup dihadapi sendiri. Ngluruk tanpo bolo cukup sendiri, dalam keyakinan Tuhan memihak kebenaran dan tak mungkin memfasilitasi segenap penyimpangan. []

Koran Sindo, 10 Desember 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Perombakan Kabinet Adem Ayem

Sumber Tulisan : Disini

Mohamad Sobary
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Email: dandanggula@hotmail.com Guru Besar (Emeritus) Unpad/Unpas

Di dalam masyarakat kalangan bawah, yaitu di suatu gardu hansip yang dibangun secara swadaya oleh para warga setempat di sebidang lahan kosong di tengah-tengah perumahan penduduk yang padat, ada dialog politik yang menggelikan.

Dialog itu menyangkut isu politik paling hangat, paling penting, dan paling sensitif kemarin malam, dan hanya sampai kemarin malam. Tetapi, setiap saat dialog itu selalu menimbulkan senda gurau dan tawa meriah yang sungguh menghibur hati mereka.

Tapi, ini bukan sekadar sebuah gurauan. Di dalam gurauan itu terdapat tanda-tanda yang nyata dan jelas bahwa orangorang di gardu hansip itu diamdiammemilikisikapkritis, tetapi juga skeptis menghadapi persoalan politik negerinya sendiri. *** ”Purnomo Anung akhirnya jadi menteri ya?” orang pertama membuka dialog tersebut.

”Pramonokali, bukanPurnomo. Kapan namanya diganti?” jawab orang kedua di gardu tersebut. ”Oh, sekarang namanya masih Pramono to?”. Jawab orang pertama tadi, tak mau mengakui kesalahannya. Kawankawannya tahu bahwa setiap kali orang ini selalu keliru menyebut nama orang. Tapi, mereka tahu keliru menyebut nama orang bukan suatu tindak pidana.

Selebihnya kesalahan macam itu hanya menimbulkan gelak tawa yang meriah menjelang tengah malam. ”Iya, kata orang, seharusnya dia sudah masuk kabinet sejak semula,” kata orang ketiga. ”Kok kamu tahu?” tanya orang pertama. ”Kata media begitu,” jawab orang ketiga. ”Kata media belum tentu benar,” jawab orang keempat yang sejak tadi diam saja.

”Mana aku tahu. Yang penting bukan kata aku karena aku bukan saudaranya, bukan temannya,” respons orang ketiga. ”Jelaslah. Mana mungkin kamu saudara orang penting seperti itu. Kawan pun mustahil. Masa kamu kawan seorang menteri,” orang kedua bicara lagi. ”Tapi, Jokowi hebat. Dia mengatur negeri ini dengan kalem,” kata orang ketiga lagi.

”O, hebat to dia?” kata orang pertama tadi. ”Lha menurut kamu bagaimana? Apa orang begitu tidak hebat?” Tanya orang ketiga, dengan nada menantang. ”Aku tidak tahu apa dia hebat apa jelek,” jawab orang pertama lagi. ”Kamu ini bagaimana toh? Merombak kabinet dengan baik, tanpa protes tanpa gejolak itu tanda orang hebat bukan? Biasanya orang ribut. Mungkin masyarakat resah. Tapi ini tidak. Keadaan adem ayem saja.

Pasti Jokowi itu mempunyai jimat yang mampu membungkam orang banyak supaya kebijakannya berjalan mulus,” kata orang ketiga lagi. ”Oh, aku tahu itu tidak begitu hebat,” komentar orang pertama lagi. ”Yang hebat seperti apa?” tanya orang ketiga lagi. ”Aku tidak tahu. Tanyalah para pengamat politik itu. Mereka pasti tahu,” tukas orang pertama.

”Kita juga tahu,” kata orang ketiga. ”Ya. Tapi aku akan tahu nanti. Kalau kebijakannya membuat hidup kita lebih enak, dia akan kusebut hebat. Tapi aku tidak yakin. Kabinet boleh dirombak seratus kali, tapi aku yakin perombakan itu tak akan memengaruhi nasib kita,” kata orang pertama. ”Nah, benar itu. Benar sekali. Kau yang hebat, bukan Jokowi,” kata orang kedua.

”Benar. Aku suka kata-katamu. Kabinet boleh dirombak seratus kali, tapi perombakan itu tak mengubah nasib kita. Memang. Memang benar,” tambah orang kedua. Sesaat suasana di dalam gardu hansip itu sunyi senyap.

Semua diam. Semua terpukau oleh pernyataan kritis itu. ”Kemampuan menyihir massa sehingga suasana politik adem ayem itu bukan kehebatan?” kata orang ketiga lagi. ”Adem ayem itu hebat juga. Tapi untuk apakah adem ayem itu?” kata orang pertama. ”Adem ayem hanya demi adem ayem itu sendiri apa gunanya?” Orang kedua memotong pembicaraan tadi. ”Politik adem ayem harus ada manfaatnya bagi kita yang tak pernah kebagian apaapa,” tambahnya.

Orang ketiga mulai terpengaruh. Orang keempat sudah paham sejak tadi, tapi dia cenderung mendengarkan. ”Aku tahu siapa pendukung Jokowi siapa anti-Jokowi di sini” kata orang keempat. Suasana berubah menjadi lebih hiruk-pikuk. Memang ada yang mendukung Jokowi ada yang tidak. Tapi, itu sudah lewat. ”Yang lewat biarkan lewat,” kata orang keempat. ”Ya. Benar. Itu juga hebat. Yang lewat biarkan lewat.

Hebat kau,” tanggap orang pertama. Suasana di gardu hansip adem ayem. Inibukanademayembiasa. ”Adem ayem di sini tidak sama dengan adem ayem politik pemerintahan,” sebut orang pertama. Mereka tertawa bersama. Mungkin tertawa setengah menangis memikirkan nasib mereka sendiri. *** Dialog di gardu hansip itu memang gambaran sikap sebagian warga masyarakat kita.

