Politik Gerakan Massa

Oleh: Mohamad Sobary

MASSA-sekadar sebutan massa-pun sudah memiliki arti politik yang membawa getaran psikologis tertentu. Memang tak jarang kata massa itu betul-betul digunakan untuk menggertak atau meneror pihak lain. Apakah pihak lain tadi merasa terteror atau tidak, gentar dan ketakutan atau tetap tenang dan siap menghadapi segenap kemungkinan yang bakal terjadi, itu soal lain.

Mungkin pihak lain tersebut membuat kalkulasi rasional, apakah massa itu relevan untuk dibawa-bawa ke dalam suatu persoalan yang sebenarnya tidak ada sama sekali urusannya dengan massa? Apakah kekuatan politik massa tadi bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebenaran? Apakah suara massa dianggap suara Tuhan? Bagaimana membuktikan kebenaran anggapan itu? Bagaimana kalau ada anggapan lain bahwa suara massa selalu tercampur aduk dengan suara nafsu, ambisi, dan kemarahan yang bertentangan dengan ke-murahan dan keadilan Tuhan?

Di dalam kehidupan demokratis, politik punya aturan dan etika yang menggariskan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Apa yang boleh itu kita anggap hak, yang tak boleh dianggap batil. Dan apa yang batil harus dijauhi agar rentetan panjang tindakan demi tindakan politik menjadi cerminan apa yang hak dan bisa dijadikan suri teladan umat. Di sini kata umat itu bukan terbatas dalam pengertian umat suatu kelompok agama atau politik tertentu, melainkan umat manusia pada umumnya. Jika kita menghendaki ketepatan, umat di sini boleh saja diganti dengan warga negara, tanpa pengecualian apa pun.

Kita merasakan betapa tak mudahnya menempatkan kebenaran dan keadilan di pusat aturan politik yang menjadi pedoman hidup dalam segenap tindakan kita. Sejak dahulu kala hingga hari ini kesukaran itu seperti tak pernah berubah: kesukaran tetap kesukaran. Ada suatu contoh di dalam sebuah perang besar yang disebut ”Bharatayudha”. Perang besar ini diatur secara ketat apa yang boleh apa yang tidak, dan apa yang mulia serta apa yang nista.

Menyerang musuh secara diam-diam dianggap nista. Bersikap sabar dan hanya menanti tanda dimulainya perang, jadi tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai provokasi, atau memancing kemarahan pihak lain, dianggap keluhuran budi. Tapi, Pangeran Dursasana, pihak Kurawa, melanggar telak aturan dan etika perang.

Diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengan sikap culas dia melempar Bima yang sedang berdiskusi untuk memikirkan tindakan lebih lanjut di dalam kemahnya dengan tombak runcing dan tajam. Tombak sang pangeran meluncur dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai dada Bima, yang membuatnya roboh seketika. Kemah-sebutannya pakuwon-Randu Kumbala gempar. Bima yang roboh digotong. Tapi dia berkata: jangan gugup. Tapi orang-orang, para senapati pendamping di dalam pakuwon itu, tetap gugup.

Bima bilang: menangislah. Menangis keras, dan tunjukkan kecemasan yang dalam supaya musuh yang menyerang secara gelap-gelapan atau sembunyi-sembunyi itu merasa puas telah menjatuhkan aku. Dan pakuwon Randu Kumbala pun seperti sungguh-sungguh memancarkan hawa kematian. Sedih-biarpun buatan-dan tangis-juga buatan- memperkuat suasana bahwa di sana betul-betul ada kematian. Maka, Pangeran Dursasana pun dengan girang hati muncul dari persembunyian dan mendatangi pakuwon yang sedang dirundung duka itu dengan dada tengadah. Dia puas telah berhasil membunuh musuh terbesarnya dengan begitu sederhana, mudah dan tak meneteskan setitik pun keringat.

Tapi alangkah kaget, dan kecewanya pangeran itu ketika Bima menyambutnya di depan pakuwon, dalam keadaan segar-bugar, tegak seperti tugu raksasa. Bima, gambaran seorang ksatria sejati, menyesali keculasan itu. Dia tidak kalap, tidak mengamuk. Sebaliknya, dengan tenang disuruhnya pangeran Kurawa itu kembali ke pasukannya, dan mengenakan tanda senapati, kalau memang siap melawan Bima dalam suatu perang tanding yang diatur dengan aturan nyata dan etika perang yang jujur.