Saya tak punya data hasil penelitian apakah itu bagian terbesar di dalam masyarakat atau bagian terkecil. Sesudah Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet barunya dengan aman dan tenteram, orang bilang ini merupakan kebijakan penting yang tak menimbulkan guncangan politik. Presiden memang bermain dengan sebaikbaiknya, seanggun-anggunnya.

Perhitungan politik yang begitu cermat dan hati-hati merupakan landasan pokok kebijakan perombakan ini. Tidak ada persoalan sensitif yang tergores. Stabilitas politik terjaga dengan baik. Ya, memang begitu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dulu merupakan pendukung utamanya, kelihatannya bersukacita karena orangorangnya di dalam kabinet bukan hanya tak dikutik-kutik sama sekali, melainkan malah ditambah satu nama baru, yang selama ini duduk manis di kursi cadangan.

Menteri lain, orang dekat dan merupakan sejenis ‘abdi kinasih’, mungkin tangan kanan Wapres Kalla memang dicopot. Tapi, namanya juga tangan kanan, dia dicopot untuk diberi tempat lain yang tak mengurangi sama sekali rasa bangganya sebagai pribadi maupun sebagai menteri. Kenapa harus susah-susah. Hidupinisudahsusah. Jadi, baiksekali kalau tidak usah dibikin menjadi lebih susah. Kabinet yang dirombak ya rombak saja.

Kenapa mereka dulu diangkat jadi menteri atau diberi jabatan setingkat menteri? Apa dulu ”track-record” mereka meyakinkan dan sekarang tidak? Apa mereka dulu kelihatannya hebat dan bisa kerja cekatan, tapi ternyata tidak? Sebenarnya ihwal seperti itu bias ”diraba” dengan baik sejak dulu. Masih ada yang seharusnya juga diganti.

Mungkin dengan alasan kinerja, mungkin dengan alasan sikap politiknya, atau komitmen kebangsaannya yang lemah. Ihwal seperti ini juga bisa dilihat dari jauh dengan baik. Perombakan kabinet ini memang adem ayem. Ini tak menyentuh perkara yang sungguh mendasar. Jadi, apa yang adem ayem ini hanya tata cara dan tata kramanya. Inilah tata krama orang Solo yang lembut dan bijaksana. Kelembutan memang punya pesona.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1032880/18/perombakan-kabinet-adem-ayem-1439519801

Presiden Kita Mantu

Oleh: Mohamad Sobary

Rakyat pilek itu soal biasa. Mungkin rumahnya bocor, mungkin kebanjiran, mungkin kehujanan di jalan. Rakyat tak bisa memilih daerah perumahan yang lebih baik.

Pilek, rumah bocor, kebanjiran, kehujanan, semua bagian dari ciri-ciri kehidupan rakyat. Di mana-mana rakyat tak punya pilihan. Kurang makan, kurang vitamin, kurang daya tahan alami, dan perumahan kurang layak untuk dihuni, semua milik rakyat. Apa yang serbagelap dan suram itu ciri hidup rakyat.

Mereka tak bisa memilih yang lebih baik. Dalam puisinya yang berjudul “Kampung”, Wiji Thukul berkata: Orang-orang bergegas/ rebutan sumur umum/ lalu gadis-gadis umur belasan/ keluar kampung menuju pabrik/ pulang petang/ bermata kusut keletihan/ menjalani hidup tanpa pilihan.

Rakyat pilek, flu, demam, lapar, dan kehujanan itu bukan berita. Tapi, kalau Presiden pilek, apa lagi pilek berat dan suaranya terdengar agak sengau, itu berita besar. Kalau Presiden sampai tak bisa melayani permintaan wawancara orang-orang media, itu berita lebih besar lagi. Rakyat mantu, di hari baik dan bulan baik pun bukan berita. Mantu memang urusan besar. Biayanya besar.

Kesibukannya besar. Tapi, bagi rakyat, yang biasa bersikap fleksibel, apa yang besar itu bisa dibikin kecil. Memang bergengsi kalau bisa berpesta di gedung megah. Tapi kalau biaya tak mencukupi, perayaan pesta di masjid pun jadi. Itu juga gedung. Tapi, kalau di masjid masih terasa berat, pesta di rumah tak menjadi soal. Rumahnya hanya kecil? Tidak masalah. Rumah kecil juga rumah.

Rumah kecil tanpa halaman? Minta izin RT atau RW dan lurah, untuk menutup jalan di depan rumah, sudah beres. Jalan yang ditutup itu untuk sementara dianggap halaman. Para saudara, famili atau tetangga, sahabat atau kenalan, jauh atau dekat, bisa datang ke rumah dan turut memberikan doa restu. Pesta pun dengan begitu berjalan dengan baik, penuh kegembiraan, penuh berkah.

Rakyat juga bisa berpesta. Namanya pesta khas milik rakyat. Rakyat pun bisa mantu . Itu peristiwa rutin. Hidup lalu diwarnai suasana pesta. Kita lihat di sini mantu, di sana mantu. Di sini pesta, di sana pun pesta. Semua tanda kehidupan rakyat yang tidak istimewa. Itu tanda keseharian hidup mereka sejak dulu hingga sekarang ini. Juga nanti, di hari depan yang masih belum lagi pasti.

***

Rakyat mantu itu soal biasa. Tapi, Presiden mantu, jelaslah itu peristiwa luar biasa. Keluarga yang menjadi besan Presiden jelas bangga setengah mati. Derajatnya, kewibawaannya, gengsinya, naik secara dadakan. Mungkin keluarga itu sendiri tak pernah mengira bakal menjadi besan Presiden. Anaknya? Dia menjadi menantu Presiden. Mimpi apa dia (semalam) kok bisabisanya menjadi menantu Presiden?