Bima, kita tahu, juga seorang pangeran. Mereka itu bersaudara. Mungkin karena sudah terlanjur malu, Dursasana justru mulai kalap. Dia menyerang lagi Bima. Dan Bima yang perkasa menepisnya. Perang berlanjut. Dan intinya, Dursasana gugur. Sebenarnya dia takut pada Bima. Takut kalah, takut mati. Tapi, dia malah menjemput kekalahan dan kematian sekaligus. Di sini jelas, ketakutan membuatnya kalap. Sikap kalap, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, membuatnya nekat.

Ini contoh seorang satria yang tak bersikap ksatria. Dia mengerti hukum-hukum dan etika perang tetapi melanggar semuanya. Kita tahu sebenarnya dia merasa tak sepadan dalam berbagai hal untuk menghadapi Bima. Pangeran Pandawa ini terlalu kuat, terlalu mulia, dan tak terkalahkan. Otomatis dia tak yakin bakal bisa menang bila harus berhadapan dengan Bima secara jujur.

Serangan secara diam-diam itu merupakan pameran watak nista, dan sikap culas yang memalukan. Tapi malu, dalam suatu situasi tertentu, tak perlu diingat, tak perlu menjadi kiblat moral yang penting.

Di dalam budaya politik kita, sebagaimana tercermin di dalam tingkah laku politik kita sehari-hari, mungkin banyak jenis Pangeran Dursasana. Mungkin kita juga sadar bahwa kita tak bisa mengalahkan lawan politik kita. Kita begitu yakin musuh politik kita tak bakal tergoyahkan.

Berbagai macam strategi harus dibuat untuk menggertaknya. Tak peduli orang menyebutnya gertak sambal. Biarpun sambal, gertak adalah gertak juga. Mungkin kita juga meneror. Supaya teror itu agak terasa halus, mungkin bisa diberi embel-embel demi apa, demi apa, untuk menutupi wajah kita agar ketakutan itu tak terlalu tampak.

Mungkin inilah kecanggihan permainan politik kita. Kasus demi kasus pilkades, pilkada dan pilpres tiap saat, di mana pun, penuh warna-warni trik, akal, strategi, yang tak mengindahkan sopan santun dan etika politik. Di dunia sepak bola dunia, orang mengejek tim Brasilia yang selalu bermain indah, dengan pernyataan bahwa keindahan tak penting karena yang terpenting menang. Tim yang keras dan culas mengembangkan sikap itu. Dan di dunia politik kita pun mungkin sama. Calon yang lemah berusaha kuat dalam permainan taktik, strategi, dan tipu muslihat. Kita tak lupa, fitnah-fitnah dan segenap cara melumpuhkan lawan, tampil dalam pemilihan presiden yang belum lama berselang. Berbagai pihak, yang masih memiliki kepentingan politik, ikut bermain untuk menyerang lawan yang kuat.

Fitnah politik tak begitu manjur. Pemilihan ya pemilihan. Fitnah tak mungkin dipercaya semua pihak. Bahkan, fitnah tak mungkin dipercaya mayoritas. Jadi, sederas apapun hujan fitnah itu, yang kuat akan tetap kuat, calon juara akan tampil sebagai juara. Dalil politik bisa disusun dengan ratusan variasi. Tapi hukum-hukum alam, yang paham akan siapa yang kuat dan siapa yang pura-pura kuat, yang tulus dan yang pura-pura tulus, atau yang jujur dan yang pura-pura jujur, tak dapat ditipu.

Begitu juga strategi politik untuk menang dengan menggerakkan massa. Kita sudah belajar dari berbagai kasus pilkades, pilkada dan pilpres, bahwa massa bisa membikin kita agak keder. Massa bisa menggertak. Tapi jangan lupa, massa yang kelihatan banyak itu tak semuanya memegang hak pilih, dan dengan sendirinya tak semua memilih. Massa tak bisa menentukan sebuah pemilihan yang bakal dilakukan di tempat lain, pada waktu yang lain.

Dalam berbagai kasus, massa bisa menggertak dan membikin lawan merasa keder, tapi massa tak bisa menentukan kebenaran. Massa pun tak pernah menentukan kemenangan dalam suatu pemilihan-termasuk dalam pilkada-karena massa dibariskan di suatu lapangan, sedangkan pemilihan dilakukan di ruang tertutup yang bebas dengan landasan kejujuran dan hati nurani yang sukar dinodai oleh teriakan massa. Gerakan massa bukan obat segala luka. Gerakan massa tak punya janji yang mengikat kita. []

Koran SINDO, 5 November 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Advertisements

Pilihan Rakyat Bukan Pilihan Tuhan

Oleh: Mohamad Sobary

Di dunia politik, dan melalui peristiwa-peristiwa politik, tercatat nama-nama tokoh, yang tiba-tiba mendapat dukungan dan simpati rakyat. Ada bahkan dukungan dan simpati yang pernah melahirkan presiden. Lain soal bahwa yang terpilih melalui suasana psikologi seperti itu akhirnya menodai kepercayaan rakyat dan membikin mereka kecewa.

Adagium demokrasi, yang menyatakan ”suara rakyat suara Tuhan” apa masih cukup tepat dipertahankan dalam konteks politik seperti ini? Dengan kata lain, ”suara rakyat” jenis ini masih pantas dianggap ”suara Tuhan”, apa ”suara rakyat” di sini hanyalah suara yang tersesat? Harus dicatat pula di sini bahwa otomatis ”pilihan rakyat” juga dianggap ”pilihan Tuhan”? Saya kira ”suara Tuhan” itu kehendak kerajaan langit, yang pasti tidak pernah salah. Tapi mengapa ”suara Tuhan” kok menghasilkan pemimpin yang sekadar apa adanya, tanggung jawabnya rendah, hasil prestasinya tak menentu, dan hanya merangsang gejolak perdebatan tanpa henti, dan hirukpikuk tanpa hasil nyata?

Saya tak begitu percaya pada adagium itu, meskipun tiap hari saya siap untuk berjuang dengan susah payah agar bisa menjalani hidup di dunia fana ini secara demokratis. Untuk sebuah bangsa yang cepat terharu, cepat menangis, cepat memihak dengan emosi yang tak tertahan, dan siapa saja yang kalah dalam percaturan politik dan hukum lalu disebut orang yang ”dizalimi”, apa—sekali lagi—suara rakyat seperti ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai suara Tuhan? Apa kita menganggap Tuhan itu begitu mudah terharu terhadap perkara biasa yang mengharukan kita?

Apa kita bermaksud mengatakan Tuhan begitu cengeng, dan cepat menangis menghadapi suatu keadaan, seperti yang begitu sering terjadi di dalam masyarakat kita? Tuhan kita posisikan begitu emosionalnya sehingga Dia cepat terpengaruh, dan mau tak mau langsung menjadi bagian dari apa yang diberi sebutan dengan sikap yang begitu masokhis: yang dizalimi? Sebentar-sebentar kita menggunakan kata ”yang dizalimi” ini untuk merajuk, minta perhatian, menarik dukungan dan simpati.

Dengan cara ini, sebenarnya kita menindas pihak lain dengan menggunakan kelemahan kita.Apa kata ”dizalimi” di sini punya jaminan kuat, dan pasti merupakan tanda keimanan? Apakah ungkapan itu hanya bisa keluar dari dorongan jiwa seseorang yang imannya memang dalam, atau dari komunitas orang-orang beriman, yang begitu tulus dan mudah menentukan pemihakan politik berdasarkan sebuah kesalehan yang tak perlu dipersoalkan? Iman seperti apa, dan corak kesalehan macam apa yang begitu cepat mengubah gejala psikologi menjadi fenomena politik, yang tak bisa didebat, dan tiap saat hanya menjadi prinsip kaku dan mati: pokoknya suara rakyat tak bisa diganggu gugat?

Di dalam konteks politik dan hukum di negeri kita, ”suara rakyat”, yang dipaksakan harus merupakan ”suara Tuhan” itu kelihatannya lebih merupakan romantisme yang hidupnya jauh dari dunia yang becek, dan penuh bekas-bekas banjir ini. Melihat pengalaman ini, sebaiknya kita tak usah aneh-aneh. Sebaiknya kita lugas dan apa adanya saja. Suara rakyat ya suara rakyat. Tuhan, yang ”tak tahu-menahu” dan tidak ada urusan dengan persoalan ini, tidak pantas dibawa-bawa. Jadi, sebaiknya kita menganggap ”suara rakyat” ya ”suara rakyat”.