Derajatnya pun naik. Wibawa dan citra hidupnya melejit setinggi langit. Mantu Presiden…! Betapa luar biasanya. Presiden itu setara dengan raja-raja. Bahkan di dalam suatu masyarakat di mana raja dan kerajaan tak lagi terasa relevan secara politik maupun kebudayaan, presiden jelas lebih besar dari raja, lebih berwibawa dari raja dan lebih penting dari raja.

Besan presiden, mantu presiden, dan menjadi keluarga presiden, betapa mulianya. Kalau dalam acara itu sang Presiden menggunakan fasilitas negara, wibawa mereka turut terangkat ke angkasa. Ada presiden yang berpesta di istana kepresidenan. Bahkan bisa saja pesta itu diselenggarakan di dua istana yang berbeda. Bahkan bisa pula di beberapa istana. Anak pertama di istana A, anak kedua di istana B, anak ketiga, keempat, dan lain-lain, di istana yang lain lagi.

Presiden yang menggunakan aji mumpung, akan menggunakan sebesar mungkin fasilitas negara, tak peduli bagaimana susahnya kehidupan rakyatnya. Kalau ada lima istana dan yang bersangkutan memiliki lima anak, apa salahnya lima istana itu digunakan semua?

Bukankah fasilitas itu disediakan negara dan dibenarkan untuk dipakai semuanya? Dan, jika semuanya dinikmati, memangnya apa salahnya? Jika pesta berlangsung seperti zaman dahulu, siapa bakal melarang? Presiden berkuasa. Dan, dia bisa menggunakan kekuasaannya . Pesta tujuh hari tujuh malam apa dosanya?

***

Presiden Jokowi juga akan menyelenggarakan pesta mantu. Tapi, Presiden ini tidak akan menggunakan Istana sebagai fasilitas yang harus dinikmati untuk menyenangkan anak dan menantu serta besannya. Apa kesenangan hanya ada di Istana? Tidak. Di rumah pun kesenangan juga ada. Di gedung biasa, yang biasa disewa orang yang tak berpangkat, ada pula kesenangan.

Mungkin bahkan juga kebahagiaan. Kelihatannya Jokowi ya Jokowi. Presiden atau bukan, tak terlalu dibedakan. Kita tak diberi tahu, dan media pun diam, adakah ini tanda Presiden yang merakyat? Adakah ini tanda kesederhanaan yang tak dipidatokan pada para pejabat bawahannya, tapi dilaksanakan dengan baik sebagai cara hidup bersahaja? Dan, mungkin sebaiknya Presiden Jokowi tak perlu mengatakannya.

Apa gunanya kata-kata, pidato dan pengarahan gaya lama yangtakadajuntrungannya? Bukankah lebih baik dilaksanakan, dan bila ada yang meneladaninya, silakan saja menjadikannya contoh. Bagi Presiden Jokowi mungkin ini bukan zaman pidato, bukan zaman omong besar, tapi zaman memberi teladan nyata biarpun tanpa katakata. Fasilitas negara untuk Presiden tak perlu dan tak harus dinikmati.

Simpan saja di perbendaharaan negara. Biar saja, kalau mungkin, dinikmati rakyat, dengan mekanisme apa pun. Fasilitas negara itu asalnya dari rakyat. Jadi, baik sekali bila yang dari rakyat itu kembali kepada rakyat. Hadiah-hadiah bagi pengantin? KPK sudah memiliki standar aturan yang dilaksanakan dengan baik. Presiden Jokowi tidak bermewah- mewah bukan karena minta dipuji.

Tidak mewah itu sudah merupakan ciri identitasnya. Istrinya tidak menuntut yang bukan-bukan. Lain dari istri para presiden yang lain. Sang suami telah memberinya teladan. Jadi, apa istimewanya presiden kita mantu dan tidak mantu ? Mungkin ada bedanya. Tapi, tak terlalu dibedakan, tak perlu diistimewakan. Presiden kita mantu , sama dengan orang lain mantu . Presiden mantu tak memboroskan fasilitas negara.

Presiden kita mantu membukakan mata dan hati kita bahwa presiden mantu dengan cara bersahaja pernah terjadi. Dan, apa yang pernah terjadi itu mungkin menjadi cermin bagi kita. []

Koran SINDO, 10 Juni 2015
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000

Budaya Memanipulasi

Oleh: Mohamad Sobary

Kita hidup di dalam iklim kebudayaan manipulatif yang berkembang sejak zaman Orde Baru. Manipulasi demi manipulasi itu dulu sebetulnya memang lahir dari kebutuhan nasional kita sehingga racun manipulasi di dalamnya tak begitu kita rasakan. Apa yang sekarang kita anggap sebagai manipulasi pada saat itu memang bukan masalah bagi kita.

Atas nama ”modernisasi”, pada tahun-tahun 1968/1969 pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuka berbagai pusat kursus di daerah Karet untuk mengisi kebutuhan birokrasi kantor-kantor pemerintah. Ada Kursus Pegawai Administrasi (KPA), ada Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA).

Mereka dilatih keterampilan di bidang ”administrasi” untuk menjadi tenaga terampil yang disetarakan dengan lulusan SLP dan SLA. Kebijakan resmi itu jelas: ”setara” ”tidak setara” pokoknya ”disetarakan”. Dengan begitu mereka yang menempuh kursus dalam waktu lebih pendek itu secara resmi memiliki derajat dan kepangkatan sama persis dengan lulusan tingkat SLP maupun SLA.

Di tahun-tahun sesudahnya, sebutan crash-programme terdengar begitu mentereng, begitu ”modern” dan menjadi solusi atas berbagai macam soal. Dan kita tak merasakan sama sekali bahwa di kemudian hari hal-hal semacam itu akan menjadi masalah besar bagi kualitas dan harkat manusia, yang juga kualitas dan harkat seluruh bangsa kita.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menteri-menterinya yang silih berganti, kelihatannya hanya menikmati posisi elite itu dan sama sekali tak ada yang berfilsafat atau sedikit berpikir bahwa kebijakan-kebijakan resmi mereka itu merongrong habis-habisan kewibawaan lembaga mereka sendiri.

Akibatnya juga jelas menggerogoti harkat kemanusiaan kita hingga saat ini. Kecuali pusat-pusat kursus yang dipelihara dengan baik itu, menteri-menteri itu juga membiarkan–bahkan mengizinkan–lahirnya SMA-SMA swasta yang kualitasnya tak begitu membahagiakan kita.

Di Jakarta ada satu SMA swasta yang khusus buat anak-anak–banyak di antaranya anak ”bengal” para pejabat negara–yang merasa tak begitu cocok dengan SMA ”biasa”, yang menanamkan disiplin belajar dan bertingkah laku sebagai pelajar, dengan baik. Ini jalan menyimpang dari tatanan sekolah yang kita dambakan.

Tapi penyimpangan itu ”resmi”, setidaknya ”setengah” resmi, karena pejabat di bidang itu tahu persis persoalannya seperti mereka tahu diri mereka sendiri. Di tingkat pendidikan tinggi, lahir pula secara ”resmi” berbagai sekolah tinggi berupa akademi maupun universitas yang secara ideal menjawab kebutuhan pendidikan bagi bangsa.

Tapi sebetulnya mereka hanya melihat sisi bisnis besar yang menguntungkan. Mereka tak begitu menaruh perhatian atas pendidikan–apalagi kualitas pendidikan–dan para pejabat tinggi di departemen itu turut berbahagia menyambut lahirnya begitu banyak sekolah tinggi yang, sejak awal, semangat dasarnya hanya ”berjualan” ijazah tanpa ada tanggung jawab.

Kita tahu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi model itu, yang beroperasi sore dan malam hari, pada umumnya buat melayani pegawai-pegawai kantor pemerintah dan, maaf, anak-anak ”buangan” yang kualitas akademiknya tak begitu memberi harapan. Kedua kelompok ini aspirasinya sama: yang penting memperoleh ijazah sarjana biarpun nilai kesarjanaan sama sekali tak ada di dalam diri mereka.

Bagi pegawai tadi, sudah jelas sejak awal, mereka kuliah hanya untuk meraih kesetaraan dengan sarjana ”beneran ” yang kuliah beneran secara serius dan memeras pemikiran secara serius pula. Mereka hanya butuh selembar kertas yang disebut ijazah tadi untuk naik pangkat.

Hanya itu. Tidak ada pada mereka semangat belajar dan menuntut ilmu beneran untuk menjadi pandai dalam arti sebenarnya. Apalagi untuk menjadi bijaksana. Ini saja sudah merupakan manipulasi dalam usaha kita membentuk kualitas manusia Indonesia. Tapi ini semua dibiarkan dan ketika ujian, lulus tak lulus mereka itu harus lulus.

Jadi ketika jalan resmi membangun bangsa sudah mentok secara akademis, jalan lain mereka tempuh. Mereka siap membayar berapa saja untuk lulus. Ini bukan manipulasi kecil-kecilan karena kualitas kesarjanaan telah mereka tempuh bukan dengan jalan akademis, melainkan dengan jalan kriminal.

Jangan lupa, di antara mereka, yang ”lahir” dari kebudayaan manipulasi ini, kelak ada yang menjadi pejabat tinggi yang kompetensi teknis maupun filosofisnya hanya sampai pada tataran membuat kebijakan publik yang pasti manipulatif juga. Kesarjanaan yang lahir dari mentalitas menyimpang, buahnya jelas penyimpangan.

Mustahil bahwa aparat pendidikan tinggi tak pernah mendengar fenomena ini berkembang di wilayah kekuasaan mereka. Tapi mereka masih duduk manis dan bersikap ”ayem” melihat segenap manipulasi tadi. Juga mustahil bila mereka tak pernah mendengar bahwa di sementara perguruan tinggi, para mahasiswa membawa pisau ketika ujian untuk meneror pengawas agar mereka bebas nyontek.

Bila sang menteri sendiri masih tetap merasa ”berbahagia- sejahtera” melihat fenomena ini, mengapa dirjen dan para bawahannya harus risau? Mustahil menteri tak mengetahui ini. Jadi mengapa dirjen dan para bawahannya yang sikapnya juga manipulatif dan menipu itu harus lapor dan membahas persoalannya dengan menteri?

Apa lagi gunanya bersungguh-sungguh bila sikap tahu sama tahu untuk berpurapura ”tidak tahu” lebih aman dan lebih selamat? Hingga di sini, mustahil bahwa manipulasi memalukan itu belum mereka ketahui. Menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan telah membikin pendidikan dan kebudayaan hancur.

Mereka memilih dirjen pendidikan yang tak tahu pendidikan. Mereka memilih dirjen kebudayaan yang buta huruf total di bidang kebudayaan. Bila ditanya sebabnya, jelas karena menterinya sendiri buta huruf di bidang itu. Mungkin semua menteri begitu. Menteri yang baru saja diganti menjadi contoh bagus untuk menggambarkan keburukan itu. Apa menteri yang sekarang lebih paham akan persoalan pendidikan dan kebudayaan?

Sebaiknya kita tak usah berharap bukan karena putus harapan, melainkan karena kita mempertanyakan kompetensi yang sekarang dan yang dulu, apa bedanya? Perlu dicatat, para rektor, apalagi rektor yang tidak begitu berhasil, bukanlah pemikir di bidang pendidikan. Apalagi di bidang kebudayaan.

Pak Jokowi, sampean orang baik dan tulus mengabdi untuk kepentingan bangsa. Untuk membuktikan lebih jauh ketulusan itu, tolong lakukan sesuatu. Jangan biarkan menteri yang tak kompeten ikut magrong-magrong di kabinet sampai lima tahun. Penting ditegaskan, kalau tak memiliki kapasitas menteri, tak usah lama-lama menjadi menteri. Jika ini dilakukan, yang terjadi jelas sebuah ”revolusi mental” yang sampean katakan.