Lebih sosiologis. Kita tak usah berlebihan, justru supaya iman kita waras, dan sehat, dan kesalehan kita tak terluka. Iman yang sehat, dan kesalehan yang tulus, tak mungkin rela menganggap Tuhan mau diajak berjual-beli suara. Serangan fajar, yang dengan ambisi kotor membeli suara rakyat, yang siap, dan kemudian menjadi serakah menerima ”money politics” apa itu berarti Tuhan betul yang dibeli suaranya? Apa dikiranya Tuhan mau diajak menyimpang? Tuhan disamakan dengan warga negara, rakyat yang kabarnya berdaulat, tapi jiwanya compang-camping, dan mau mendukung calon-calon busuk, yang bakal menghancurkan kehidupan rakyat itu sendiri?

Orang baik-baik membuat citra serba baik tentang Tuhannya. Mereka yang doyan menyimpang sebaliknya. Ada orang yang melarang saya mengkritik SBY, karena dia percaya, dan saya harus juga percaya, SBY dipilih Tuhan, dan menjalankan mandat langit yang suci. Saya mau percaya bahwa presiden dipilih Tuhan. Tapi apa Tuhan itu murahan, dan begitu mudah dikecoh? Kalau betul Tuhan yang memilih presiden itu, kita harus tahu apa pesan Tuhan waktu itu. Saya tidak percaya bahwa Tuhan berbisik: jadilah presiden, dan berbuatlah sesukamu. Menangis juga boleh. Menyanyi pun tak dilarang. Tidak mungkin.

Pesan Tuhan pasti lain, penuh kasih, penuh tanggung jawab: jadilah presiden, dan jangan selingkuh terhadap hak-hak rakyat. Jangan nodai konstitusi. Menangis boleh, menyanyi pun boleh tapi kerjakan apa yang harus dan wajib dikerjakan seorang presiden. Kalau tidak mampu menangani begitu banyak persoalan: biarkan orang miskin yang menangis, dan serahkan urusan menyanyi dan berkidung-kidung pada seniman beneran.

Pendeknya, Tuhan tak bisa dibawa-bawa secara sepele dan penuh penghinaan seperti ini. Tuhan itu bisa saja menaruh perhatian pada politik Indonesia yang mengenaskan ini. Tapi saya kira Tuhan tak begitu tertarik membuang-buang waktu terlalu banyak pada perkara yang sudah dilimpahkan pada semua manusia, para khalifahnya di muka bumi ini. Bila memang Tuhan yang memilih presiden, dan yang dipilih selingkuh dari tanggung jawab kerakyatan, saya kira pada tempatnya kalau Tuhan juga mengirim tukang kritik, untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Berita gembira dan peringatan?

Itu urusan rasul-rasul, dan nabi-nabi. Tukang kritik hanya menyampaikan bahwa yang tidak baik itu tidak baik, dan mengingatkan bahwa pemimpin tak boleh mencampuradukkan yang ”haq” dan yang ”bathil”. Ini proses kebudayaan, dan gambaran bekerjanya kebudayaan di wilayah politik. Bahasa teknis-akademisnya ”kebudayaan politik”. Jadi ”pemimpin” dan ”kepemimpinan” itu fenomena kebudayaan. Di dalam kebudayaan pemimpin lahir, atau dilahirkan, muncul, atau dimunculkan sebagai wujud aspirasi, dorongan ideologis, wawasan, sikap dan tingkah laku warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Tiap saat pemimpin lahir, atau dilahirkan, dan muncul, atau dimunculkan, seperti disebut tadi tanpa memikirkan kualitasnya secara serius. Memiliki kompetensi teknis yang diperlukan, atau tidak, hebat betul atau tidak,, sering kita abaikan. Seolah kita selalu siap untuk kecewa, padahal tidak. Kemudian kita risau. Memilih pemimpin saja kita terbukti tidak mampu. Ketika baru memilih, optimisme kita melonjak-lonjak menyundul langit., untuk kemudian berakhir dengan kecewa.

Kita membawa-bawa Tuhan dalam politik, dan memanipulasi- Nya untuk kepentingan rakyat. Kita menganggap ”suara rakyat suara Tuhan”, dan apa yang merupakan ”pilihan rakyat” disebut ”pilihan Tuhan”, kelihatannya hanya untuk menunjukkan bahwa kita tak bertanggung jawab. Kita limpahkan kesalahan pada Tuhan? Ini sikap kebudayaan yang tak sehat. Kita harus tegas: ”pilihan rakyat bukan pilihan Tuhan”. []

KORAN SINDO, 10 Maret 2014
Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
Di ‘copy paste’ dari milis KMNU2000