Sebaliknya, ”revolusi mental” tak bakal pernah menemukan momentum politiknya jika manipulasi dalam kebudayaan kita ini dibiarkan menguasai kesadaran kita dan membuat kita hidup dalam kesadaran manipulatif, tanpa akhir. []

Koran SINDO, 09 Maret 2015
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000

Moralitas Politik Jokowi

Oleh: Mohamad Sobary

Kelihatannya Presiden Jokowi tidak jadi dan tidak akan kehilangan “public trust“. Situasi politik yang agak menegangkan sekitar tiga minggu lalu itu membuat publik bingung. Kemudian berbagai penilaian terhadap Presiden Jokowi muncul.

Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sudah bicara untuk melengserkannya. Betapa rentan sikap politik kita. Jarak dari dukungan ke kemarahan, dan kekecewaan begitu dekatnya. Bahkan jarak dari dukungan ke gagasan melengserkannya terasa lebih dekat lagi. Inilahkira-kirasituasipolitik yang mewakili aspirasi publik yang “romantis”, yang mengandaikan tokoh yang didukungnya sempurna, dan setiap saat diharapkan bisa memberi kepuasan politik mereka.

Kalau kita mendukung atau memilih tokoh secara dewasa jadi tidak “romantis” seperti itu niscaya apa pun yang terjadi, apalagi tokoh kita itu baru menjalankan tugasnya selama tiga bulan, kita masih longgar untuk memberinya kesempatan. Mendukung dan memilih secara dewasa selalu ada “reserve“.

Kita bukan pendukung dan pemilih fanatik, apalagi dengan fanatisme buta. Memilih dengan “reserve“ itu kita sudah menduga pilihan kita punya kekurangan di sana-sini. Jadi kita siap untuk kecewa dan tahu pada suatu saat akan kecewa, tapi tak disertai kemarahan dan mengumbar kutukan. Apalagi sudah siap melengserkannya. Tradisi menilai seorang pemimpin dalam masa kerja tiga bulan itu mungkin bagian dari kegenitan mungkin bahkan kekonyolan politik yang percuma.

Sesudah kita percaya pada “platform” politik dan program kerjanya, kita sudah menaruh kepercayaan kepadanya untuk bekerja lima tahun. Penilaian tiga bulanan itu tindakan politik yang sia-sia karenaakhirnyadisanadisetujui lagi untuk tidak diapa-apakan. Kalau sekadar mau mengkritik, sehari kerja pun sudah bisa dikritik. Seminggu bekerja sudah boleh pula diawasi secara ketat.

Tetapi, jatah lima tahun belum layak sama sekali untuk diungkit- ungkit. Ini tak berarti bahwa pemimpin kita itu harus bekerja “full “ lima tahun. Kontrak lima tahun itu memang ada syarat-syaratnya. Sikap latah dan gampang bicara tentang melengserkan itu tidak sehat sama sekali. Ini tanda sikap politik yang “mentah” dan tak akan pernah memberikan kontribusi untuk membangun kepemimpinanbangsayang sehat dan demokratis. Ini sikap politik yang tak bertanggung jawab.

Andaikata suara itu datang dari pihak musuh yang sejak semula tak mendukung, itu pun bukan potret sikap politik yang elegan. Kita memang tidak heran karena yang bicara seperti itu politisi yang belum punya kiblat politik yang jelas. Tapi, kalau aktivis yang sudah matang, akademisi yang berwibawa, dan rohaniwan yang tak lagi tergiur urusan duniawi dan jabatan-jabatan politik, pantang berbicara seperti itu.

Mereka ini antara lain golongan yang bisa disebut “concerned citizens“, atau “devoted intellectuals“, yang mampu membangun kematangan politik bangsa dan moralitas politik seluruh warga negara dengancara yang penuh kehormatan.

Dalam keruwetan politik yang menyesakkan dada seperti tiga minggu lalu itu, setiap pihak, termasuk politisi yang punya karakter kepemimpinan yang jelas, wajib mencari jalan pemecahan demi kebaikan seluruh bangsa, demi tumbuhnya demokrasi, demi suburnya model kepemimpinan yang kita dambakan bersama.

Begitu hendaknya yang wajib dilakukan kaum intelektual yaitu para aktivis, pemikir, rohaniwan, dan kaum seniman. Memberi nasihat, mengkritik, atau memberi komentar terbuka, bagi mereka ini tidak ada tujuan lain kecuali membangun tegaknya moralitas politik yang jernih, yang kiblat rohaniahnya tak diragukan.

Mereka ini seksi melek, tidak lalai, dan tidak lupa sama sekali untuk mengamati apa yang terjadi di dalam tata pemerintahan dan sikap pemerintah yang memanggul mandat konstitusi. Pemikiran mereka merupakan representasi “pendidikan” politik bagi warga negara, suara mereka mewakili wilayah rohani kita, yang mengolah dan menerjemahkan dengan baik pesan “langit” ke dalam bahasa bumi.

Boleh juga disebut bahwa pemikiran dan suara mereka itu kawinan antara realitas ideal dan realitas sosiologis. Yang ideal itu kerangka rohani yang tak terpegang, sebaliknya, yang sosiologis jelas sesuatu yang“riil” dan nyata dalam hidup kita. Kalau Presiden dan para pejabat tinggi lain siap mendengarkan suara golongan ini, selamatlah perjalanan politik mereka. Itu juga berarti selamatlah moralitas pribadinya sebagai penyelenggara negara yang memanggul mandat konstitusi tadi.

Kita tahu Presiden Jokowi ya Jokowi. Sederhana, polos, dan terkadang tampak, atau mengesankan hanya paham akan ihwal teknis belaka. Ada pula kesan, tokoh ini posisi tertingginya hanya di level gubernur karena untuk menghadapi lawan-lawan politik yang bisa “menjerit” setinggi langit akan kekurangan kemampuan. Untuk melakukan berbagai “deal “ politik yang sedikit kotor, beliau tak bakal terampil.

Tapi, benarkah beliau tidak terampil? Dalam menangani kasus pengedar narkoba, musuh dunia saat ini, aturannya jelas; tidak ada toleransi. Di manamana tindakannya sama tegasnya. Tak peduli suara apa pun, Presiden Jokowi, yang diduga tak bakal berani bertindak itu ternyata kita saksikan sendiri beliau tegas. Contoh presiden sebelumnya, yang mengabdi kepada kepentingan internasional demi citra pribadinya, tak digubris.

Ada orang yang sosok moralitas pribadinya baik, memiliki standar moral yang tinggi, bersih, dan terpuji. Moralitas sosialnya boleh jadi belum tercatat. Kata orang, yang bersangkutan belum berpengalaman, dandidugabakal tak sebaik moralitas pribadinya. Apakah dalam kasus Presiden Jokowi dalil ini berlaku? Apakah terbukti beliau tak pandai melakukan berbagai “deal “ politik yang penuh tipu muslihat itu?

Strategi terobosan politik untuk menangani kasus polisi dan KPK yang sensitif dan ruwet itu sama sekali tak terduga. Ini cara semanis Maradona memasukkan gol ke gawang lawan, dengan bantuan tangan: sesuatu yang tak diperbolehkan. Tapi, dengan jenaka Maradona berkata, setengah mengakui: kalau toh ada tangan, itu tangan Tuhan.

Untuk membuat semua pihak tak kehilangan muka, langkah Presiden Jokowi jitu, seperti tindakan orang yang sudah dua puluh tahun menjadi presiden biar pun sebetulnya belum berpengalaman. Tapi, jalan tengah sering menyisakan persoalan lebih serius. Tindakan tak jadi melantik BG itu manis secara politik, dan lebih manis secara diplomatik, tapi ketegasan hukum tak boleh dikorbankan.

Penegakan hukum wajib diteruskan sampai tidak ada sisa pertanyaan moral politik yang mengganjal. Ada media yang menyebut Presiden Jokowi itu tinggal menikmati buah reformasi. Tapi, bukan hanya itu. Banyak tokoh lain yang merupakan “liability “ dalam derap reformasi dan menjadi gangguan dan penghalang reformasi. Presiden Jokowi bukan hanya menikmati buah reformasi. Beliau juga aset bagi reformasi. Standar moral dan etiknya jelas. Moral politiknya lebih jelas lagi. []

Koran SINDO, 25 Februari 2015
Mohamad Sobary, Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000

Dosa Lima Perkara

Oleh: Mohamad Sobary

Pak Jokowi, presiden kita yang tampak selalu informal, punya agenda dan siap bekerja. Kabinetnya pun disebut Kabinet Kerja. Seolah yang lain-lain, para pendahulunya, hanya kabinet tamasya. Seolah yang dulu sibuk membahas persoalan sensitif, semata hanya untuk membangun sebuah wacana politik, yang menggambarkan kesungguhan, tapi kemudian, sesudah lelah selama bekerja berhari-hari, dan rakyat menantikan pemecahan dan jalan keluarnya, ternyata keputusannya hanya berupa perintah atau ajakan,untuk mengendapkannya.

Kalau hanya begini, banyak sekali jenisnya. Masyarakat kita penuh dengan semangat bicara, dan kemudian mengendapkannya, karena itu yang paling mudah. Bahwa ajakan presiden dulu itu membuat banyak sekali orang yang kecewa, dan merasa dilecehkan kewarganegaraan, dan hak-hak politiknya, ya ”monggo mawon ”. Tapi sang presiden, yang sudah memutuskan begitu, siapa bakal melawannya? Presiden memang memiliki kekuasaan untuk berbuat seperti itu.

Kekuasaan presiden besar. Dan jika kekuasaan besar itu masih dirasa kurang, bisa ditambah lagi, supaya menjadi lebih besar. Tapi apakah perbuatan itu memang merupakan bagian dari apa yang bisa dianggap mewakili aspirasi warga negara? Pak Jokowi punya agenda, dan rakyat pun punya agenda. Para pendukung, yang kelihatan siap bekerja keras, juga mendorong Pak Jokowi melakukan hal-hal penting lainnya, yang menambah agenda Pak Jokowi menjadi lebih panjang, lebih mendalam, lebih berat.

Dan, bagaimana jika yang mereka sarankan itu ternyata di luar jangkauan kemampuan Pak Jokowi? Gagasan Pak Jokowi mengenai ”tol laut”, yang berarti bukan sekedar membenahi sistem transportasi laut, melainkan juga penegakan hukum di laut, yang jelas merupakan pekerjaan yang tak terbayangkan kompleksitas dan kesulitan-kesulitannya, ditambah banyak agenda baru, yang secara idealistis didesakkan berbagai kalangan.

Pak Jokowi punya agenda, para pendukung menambah kompleks agenda beliau. Kalau duitnya ada, sumber daya manusianya ada, dan sebagai agenda, beberapa di antaranya memang bisa dilaksanakan, kita tahu betapa bagusnya. Tapi untuk menghidupkan kembali pelabuhan demi pelabuhan, yang bakal kelihatan sebagai usaha mengembalikan kejayaan kemaritiman Majapahit dan Sriwijaya dulu, bagaimana menempatkannya di dalam agenda kerja kabinet, yang memiliki prioritas, dibatasi dana, dan dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia?

Pak Jokowi dibuat tak berkutik oleh saran-saran idealistis, yang kelihatan mendukungnya, siap membantunya bekerja keras, dan mewujudkannya menjadi prestasi kabinetnya. Bagaimana kalau hanya sebagian saja dari agenda itu yang bisa dilaksanakan?

Kerja kabinet itu realis, bukan idealis. Dalam jangka lima tahun, saran-saran itu mustahil dicapai. Dan, kabinet tidak boleh bekerja dalam kemustahilan. Kita bicara mengenai apa yang mungkin. Apa yang tak mungkin, tak usah terlalu menjadi pertimbangan, sebab siapa tahu hal itu kelak hanya menjadi jebakan politik, untuk membuatnya malu, tapi sudah terlanjur tak berdaya?

Agenda bidang pendidikan dan kebudayaan itu ibaratnya sudah segunung. Membenahi hutan dan lingkungan sudah segunung lagi. Agenda memberantas kemiskinan juga segunung. Menjaga gengsi pertumbuhan ekonomi merupakan tambahan lain yang juga segunung besarnya. Siapa bakal menangani itu semua hanya dalam masa lima tahun? Apalagi, kerja keras mewujudkan agenda demi agenda yang beberapa gunung besarnya itu merupakan bagian dari cara mewujudkan kemandirian bangsa. Semangat mandiri itu banyak wajahnya.

Bisa mewujudkan agenda kemandirian bangsa melalui kemandirian di bidang hukum, hingga aturan-aturan hukum kita tak terlalu penuh dengan campur tangan kepentingan politikekonomi bangsa lain? Kalau satu agenda ini saja yang diprioritaskan, dan bisa kita capai, Pak Jokowi akan dikenang sebagai orang besar, presiden besar, pemimpin besar.

Dalam idealisme Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang penuh semangat berbicara mengenai ”Trisakti” itu, sebenarnya kemandirian di bidang hukum ini tidak terlalu istimewa. Ini wujud kedaulatan kita di bidang kebudayaan, yang kita damba-dambakan. Tapi beranikah Pak Jokowi berjanji, bakal bisa mewujudkan perkara sederhana ini? Gagasan idealis mengenai apa yang kita sebut ”Trisakti”, itu membutuhkan kerja keras, dan perjuangan politik yang tak mudah.

”Trisakti” tak cukup hanya dipidatokan, dan sesudah itu seolah sudah tercapai. Tidak bisa. Kemandirian di bidang hukum, salah satu wujud kedaulatan bangsa di dalam kebudayaan ini bukan lagi wacana di atas mimbar, melainkan agenda kerja, sebutannya ”kerja keras”, memeras keringat, membanting tulang, tak mengenal siang tak mengenal malam. Kerja, kerja dan kerja itu pengabdiannya.

Dan jika hal sederhana, yaitu kehendak untuk merdeka di bidang yang sempit dan khusus, bidang hukum, tak tercapai, apa arti perjuangan mendambakan ”Trisakti” itu? Selebihnya, agenda kemandirian bangsa juga bisa diwujudkan dalam corak lebih sederhana lagi, lebih praktis, lebih nyata: jangan biarkan bangsa kita kleleran mencari kerja, dan dilecehkan di negeri asing.

Mereka menjadi, maaf, ”koeli ” murah, murahan, menderita, dan teraniaya. Bangsa mandiri macam apa yang membiarkan warganya, harus mencari kehidupan di negeri asing? Kemandirian apa yang didambakan bangsa itu, bila warganya disiksa di luar batas kemanusiaan, disetrika tubuhnya, digantung dan bahkan diperkosa, tapi negara diam, membisu seribu bahasa?

Kalau tata kehidupan kerja dan usaha mencari penghidupan macam ini tak berubah sesudah kita berniat mewujudkan kemandirian bangsa, kita memikul ”doso limang perkoro ” (dosa lima perkara): dosa pada negara, dosa pada bangsa, dosa pada rakyat, dosa pada diri sendiri, dan dosa pada kemanusiaan. Pak Jokowi, presiden, orang baik, orang serius, orang jujur, pasti takut dengan ini semua.

Dan tak mungkin berani melanggarnya. Jadi, saya kira begini Pak: silakan menjadi diri sendiri, secara otentik, dan mandiri. Pemimpin yang hendak mewujudkan gagasan membuat bangsanya mandiri, lebih dulu dirinya harus mandiri.

Banyak saran, banyak permintaan, tapi kalau yang banyak itu menjadi kebanyakan, dan bakal menjerat langkah Pak Jokowi, dan menjerumuskan nama baik di kubangan politik Senayan, lebih baik lupakan. Dosa lima perkara itu tidak main-main. Jauh dari itu, kredibilitas politik sang presiden takkan tergoyahkan. Dosa lima perkara itu tanggung jawab ”fi dunya wal akhirah”. []

KORAN SINDO, 03 November 2014
Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000

Kawan dan Lawan Politik

Oleh: Mohamad Sobary

Pak Jokowi punya banyak pendukung dan kawan yang bisa diandalkan. Mereka kuat dan bisa membikin Pak Jokowi menang dalam pemilu yang baru lalu.

Mereka kuat karena pada dasarnya semua orang-orang lemah, terbukti dari ”saweran” politik yang disalurkan melalui suatu rekening khusus recehan.

Ini semua luar biasa. Hanya suasana jiwa dan solidaritas politik di masa revolusi dulu yang bisa menyamainya. Kita terkejut, dan heran, bahwa di tengah suasana serbauang, serbamateri, serbabayar, dan tak satu pun unsur gratis dalam hidup ini, tiba-tiba, entah apa sebabnya, sebuah solidaritas yang tak terbayangkan muncul.

Kita belum lagi tahu, faktor apa penyebabnya. Apakah kita tak perlu tahu dan cukup mengatakan solidaritas ya solidaritas? Apakah solidaritas itu cukup dijelaskan, semata untuk Pak Jokowi dan tidak mungkin untuk orang lain?

Betapa luar biasanya fenomena politik ini. Apakah ini suatu cermin kewibawaan kharismatik yang bisa membius kesadaran massa, yang hanya dimiliki Bung Karno pada zamannya? Apakah kewibawaan keduanya memiliki sumber-sumber yang sama dan muncul dalam wajah politik yang sama?

”Kita belum tahu.” ”Apakah Pak Jokowi setingkat Bung Karno?”

”Kita juga belum tahu.” ”Apakah kewibawaan Pak Jokowi sama dengan kewibawaan Bung Karno?”

”Kita belum tahu.” ”Apakah pengaruh kewibawaan keduanya sama?”

”Mungkin sama pengaruhnya. Tapi tak berarti Pak Jokowi sama dengan Bung Karno”

Mungkin tidak harus sama. Pak Jokowi ya Pak Jokowi. Bung Karno ya Bung Karno. Itu saja. Lagi pula buat apa harus sama dan disama-samakan? Biarlah masing-masing menjadi pribadi khusus, sesuai tuntutan sejarah. Dan itu berarti keduanya tidak sama, dan memang tidak harus sama.

Kecuali itu, kawan politik Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, tidak sama dengan kawan politik dan pendukung politik Bung Karno. Seperti disebut di atas tadi, secara sepintas solidaritas politik kali ini tampak seperti solidaritas di zaman revolusi, solidaritas pada Bung Karno. Tapi apa yang ”tampak seperti” belum tentu sama, dan kelihatannya tidak sama. Saya tidak tahu persis bagaimana kawan politik Bung Karno di zaman revolusi. Apakah mereka tidak memiliki ambisi politik, dan tidak minta imbalan pada Bung Karno agar mereka diangkat menjadi menteri atau pejabat lain yang setara menteri, atau yang punya wibawa besar di masyarakat.

Kawan Pak Jokowi mungkin lain. Seikhlas-ikhlasnya mereka mendukung, ”ngeploki ” dan ”nyuraki ” agar Pak Jokowi menang, keikhlasan mereka kelihatannya, rasa-rasanya, disertai suatu pamrih. Apalagi bagi mereka yang memang oportunis. Orang oportunis mengerikan. Tak mungkin ada ketulusan pada jenis manusia seperti itu.

Orang yang selamanya tak pernah ada hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tiba-tiba muncul dan menggunakan istilah ”merapat”. Sesudah ”merapat” mereka mapan di situ. Tak malu-malu mereka mendesakdesak dan merepotkan sekali. Orang dari partai lain ikut kiprah mati-matian di partai lain, tiba-tiba tak tahu malu, ”merapat” seperti disebutkan tadi, sekadar menjual kepintaran bicara.

Anehnya, orang terpesona pada kepintaran bicara. Anehnya lagi, Pak Jokowi pun terpesona pada orang yang pintar bicara, yang jelas belum tentu pintar kerja. Apa dengan sikap seperti ini, janji menyusun kabinet ”profesional” untuk membangun Indonesia ”hebat”, bisa dicapai, dan tidak bakal kedodoran d tengah jalan?

Bukan hanya begitu. Kawan politik Pak Jokowi kelihatannya kawan yang transaksional, bukan kawan politik Bung Karno, yang berpikir tulen demi Indonesia. Kalau kabinet yang disebut bakal banyak profesionalnya, tetapi kemudian ternyata hanya banyak pengamatnya, kita sudah tahu, dalam tiga minggu, atau tiga bulan, kabinet pengamat itu hanya bakal banyak diskusi dan menghasilkan analisis situasi mutakhir. Kita tak jadi punya kabinet yang bisa bekerja. Sebetulnya makin diam kabinet itu makin baik.

Di mana-mana, orang kerja haruslah diam, tidak berisik, jangan kebanyakan analisis, tidak perlu kebanyakan debat. Mestinya kita memilih pendukung yang sedikit bicara banyak kerja. Kalau kebalikannya, yaitu kebanyakan pengamat dan politisi, tampaknya kita berani bertaruh: tanggung tidak jadi apa-apa selain diskusi, berdebat, diskusi dan berdebat.

Situasi seperti ini sedang berlangsung sekarang. Pak Jokowi sedang dipengaruhi oleh cara berpikir dan cara memandang kehidupan politik, yang tak semuanya berorientasi pada hasil, hasil, dan hasil. Banyak tekanan, yang tampil dalam bentuk saran-saran halus, seolah sekedar saran, tapi sebetulnya, kalau saran itu tak dipenuhi, kita tahu, kawan politik ini akan segera berubah menjadi lawan politik paling penuh kedengkian. Mereka bisa ngerecoki.

Mereka bisa menjadi sejenis duri di dalam daging. Dan jangan salah, orang seperti ini mudah sekali menjual rahasia politik kepada pihak luar, yang tak begitu menyukai Pak jokowi. Apa lagi si oportunis yang hidupnya memang hanya untuk mencari kesempatan politik dan jabatan.

Kalau orang seperti itu sudah diakomodasi dengan baik dan akan duduk manis selama masih bisa memperoleh keuntungan politik yang dicari, mereka akan diam. Tapi Pak Jokowi, apa pantas orang yang bercita- cita luhur membela Indonesia, tetapi mengakomodasi orang oportunis? Apa ini enak secara etis? Apa keadaan seperti ini tak dianggap berbahaya secara politis?

Pak Jokowi kelihatannya tak memiliki kemewahan politik untuk bisa ”to turn political enemies into friend ”, dan kemungkinan yang paling dekat malah sebaliknya: ”to turn political friends into enemies ” Ini gara-gara kaum oportunis yang dipuja- puja, dan dijunjung-junjung seperti pahlawan. Kita bakal melihat bahaya potensial ini menjadi bahaya nyata dan merepotkan segalanya.

Jangan salah. Kecuali kawan politik, Pak Jokowi memiliki lawan- lawan politik yang membawa ”bara” yang siap menyala untuk membakar apa saja yang tak mereka sukai. Saya kira, ini semua sudah diperhitungkan. Mungkin bahkan sudah ada akomodasi politiknya yang manis? Berapa lama kita tahan berpura-pura dalam drama politik yang bukan cerminan jiwa kira sendiri? []

KORAN SINDO, 27 Oktober 2014
Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000